PT Adhi Karya Tbk (Persero) akan membangun depo kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) senilai Rp1,4 triliun sebagai prasarana dari angkutan transportasi massal itu.
“Kami sudah dapat 1,4 triliun, itu nanti untuk investasi depo,” kata Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Budi menjelaskan, untuk proyek LRT Jabodebek, ada dua alternatif pembiayaan, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi.
APBN akan didapatkan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).
PT KAI (Persero) yang ditunjuk menjadi investor proyek itu telah menerima PMN sebesar Rp2 triliun pada 2015. Sedangkan Adhi Karya yang ditunjuk sebagai kontraktor telah mendapat PMN sebesar Rp1,4 triliun pada 2015.
Untuk mendukung proyek LRT Jabodebek, pemerintah mengusulkan PMN untuk KAI sebesar Rp5,6 trilun pada tahun ini.
Dengan demikian, dari total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp27 triliun, tambahan Rp18 triliun akan didapatkan melalui skema pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan.
“Bank Mandiri, BNI, BRI dan Sarana Multi Infrastruktur (yang jadi lembaga peminjam),” katanya.
Budi memastikan proyek tersebut akan tetap jalan meski nantinya pendanaan kurang atau bermasalah. Pasalnya, pemerintah telah memberikan penjaminan jika peminjam tidak mampu membayar. Terlebih, sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada Mei 2019.
“Jadi, kalau-kalau peminjam enggak bisa bayar, itu (proyek) diambil pemerintah. Perpres hanya bilang penjaminan, tapi bentuknya seperti itulah,” katanya menambahkan revisi Perpres masih dalam proses.
Budi menargetkan progres LRT Jabodebek bisa mencapai 45 persen hingga akhir 2017 dari saat ini sekitar Rp15 persen.
Ada pun Adhi Karya saat ini sudah mengeluarkan Rp3 triliun untuk pembangunan.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya siap menggelontorkan dana sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun untuk mendukung proyek tersebut.
“(Kami siap) sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun,” ujarnya. (Ant)
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
