Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pembiayaan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lainnya.
“Kita akan mengundang dan melibatkan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Pemerintah menyiapkan insentif untuk menarik partisipasi swasta, di antaranya BOT (build operate transfer), skema direct reimbursement, dan skema jaminan risiko,” ujar Deputi Menteri PPN Bidang Pengembangan Regional, Rudy S Prawiradinata di Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Lebih rinci, Rudi menjelaskan, skema pertama, BOT, meliputi pembangunan konstruksi, yang akan didanai atau dilakukan pihak swasta untuk mendapat penghasilan dari pengoperasian fasilitas umum.
Baca Juga: Kewenangan KPK Dimutilasi, Siap-siap Proyek Pemindahan Ibu Kota jadi Bancakan!
Dalam hal ini pihak swasta dapat mentransfer kepemilikan atau operasional kepada pemerintah setelah konsesi berakhir. Persentase proyek ibu kota baru yang menghasilkan revenue stream juga menjadi perhatian dalam skema ini.
Kedua, direct reimbursement, pemerintah membayar swasta melalui dua mekanisme, yaitu viability gap fund atau pembayaran sekaligus di muka dan availability payment atau pembayaran secara periodik.
Ketiga, skema jaminan risiko, yakni insentif pengurangan risiko yang ditanggung swasta, di antaranya mitigasi risiko konstruksi melalui pelaksanaan joint construction dengan BUMN, mitigasi risiko revenue lebih rendah dari perkiraan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, serta mitigasi risiko hukum dan politik dengan jaminan penetapan regulasi.
Ia megatakan, proyeksi pembiayaan IKN terbagi atas tiga sumber pendanaan. Pertama sekitar 19,2% atau Rp89,4 triliun didanai APBN untuk membiayai infrastruktur pelayanan dasar, seperti pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
Baca Juga: Jalan Tol Pertama Ibu Kota Baru Bakal Beroperasi Bulan Depan
“Penggunaan APBN dipastikan tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lainnya karena dilakukan dengan skema manajemen aset,” ucapnya.
Kedua, sebesar 54,4% atau Rp253,4 triliun didanai dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur utama, sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Ketiga, sebesar 26,4% atau Rp123,2 triliun didanai swasta, meliputi pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, bandara, pelabuhan, dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan area meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
