Menghitung nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan nilai

Apa itu PPN? Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajibmembuat faktur pajak elektronik atau e-Fakturuntuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Menghitung Nilai Kontrak

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan sebagai pemenang lelang/pengadaan, maka langkah team pengadaan di sebuah perusahaan adalah menghitung laba/untung dari pekerjaan tender tersebut. Untuk mendapatkan nilai keuntungan pada suatu pekerjaan tender, yang pertama kali dilakukan adalah mengurangi nilai kontrak dengan nilai PPn 10% (Menghitung nilai kontrak sebelum PPn) sehingga ditemukan Nilai Grand Total setelah terkena potongan Pajak PPn 10%. Berikut Rumus asal muasal (rumus aritmatika) menghitung Nilai Kontrak Sebelum PPn:

a. Diketahui :

Harga Jual = HJ
PPN = 10% HJ
Nilai Kontrak = NK

 b. Ditanya : Menghitung HJ

atau Nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak)?

 

NK = HJ + 10% HJ
= 100% HJ + 10% HJ
= 110% HJ
= (110/100) * HJ
HJ = (100/110) * NK (RUMUS SINGKAT)
atau
PPN = 10% * HJ
= (10/100) * HJ

 

PPN = (10/100) * (100/110) * NK

 

= (10/110) * NK
HK = HJ + PPN
HJ   = HK -PPN
       = HK – ((10/110)*NK)
Contoh : Nilai kontrak suatu pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Berapakah Nilai kontrak sebelum PPn atau Nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak)?
Jawab :
HJ = (100/110)*NK
     = (100/110)*(Rp. 1.000.000.000)
     = Rp. 909.090.909
Silahkan dihitung sendiri nilai PPn nya….. 🙂

Kesimpulan

  • PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan.
  • Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN.
  • Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
  • Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.
  • Di OnlinePajak, PKP dapat membuat SPT Masa PPN, ID billing, setor online dan efiling PPN dalam satu aplikasi terpadu dan hanya membutuhkan 1 klik saja!

 

Baca Juga :

Benefit Sertifikat ISO 9001:2008 Untuk Perusahaan Anda

Biaya dan Syarat Pembuatan SKA 2019

10 Syarat Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi 2019 WAJIB DIKETAHUI

Related Posts

SKK Konstruksi

SKK Konstruksi (Update 2022)

SKK Konstruksi - SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jas...

Layanan OSS RBA

Layanan OSS RBA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan ...