Biaya dan Syarat Pembuatan SKA 2019

Biaya dan Syarat Pembuatan SKA

Syarat Pembuatan SKA

Pendidikan

  • Untuk SKA muda, tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 1 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3
  • Untuk SKA Madya Tahun Kelulusan Ijasah Harus Lebih dari 3 tahun
  • Untuk SKA utama tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 10 tahun untuk S1, 6 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3.

Dokumen yang harus dilengkapi?

Berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi sebagai syarat pembuatan SKA yaitu sbb:

  1. Foto Copy/ Scan Ijazah
  2. Foto Copy / Scan KTP
  3. Foto Copy / Scan NPWP
  4. Pas Photo Ukuran 3×4
  5. Photo Pegang Ijazah Asli

Syarat Ijazah tiap-tiap sub-bidang SKA syarat pembuatan SKA

Beberapa syarat pembuatan SKA lainnya adalah kesesuaian antara jurusan dengan bidang/sub bidang yang bisa diambil sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh pemohon.

A. Bidang Arsitektur

NoSub BidangKode Sub BidangJurusan Kuliah
1Arsitek101Arsitektur
2Ahli Desain Interior102Desain Interior
3Ahli Arsitektur Lansekap103Arsitek Lansekap
4Ahli Iluminasi104Arsitek, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Fisika

B. Bidang Sipil

NoSub BidangKode Sub BidangJurusan Kuliah
1Ahli Teknik Bangunan Gedung201Teknik Sipil
2Ahli Teknik Jalan202Teknik Sipil
3Ahli Teknik Jembatan203Teknik Sipil
4Ahli Keselamatan Jalan204Teknik Sipil
5Ahli Teknik Terowongan205Teknik Sipil
6Ahli Teknik Landasan Terbang206Teknik Sipil
7Ahli Teknik Jalan Rel207Teknik Sipil
8Ahli Teknik Dermaga208Teknik Sipil
9Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai209Teknik Sipil, Teknik Kelautan
10Ahli Teknik Bendungan Besar210Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Teknik Geologi, Teknik Geoteknik, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik  Elektro
11Ahli Teknik Sumber Daya Air211Teknik Sipil, Teknik Pengairan
12Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan214Teknik Sipil
13Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan215Seluruh Jurusan Teknik
14Ahli Geoteknik216Teknik Sipil, Teknik Geologi
15Ahli Geodesi217Geodesi dan Geomatika, Oseanografi

C. Bidang Mekanikal

NoSub BidangKode Sub BidangJurusan Kuliah
1Ahli Teknik Mekanikal301Teknik Mesin
2Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi302Teknik Mesin, Teknik Fisika
3Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik303Teknik Mesin
4Ahli Teknik Proteksi Kebakaran304Teknik Mesin
5Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung305Teknik Mesin

D. Bidang Elektrikal

NoSub BidangKode Sub BidangJurusan Kuliah
2Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung405Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Mesin
3Ahli Teknik Sistem Sinyal, Telekomunikasi Kereta Api406Teknik Elektro (EL), Teknik Mesin, Teknik Elektronika dan Telekomunikasi, Teknik Mesin, Teknik Telekomunikasi (ET), Teknik Informatika (IF)

E. Bidang Tata Lingkungan

NoSub BidangKode Sub BidangJurusan Kuliah
2Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota502Wilayah dan Perkotaan, Arsitek, Planologi
3Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah503Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan
4Ahli Teknik Air Minum504Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan Dan Teknik Kimia

F. Manajemen Pelaksana

NoSub BidangKode Sub BidangJurusan Kuliah
1Ahli Manajemen Konstruksi601Seluruh Jurusan Teknik (Wajib melampirkan Sertifikat Pelatihan sesuai dengan managemen yang diminta atau Surat Keterangan dari Badan Usaha yang menerangkan bahwa yg bersangkutan sedang / pernah berprofersi sesuai managemen yang diminta (bermaterai)
2Ahli Manajemen Proyek602
3Ahli K3 Konstruksi603
4Ahli Sistem Manajemen Mutu604

 

Demikian Informasi yang Dapat kami sampaikan, saran dan Kritik Kami Harapkan dari Anda Guna Meningkatkan pelayanan kami.
Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.

 

Konsultan:

Nama Konsultan  : Chsistina Indriany

Mobile                   : 082245000490 (Call/Whatsapp)

Baca Juga

Daftar Kode Sub Bidang SKA Lengkap

Update!! Pengertian dan Jenis Usaha Jasa Konstruksi

kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal.  Walaupun Usaha Jasa Konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.

Kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana (team Leader) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi yang merupakan manajer proyek/kepala proyek. Orang-orang ini bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Pembagian pekerjaan atau pemindahan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pelaksana Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas (Supervision Engineer).

Dalam melakukan suatu pekerjaan konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan ketentuan-kentuan lain yang kemungkinan akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah jadual perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, “Jasa Konstruksi” adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.  “Pekerjaan Konstruksi” adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Dari pengertian dalam UUJK tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah “Usaha Jasa Konstruksi“, yaitu usaha tentang “jasa” atau services di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut “Penyedia Jasa”  atau rekanan yang dulu lebih dikenal dengan bowher atau owner”. Disisi lain muncul istilah “Pengguna Jasa” yaitu yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.

Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi/infrastruktur untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan, kebermanfaatan dan keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

 

Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk fisik yang Tergolong ke dalam Jasa Konstruksi

Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, dan lain sebagainya dan tidak suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang dan lain-lain. Sedangkan dalam UUJK disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah dokumen lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun konstruksi tersebut.

Setelah bentuk fisiknya diketahui maka jenis usaha apa saja yang tercakup dalam kegiatan usaha jasa konstruksi ?
Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999, yaitu :

  1. perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencana.
  2. pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.
  3. pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan  sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas.

Dengan definisi diatas, maka istilah yang selama ini di kenal yaitu Konsultan dan Kontraktor sesungguhnya menjadi “tiga kategori” sebagaimana diuraikan diatas. Bentuk usaha dari kegiatan konstruksi ini adalah Perseorangan dan Badan Usaha.  Bentuk usaha Perseorangan hanya untuk pekerjaan beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Sedangkan bentuk usaha ber-Badan Usaha adalah untuk pekerjaan beresiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.

Perusahaan jasa konstruksi yang diperbolehkan berusaha adalah :

  1. Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam : a.  Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), b.  Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb.
  2. Badan Usaha asing yang dipersamakan

 

Baca Juga :

10 Syarat Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi 2019 WAJIB DIKETAHUI

Persyaratan PJK dan PJT SBU Pelaksana Konstruksi

Kriteria Tenaga Ahli Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi / KONTRAKTOR/

10 Syarat Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi 2019 WAJIB DIKETAHUI

Pemerintah telah menetapkan project pipeline penyediaan infrastruktur untuk tahun 2015-2019. Terdapat 37 proyek prioritas yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan ditetapkan melalui Peraturan Menko Perekonomian No. 12 Tahun 2015 yang diubah melalui Permenko No. 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas, dan akan dipantau serta didukung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi.

Perusahaan jasa konstruksi diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Yang dimaksud jasa konstruksi adalah orang perorangan atau badan usaha yang kegiatannya melayani jasa konstruksi. Menurut pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dapat berbentuk sebagai berikut:

  1. Badan Usaha: yaitu badan yang dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Atau bisa juga berupa bukan badan hukum seperti CV dan firma.
  2. Bukan Badan Usaha: seperti Instansi atau lembaglembaga pemerintah baik yang didirikan oleh pemerintah Indonesia mau pun pihak asing.

Langkah awal dalam pendirian perusahaan jasa konstruksi adalah menentukan jenis atau bentuk badan usahanya yang dapat ditentukan berdasarkan tiga bentuk badan usaha seperti di bawah ini:

  1. CV
  2. Firma
  3. Perseroan Terbatas (PT)

Jika bentuk usaha sudah ditentukan, maka selanjutnya menjalankan proses sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang kemudian dijabarkan di dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kewajiban ini diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Apabila SBU sudah dimiliki, maka perusahaan jasa konstruksi tersebut selanjutnya wajib melakukan proses registrasi kepada LPJK sesuai peraturan yang tertuang di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 dan Pasal 3 Peraturan LPJK No. 11 Tahun 2006.

Kemudian mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan IUJK ini adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Melampirkan fotokopi SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK dan fotokopi tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK.
  3. Melampirkan beberapa dokumen-dokumen perusahaan yang ditentukan oleh masing-masing daerah.

Demikian prosedur pendirian perusahaan jasa konstruksi yang legal dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Summary:

  1. Perusahaan jasa konstruksi  harus menyiapkan Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Keterampilan (SKA/SKTK). Dalam hal ini, perusahaan jasa kontruksi diwajibkan untuk memiliki tenaga ahli yang bersertifikat keahlian dengan kualifikasi menengah ke atas, minimal sebanyak 2 orang per bidangnya.
  2. Selain itu, perusahaan jasa konstruksi juga harus memiliki tenaga ahli dengan sertifikat keterampilan dengan kualifikasi kecil. BUJK juga harus punya tenaga ahli dengan SKTK. untuk pengurusan SKA/SKTK ini dilakukan oleh Asosiasi Profesi untuk kemudian diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
  3. Perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi. Untuk itu, perusahaan jasa konstruksi terlebih dahulu mesti masuk keanggotaan asosiasi perusahaan. Asosiasi perusahaan ini harus terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Pendaftaran menjadi anggota Asosiasi, sesuai dengan klasifikasi BUJK. Klasifikasi BUJK terdiri atas Perorangan, kemudian Kecil dengan strata K1, K2, K3, lalu Menengah dengan strata M1, M2, dan untuk kualifikasi Besar, B1 dan B2
  4. Sertifikat Badan Usaha (SBU). Terdapat 3 jenis SBU, yakni SBU untuk Jasa Pelaksana Konstruksi, SBU untuk Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi, serta SBU untuk Jasa Konstruksi yang terintegrasi. Pengurusan SBU tersebut dilakukan oleh Asosiasi Profesi dan kemudian diterbitkan oleh LPJK.
  5. Setelah perusahaan memiliki SKA/SKTK, KTA Asosiasi dan SBU yang dikeluarkan LPJK Nasional atau LPJK Propinsi, kemudian proses IUJK diajukan. IUJK kemudian diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk IUJK jenis Nasional, Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) untuk IUJK Penanaman Modal Asing, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk IUJK perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
  6. IUJK Nasional adalah IUJK yang diberikan kepada PT lokal dengan kepemilikan saham 100% WNI. Kemudian, IUJK PMA adalah IUJK yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan joint venture (saham asing maksimal 67% & saham PT lokal yang telah memiliki IUJK B1 minimal 33%). Sementara IUJK Asing (BUJKA/100% Asing) adalah IUJK yang diberikan oleh badan usaha asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dengan kepemilikan saham 100% WNA.
  7. Beberapa jenis proyek-proyek konstruksi yang ada, yakni Proyek Konstruksi Umum yang di dalamnya terdiri atas pembangunan gedung, jalan tol & jembatan, Telekomunikasi, Mekanikal & Kelistrikan, dan Pengolahan Limbah. Selain itu terdapat pula proyek konstruksi pertambangan batubara, serta proyek konstruksi Migas.

 Download


Referensi

https://sertifikasi.co.id/persyaratan-sbu/

Panduan Persyaratan SIUJK 2019

Ketahui berapa biaya pengurusan SIUJK secara lengkap

Berapa Biaya Pengurusan SIUJK

Biaya Pengurusan SIUJK – Apabila Anda ingin mendirikan sebuah usaha jasa di bidang konstruksi, maka Anda harus mengantongi SIUJK. SIUJK merupakan surat izin usaha jasa konstruksi. SIUJK ini dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada pihak perusahaan jasa konstruksi.

Apabila pihak perusahaan jasa konstruksi telah memiliki SIUJK maka akan bisa melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan tersebut meliputi sebagai perencana konstruksi (konsultan), sebagai pelaksana konstruksi (kontraktor), atau pun sebagai perencana konstruksi sekaligus pelaksana konstruksi.

Mengetahui Biaya Pengurusan SIUJK

 Ketika akan mengurus SIUJK, tentunya akan dibutuhkan sejumlah biaya pengurusan SIUJK. Disini akan dijelaskan mengenai biaya pengurusan SIUJK untuk membantu memudahkan Anda saat akan membuat SIUJK. Adapun rincian biaya pengurusan SIUJK adalah sebagai berikut:

  • Modal dasar disetor di akta dibawah 1 milyar rupiah golongan gred 2, maka Anda harus menyiapkan biaya pengurusan SIUJK sebesar:
  • 1 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 19.000.000,00
  • 2 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 22.000.000,00
  • 3 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 25.000.000,00
  • Modal dasar disetor diatas 1 milyar rupiah golongan gred 5, maka Anda harus menyiapkan biaya pengurusan SIUJK sebesar:
  • 1 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 35.000.000,00 untuk 2 SKA
  • 2 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 40.000.000,00 untuk 3 SKA
  • 3 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 45.000.000,00 untuk 4 SKA

Setelah Anda membayar biaya pengurusan SIUJK, maka selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembuatan surat selama kurang lebih 2 bulan. Waktu yang dibutuhkan cukup panjang karena disposisi surat yang melibatkan cukup banyak pihak, sehingga waktu yang diperlukan menjadi cukup lama. Di sini Anda harus bisa bersabar agar biaya pengurusan SIUJK yang sudah Anda bayarkan akan bisa mendapatkan SIUJK yang asli dan legal.

Baca Juga https://sertifikasi.co.id/panduan-lengkap-persyaratan-siujk-di-tahun-2019/

Dokumen untuk pengurusan SIUJK

Selain menyiapkan biaya pengurusan SIUJK, Anda juga harus menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus SIUJK. Adapun dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan meliputi:

(1) legalitas perusahaan yang dibuktikan dengan adanya surat akta perusahaan, surat domisili perusahaan, NPWP/PKP, SK perusahaan, SIUP, dan TDP,

(2) fotokopi KTP dan NPWP pribadi dari direksi dan komisaris perusahaan;

(3) pass foto berwarna dari direktur penanggungjawab perusahaan dengan ukuran 3×4 sebanyak 6 lembar;

(4) fotokopi ijazah, KTP, NPWP pribadi dan pass foto berwarna dari tenaga ahli perusahaan dengan ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar;

(5) fotokopi surat sewa kontrak kantor atau surat keterangan gedung;

(6) fotokopi surat IMB; dan

(7) foto kantor dari tampak depan, foto ruang kerja karyawan, foto ruang direksi, foto plang nama perusahaan.

Setelah Anda menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus SIUJK dan membayar biaya pengurusan SIUJK, maka Anda akan melalui empat tahapan untuk bisa mendapatkan SIUJK. Pada tahap yang pertama, Anda akan mengurus dan mendapatkan kartu tanda anggota asosiasi (KTA). Tahap yang kedua Anda akan mengurus dan mendapatkan sertifikat keterangan tenaga terampil (SKT).

Tahap yang ketiga Anda akan mengurus dan mendapatkan sertifikat badan usaha (SBU). Pada tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat Anda akan mengurus dan mendapatkan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK). Setelah melalui keempat tahapan tersebut, maka Anda akan bisa menjalankan usaha jasa kontraktor Anda dengan legal, sebab Anda sudah memiliki surat-surat yang harus dimiliki agar bisa menjalankan usaha jasa tersebut.

Setelah usaha jasa Anda dinyatakan legal secara hukum, maka Anda tidak perlu khawatir lagi dalam menjalankan usaha Anda. Sebab usaha jasa Anda akan dilindungi oleh hukum. Jadi buatlah SIUJK sekarang juga untuk usaha jasa konstruksi yang Anda geluti.

Bagaimana untuk pengurusan SIUJK secara cepat?

Jika Anda membutuhkan SIUJK, sertifikasi.co.id bisa membantu. Hubungi Gita di 0813-9354-4270

Sertifikat Keterampilan (SKT), klasifikasi, syarat & biayanya

Sertifikat Ketrampilan (SKT)

Definisi Sertifikat Keterampilan (SKT)

Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk golongan Kecil (K1, K2 atau K3) harus memiliki tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKT) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

SKT tersebut dikeluarkan diajukan melalui asosiasi profesi jasa konstruksi atau instansi lain yang telah diakreditasi LPJK.

Kualifikasi sertifikat keterampilan (SKT)

Berdasarkan kualifikasi,  Sertifikat Keterampilan (SKT) di bagi menjadi 3 (Tiga) tingkatan yaitu:

  1. Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas 1 memiliki pendidikan minimal SMA/Sederajat.
  2. Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas 2 memiliki pendidikan minimal SMP.
  3. Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas 3 memiliki pendidikan minimal SD.

Berikut adalah contoh Sertifkat Keterampilan SKT :

Sertifikat Ketrampilan (SKT)

Biaya Sertifikat Keterampilan (SKT)

Untuk informasi biaya, hubungi 081393544270

Bidang sertifikat keterampilan (SKT)

1.Sertifikat keterampilan (SKT) bidang ARSITEKTUR
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
TA
1Juru Gambar / Draftman Arsitektur003
2Tukang Pasang Bata / Dinding / Bricklayer / Bricklaying (Tukang Bata)004
3Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum)005
4Tukang Plesteran / Plesterer // Solid Plesterer006
5Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)007
6Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin/ Marmer008
7Tukang Kayu / Carpenter (Termasuk Kayu Bangunan)009
8Tukang Pasang Plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing010
9Tukang Pasang Dinding Gypsum011
10Tukang Pasang Plafon Gypsum012
11Tukang Cat Bangunan013
12Tukang Taman / Landscape014
13Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing015
14Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat016
15Tukang Pelitur Kayu017
16Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat018
17Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung019
18Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan dan Gedung020
19Bertingkat Tinggi021
20Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung022
21Pelaksana Bangunan Perumahan / Pemukiman023
22Pengawas Bangunan Gedung024
23Pengawas Bangunan Perumahan025
24Pelaksana Penata Taman026
25Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung027
26Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung028
27Penata Taman / Landscape029
28Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung030
29Pengawas Tukang Cat Bangunan031
30Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon032
31Teknisi Kaca033
32Pemasang Dinding Partisi034
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
Sertifikat keterampilan (SKT) bidang  TATA LINGKUNGANTT
1Pelaksana Plambing / Pekerjaan Plambing001
2Pengawas Plambing / Pekerjaan Plambing002
3Juru gambar / Draftman – Tata lingkungan003
4Tukang Sanitary004
5Tukang Pipa Air / Plumber005
6Tukang Pipa Gas006
7Tukang Pipa Bangunan007
8Tukang Filter Pipa008
9Juru Pengeboran Air Tanah009
10Pelaksana Perpipaan Air Bersih010
11Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah011
12Pelaksana Pengeboran Air Tanah012
13Pengawas Perpipaan Air Bersih013
14Pengawas Pengeboran Air Tanah014
15Tukang Plambing015
16Mandor Plambing016
17Pelaksana Pengujian Kualitas Air Minum SPAM017
18Pelaksana Pemasangan Pintu Air018
19Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya019
20Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Perpipaan020
21Pelaksana Pemasangan Pipa Leachate (Lindo dan Gas di TPA)021
22Pelaksana Pekerjaan Bangunan Limbah Permukiman022
23Pelaksana Pekerjaan Lapisan Kedap Air Ditempat Pemproses TPA023
24Teknisi Sondir024
25Teknisi Geologi Teknik025
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
Sertifikat keterampilan (SKT) bidang SIPILTS
1Juru Gambar / Draftman -Sipil003
2Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan004
3Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)005
4Teknisi Laboratorium Beton006
5Teknisi Laboratorium Tanah007
6Teknisi Laboratorium Aspal008
7Operator Alat Penyelidikan Tanah / Soil Investigation Operator009
8Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work010
9Tukang Pekerjaan Tanah / Earthmoving011
10Tukang Besi-beton / Barbender / Bar bending012
11Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations013
12Tukang Pasang Perancah / Formworker / Formwork014
13Tukang Pasang Scaffolding / Scaffolder / Scaffolding015
14Tukang Pasang Pipa Gas / Gas Pipe Fitter016
15Tukang Perkerasan Jalan / Paving017
16Tukang Pasang Konstruksi Rig / Piling Rigger / Rigger018
17Tukang “Boring” / Boring and Driving019
18Tukang Pekerjaan Baja020
19Pekerja Aspal Jalan021
20Mandor Produksi Campuran Aspal Panas022
21Mandor Perkerasan Jalan023
22Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan024
23Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan025
24Tukang Perancah Besi026
25Tukang Konstruksi Baja & Plat (dan Tukang Pasang Menara)027
26Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan028
27Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan029
28Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi030
29Pelaksana Saluran Irigasi031
30Pelaksana Bangunan Irigrasi032
31Pelaksana Bendungan033
32Pelaksana Terowongan034
33Teknisi Perhitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air035
34Pengawas Bendungan036
35Pengawas Bangunan Irigrasi037
36Pengawas Saluran Irigrasi038
37Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan039
38Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan040
39Teknisi Pengerukan041
40Teknisi Survey Teknik Sipil042
41Pelaksana Pekerjaan Jembatan043
42Pelaksana Pekerjaan Jalan044
43Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan045
44Juru Hitung Kuantitas046
45Juru Ukur Pekerjaan Jalan / Jembatan047
46Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan / Jembatan048
47Steel Erector of Bridge049
48Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung050
49Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung051
50Tukang Kayu Bekisting052
51Tukang Pasang Beton Pra Cetak053
52Tukang Rangka Aluminium054
53Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan055
54Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan056
55Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja057
56Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan058
57Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bidang Sumber Daya Air059
58Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal060
59Mandor Tukang Pasang Beton Precast061
60Asisten Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)062
61Asisten Teknisi Laboratorium Beton063
62Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah064
63Teknisi Geoteknik065</td align=”left”>
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
MEKANIKALTM
1Juru gambar / Draftman – Mekanikal003
2Operator Bulldozer004
3Operator Motor Grader005
4Operator Mesin Excavator006
5Operator Tangga Intake Dam007
6Operator Road Roller / Road Roller Paver Operator008
7Operator Wheel Loader009
8Operator Crowler Crane010
9Operator Rough Terrain Crane011
10Operator Truck Mounted Crane012
11Operator Tower Crane013
12Operator Wheel Crane014
13Operator Backhoe015
14Operator Pile Hammer016
15Operator Mobil Pengaduk Beton017
16Operator Crawler Tractor Bulldozer018
17Operator Dump Truck019
18Operator Forklif020
19Operator Specialized Equipment Plant021
20Operator Mobile Elevating Work Platform022
21Operator Concrete Pump Equipment023
22Operator Slinging & Rigging Operator024
23Operator Mesin Bor025
24Operator Mesin Bubut026
25Mekanik Alat-alat Berat027
26Tukang Las / Welder / Gas & Electric Welder28
27Tukang Bubut/Mesin Pemakas029
28Operator Mesin Pencampur Aspal030
29Operator Aspal Paver / Operator Mesin Penggelar Aspal031
30Operator Mesin Penyemprot Aspal032
31Pelaksana Produksi Hotmix033
32Sheep Foot Vibrating Compactor Operator034
33Juru Las Oxyacetylene035
34Operator Mesin Gergaji Presisi036
35Operator Mesin Derek037
36Tukang Pasang Pipa038
37Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa039
38Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan040
39Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan041
40Operator Mesin Bubut Kayu042
41Operator Pengeboran Minyak043
42Pelaksana Lapangan Pekerjaan ME Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi044
43Pelaksana Lapangan Pekerjaan Setting Out Bangunan Gedung Bertingkat045
44Operator Mesin Grader046
45Operator Mesin Pemecah batu047
46Pelaksana Perawatan Instalasi Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung048
47Concrete Paver Operator Operator Mesin Penghampar Beton semen)049
48Operator Cold Milling Machine050
49Tukang Las Listrik051
50Mekanik Tower Crane052
51Operator Batching Plant053
52Mekanik Campuran Aspal Panas054
53Mekanik Heating Ventilation dan Air Condition (HVAC)055
54Operator Gondola Pada Bangunan Gedung056
55Teknisi Fire Alarm057
56Mekanik Kapal Keruk058
57Mekanik Engine Alat Berat059
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
Sertifikat keterampilan (SKT) bidang ELEKTRIKALTE
1Teknisi Instalasi Penerangan Dan Daya Fasa Satu021
2Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga022
3Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir024
4Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram ( Berbasis PLC )055
5Teknisi Instalasi Otomasi Industri057
6Teknisi Instalasi Motor Listrik, Kontrol dan Instrumen058
7Teknisi Instalasi Alat Pengukur dan Pembatas ( APP )059
8Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah ( JTR )060
9Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM)061
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
LAIN – LAINTL
1Estimator / Biaya Jalan002
2Quantity Surveyor003
3Mandor Tukang Batu / Bata / Beton005
4Mandor Tukang Kayu006
5Mandor Batu Belah007
6Mandor Tanah008
7Mandor Besi / Pembesian / Penulangan Beton009

Dokumen persyaratan pembuatan Sertifikat keterampilan (SKT):

  1. Foto copy Ijasah min. SMA dan sederajat
  2. Foto Copy KTP
  3. Pas Photo 3×4

Syarat pendidikan dan pengalaman pemohon Sertifikat keterampilan (SKT)

Untuk SKT Kelas 1
  • Lulusan D1 sesuai bidang harus memiiki pengalaman minimal 3 tahun
  • Lulusan SMK sesuai bidang harus memiliki pengalaman minimal 4 tahun
  • Lulusan SMK/SLTA tidak sesuai dengan bidang nya harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun
  • Lulusan SMP harus memiliki pengalaman minimal 6 tahun dihitung dari usia kerja yaitu ketika berumur 17 tahun
Untuk SKT Kelas 2
  • Lulusan SMK sesuai bidangnya harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun
  • lulusan SMK/SLTA/D1 tidak sesuai bidangnya harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun
  • Lulusan SMP harus memiliki pengalaman minimal 4 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
Untuk SKT Kelas 3
  • Lulusan SMP/setara harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
  • Lulusan SD/setara harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
  • Tidak berijasah harus memiliki pengalaman 6 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun

Bagaimana saya mendapatkan sertifikat keterampilan (SKT)?

Untuk mendapatkan sertifikat keterampilan (SKT), silakan hubungi Gita di 081393544270

KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

kualifikasi usaha jasa konstruksi teringerasi
Penetapan dan persyaratan kualifikasi usaha jasa konstruksi teringerasi (EPC)  untuk memperoleh SBU-Sertifikat Badan Usaha.
NO
BADAN USAHA
KUALIFIKASI
1
Badan usaha jasa konstruksi nasional “BUJK NASIONAL”
Bisa diberikan kualifikasi B1 atau B2
2
Badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing “BUJK PMA”
Untuk pertama kali hanya bisa diberikan kualifikasi B2
3
Badan usaha jasa konstruksi asing ‘BUJK ASING” (Foreign Construction Representative Office)
Khusus untuk kualifikasi B2

Engineering, Procurement and Construction (EPC), Engineering Procurement, Construction and Instalation (EPCI)

Terbuka untuk BUJK Nasional, BUJK PMA dan BUJK Asing

PERSYARATAN KUALIFIKASI

Berikut persyaratan tenaga ahlikekayaan bersih dan pengalaman kerja yang harus dipenuhi oleh badan usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan SBU-Sertifikat Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi Terintegrasi.

KUALIFIKASI B1

Ketentuan;

Badan usaha jasa konstruksi dapat memiliki maksimum 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda yaitu; Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Nilai Proyek;

Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sampai dengan Rp. 250 milyar

PERSYARATAN TENAGA AHLI
KUALIFIKASI B2

Ketentuan;

Badan usaha jasa konstruksi dapat memiliki sub klasifikasi tidak terbatas dalam 4 klasifikasi yang berbeda yaitu; Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Nilai Proyek;

Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sampai tidak terbatas.

PERSYARATAN TENAGA AHLI

Persyaratan SBU

Ketahui beberapa persyaratan SBU sesuai kelasnya sehingga proses pembuatan SBU lebih cepat. Disini dibahas persyaratan SBU secara tuntas. Buat SBU Anda, Kami Bantu Semua Pengurusannya‎. SBU (Sertifikat Badan Usaha) merupakan sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan kualifikasi Badan Usaha. Pada umumnya SBU dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kobstruksi ataupun jasa konsultan. Selain itu SBU merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki perusahaan jasa konstruksi ataupun perusahaan jasa konsultan untuk bisa mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Kami siap membantu dalam hal jasa pengurusan izin SBUyang perusahaan bapak/ibu perlukan.

Persyaratan SBU

Setiap badan usaha yang mengajukan REGISTRASI & SERTIFIKASI badan usaha ke LPJK wilayah setempat, akan melalui tahap penilaian atau verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh LPJK Nasional yaitu USBU atau disebut Unit Sertifikat Badan Usaha.

  1. Klasifikasi usaha sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi / KONTRAKTOR atau Perencana & Pengawas Jasa Konstruksi / KONSULTAN.
  2. Kualifikasi Badan Usaha
  3. Maksimum bidang & sub bidang yang diajukan
  4. Jumlah dan kriteria Tenaga Ahli yang dibutuhkan
  5. Asosiasi perusahaan sesuai bidang
  6. SPK / pengalaman pekerjaan perusahaan
  7. AKTA Pendirian / Perubahan yang dimiliki oleh badan usaha bentuk PT / Perseroan Terbatas sudah sesuai dengan UU no. 40 tahun 2007
  8. Identitas para pemegang saham
  9. Laporan Pajak tahun dibuktikan dengan SPPT Tahun terakhir
  10. Laporan neraca yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan atau Akuntan Publik
  11. SIUP / IUP yang masih berlaku dan sesuai dengan nama Direktur yang masih menjabat saat ini
  12. Standar Operasional Prosedur perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya
  13. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung kerja / project
  14. Khusus B1 harus telah memiliki standar manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan OHSAS

Ayo Buat Sertifikat SBU Anda | Kami Bantu Semua Pengurusannya.

Resmi terdaftar di LPJK, Anda langsung bisa berbisnis konstruksi.

 

Baca juga
https://sertifikasi.co.id/perhatikan-7-poin-penting-inidijamin-lulus-audit-smk3/

https://sertifikasi.co.id/perbedaan-iso-45001-dan-ohsas-18001/

Perbedaan ISO 45001 dan OHSAS 18001 Update 2019

Perbedaan ISO 45001 dan OHSAS 18001

Mungkin diantara kita sering bertanya apa sih perbedaan ISO 45001 dan OHSAS 18001? Apakah perusahaan harus memiliki keduanya atau bisa salah satu saja. ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3 / OH&S), yang menjadi pengganti standar OHSAS 18001. Lalu apa perbedaan diantara keduanya? ISO 45001 dirancang oleh Komite proyek ISO dan telah dipublikasikan pada bulan Maret lalu ditahun 2018 ini. Beberapa perbedaan utama antara ISO 45001  dan OHSAS 18001 adalah sebagai berikut:

Perbedaan pertama berkaitan dengan struktur. ISO 45001 didasarkan pada ISO Guide 83 (“Annex SL”) yang menetapkan struktur tingkat tinggi yang umum, teks dan istilah serta definisi umum  untuk sistem manajemen (misalnya ISO 9001 , ISO 14001, dll.). Struktur ini bertujuan untuk memfasilitasi proses implementasi dan integrasi beberapa sistem manajemen secara harmonis, terstruktur dan efisien.

Selain itu, dalam standar baru ada fokus yang kuat pada “konteks organisasi“. Pada ISO 45001, organisasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan apa isu K3 yang secara langsung berdampak pada mereka, akan tetapi juga melibatkan masyarakat lebih luas dan bagaimana kerja mereka bisa  juga berdampak pada komunitas di sekitarnya.

Pada ISO 45001, organisasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan apa isu K3 yang secara langsung berdampak pada mereka, akan tetapi juga melibatkan masyarakat lebih luas dan bagaimana kerja mereka bisa  juga berdampak pada komunitas di sekitarnya.

Beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3, ketimbang mengintegrasikannya dalam sistem operasi organisasi. ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi, dengan demikian mendorong top manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3.

ISO 45001 berfokus pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya, sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSAS 18001. ISO 45001 mempersyaratkan organisasi untuk memperhitungkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola resikonya. Dalam ISO 45001 beberapa konsep dasar yang berubah, seperti risiko, pekerja dan tempat kerja. Ada juga istilah definisi baru seperti: monitoring, pengukuran, efektivitas, kinerja dan proses K3.

Beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3, ketimbang mengintegrasikannya dalam sistem operasi organisasi. ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi, dengan demikian mendorong top manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3.

Meskipun terdapat beberapa perubahan, tujuan keseluruhan ISO 45001 tetap sama seperti OHSAS 18001, yaitu untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi.

ISO 45001 disetujui untuk dipublikasikan pada bulan Januari dan telah menjalani proses publikasi pada Maret 2018. Dengan demikian organisasi dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja harus mengupgrade sistem manajemen mereka beserta sertifikatnya mengikuti standar ISO 45001 dalam kurun waktu 3 tahun kedepan.

Secara lengkap,berikut 15 Perbedaan ISO 45001 dan OHSAS 18001:

1. Perbedaan struktur

Perbedaan pertama adalah terkait dengan struktur. ISO 45001 berdasarkan kepada ISO Guide 83 (annex SL) yang mengatur struktur umum level tinggi, teks dan istilah umum serta definisi untuk generasi sistem manajemen yang baru (ISO 9001, ISO 14001 dan lain-lain). Struktur ini bertujuan untuk memfasilitasi proses dan integrasi dengan beberapa sistem manajemen yang terharmonisasi, terstruktur dan efisien. Struktur ISO 45001 adalah sebagai berikut:

  1. Scope
  2. Normative References
  3. Terms and Definitions
  4. Context of the Organization
  5. Leadership
  6. Planning
  7. Support
  8. Operation
  9. Performance Evaluation
  10. Improvement

Sedangkan struktur OHSAS 18001 adalah:

  1. Scope
  2. Referensi Publikasi
  3. Terms and Definitions
  4. OH&S management system requirements

Terlihat jelas dalam perbandingan struktur di atas bahwa terdapat penambahan klausul dalam ISO 45001. Hal ini berarti ada beberapa pembahasan klausul yang baru atau lebih detail dalam ISO 45001.

2. Perbedaan Definisi

ISO 45001 menyertakan beberapa konsep fundamental yang berubah seperti “risiko”, “pihak terkait (interested party)” dan “tempat kerja (workplace)”.

Contoh perbedaan istilah terdapat pada contoh di bawah:

Istilah “risk” dalam ISO 45001 disebutkan sebagai:

effect of uncertainty

risk” dalam OHSAS 18001 disebutkan sebagai:

combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s).”

Risk” dalam ISO 45001 mengandung unsur “effect” di mana adalah sebuah penyimpangan dari yang diharapkan baik positif atau negatif. Sedangkan “uncertainty” adalah sebuah keadaan, baik parsial, dari defisiensi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan sebuah “event”, “consequence” dan “likelihood

Istilah “pihak terkait (interested party)” dalam OHSAS 18001 disebutkan sebagai:

“Person or group, inside or outside the workplace, concerned with or affected by the OHS Performance of an organization”

Sedangkan dalam interested party dalam ISO 45001 disebutkan sebagai:

person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity

3. Istilah baru

Pada ISO 45001, beberapa istilah baru juga dimasukkan seperti “monitoring”, “measurement”, “effectiveness”, dan “OH&S Opportunity”. Istilah baru ini tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan model sistem manajemen yang diterapkan.

Sebagai contoh, ISO 45001 ini memperkenalkan kepada kita konsep “OH&S Opportunity” yang berarti:

circumstance or set of circumstances that can lead to improvement of OH&S performance”

OH&S Opportunity ini harus kita identifikasi bersamaan dengan identifikasi risiko (risk identification). Konsep ini jelas berbeda dengan konsep OHSAS 18001 yang hanya mengidentifikasi risiko tanpa mengidentifikasi opportunity. Dengan mengidentifikasi opportunity, organisasi dapat menentukan hal-hal apa saja yang bisa diambil dengan pertimbangan opportunity yang tinggi.

4. Perbedaan ISO 45001 dan OHSAS 18001 dalam Tujuan

OHSAS 18001 dan ISO 45001 memiliki tujuan tertulis yang berbeda. Jika OHSAS 18001 lebih berkonsetrasi pada pengendalian risiko, maka ISO 45001 lebih berkonsentrasi pada meningkatkan kinerja K3 secara proaktif.

Secara tertulis, tujuan OHSAS 18001 adalah:

to enable an organization to control its OH&S risks and improve its OH&S performance

Sedangkan tujuan ISO 45001 adalah:

to enable an organization to proactively improve its OH&S performance in preventing injury and ill-health

5. Document & Record vs Documented information

Seringkali kita terpaku untuk banyak terfokus pada pemeliharaan dokumen serta catatan (record) dalam pelaksanaan OHSAS 18001. Dalam ISO 45001, dokumen dan catatan dihilangkan dan dijadikan istilah baru sebagai “documented information” yang diartikan sebagai:

information required to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it is contained

ISO 45001 tidak mensyaratkan dokumen harus berupa prosedur, cetakan kertas atau bentuk paper based lain. ISO 45001 memperbolehkan untuk documented information ini dalam format dan media apapun dari sumber manapun.

dokumen

Ilustrasi Dokumen kertas dan digital

Sumber: https://persona.ie/services/document-generation/

6. Penjelasan shall, should, may dan can

Kata penghubung “shall, should, may, can” merupakan kata yang banyak dipakai dalam OHSAS 18001. Kata-kata tersebut dalam Bahasa Indonesia sekilas memiliki arti yang sama yaitu “boleh/bisa”. Namun, keempat kata-kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda dan sayangnya tidak dijelaskan secara jelas pada OHSAS 18001.

Pada ISO 45001, perbedaan keempat kata tersebut langsung dijelaskan pada bagian 0.5 contents of this document. Keempat kata tersebut berarti:

  • Shall menunjukkan keharusan
  • Should menunjukkan rekomendasi
  • May menunjukkan izin (permission)
  • Can menunjukkan kemungkinan atau kapabilitas

7. Fokus kepada “organization context

Pada ISO 45001, fokus yang lebih kuat diberikan kepada “organization context”. Organisasi dimiinta untuk melihat lebih luas dari isu keselamatan dan kesehatan kerjanya sendiri dan harus menyadari apa yang masyarakat harapkan dari mereka, tentu dalam isu keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam klausul 4.1 disebutkan:

The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its OH&S Management System

8. Keberadaan Management Representative

Beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasikan tanggung jawab dari keselamatan dan kesehatan kerja kepada seorang safety manager daripada harus mengintegrasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ke operasi organisasi. ISO 45001 mengharuskan kerjasama dalam pelaksanaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada semua sistem manajemen organisasi sehingga mengharuskan top management untuk dapat mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat.

Baca Juga

Pada standar OHSAS 18001, manajemen puncak akan menunjuk seorang wakil manajemen yang akan mengurus banyak tugas sehari-hari dari Sistem Manajemen K3, namun ini mengalami perubahan dalam ISO 45001. ISO 45001 meletakkan akuntabilitas kinerja sistem Manajemen K3 tepat pada manajemen puncak organisasi, tetapi manajemen puncak boleh menyerahkan wewenang untuk melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3 kepada “individu (kadang-kadang disebut sebagai manajemen perwakilan), anggota manajemen puncak atau beberapa individu”.

9. Partisipasi dan Konsultasi dari “non-managerial workers”

ISO 45001 menyusun 3 tingkat jenjang karir pekerja yaitu: top management, managerial worker, dan non-managerial worker. Dalam hal jumlah, biasanya jumlah pekerja dalam posisi non-managerial worker lebih banyak daripada posisi yang lain. Selain jumlahnya banyak, mereka pekerja dalam posisi non-managerial worker juga terpapar langsung dengan risiko-risiko di tempat kerja. Namun, alasan-alasan tersebut kadang tidak membuat posisi non-managerial worker kuat dalam Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

partisipasi pekerja keselamatan kerja

Ilustrasi Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sumber: https://www.osha.gov/dsg/InjuryIllnessPreventionProgramsWhitePaper.html

Klausul 5.4 ISO 45001 merupakan klausul khusus yang membahas partisipasi dan konsultasi pekerja khususnya pekerja dalam posisi non-managerial worker. Partisipasi dan konsultasi non-managerial worker inilah yang tidak dibahas secara spesifik dalam OHSAS 18001.

Hal yang diperluas untuk melibatkan partisipasi pekerja non-managerial antara lain:

  • Identifikasi bahaya, risiko dan peluang (opportunities)
  • Penentuan tindakan eliminasi bahaya dan pengendalian risiko K3
  • Penentuan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelatihan dan evaluasi pelatihan
  • Investigasi kecelakaan dan tindakan pengendaliannya

Hal yang diperluas untuk melibatkan konsultasi pekerja non-managerial antara lain:

  • Kebijakan K3
  • Target K3
  • Pemenuhan legal
  • Pelaksanaan program audit

10. Perencanaan (planning)

OHSAS 18001 tidak menyebutkan hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan. ISO 45001 menyebutkan 4 hal yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu:

  • Isu-isu yang telah dijelaskan pada “organizational context
  • Persyaratan yang dijelaskan pada “interested parties
  • Skup dari SIstem Manajemen K3
  • Penyusunan dari risiko dan peluang

Adapun yang harus dibuat dalam perencanaan untuk mencapai Objektif K3 adalah:

  • What will be done
  • What resources will be required
  • Who will be responsible
  • When it will be completed
  • How results will be evaluated
  • How the actions to achieve OH&S objectives will be integrated into the organizations business process

11. Identifikasi bahaya

ISO 45001 dan OHSAS 18001 memiliki kesamaan dalam identifikasi bahaya yaitu mengharuskan untuk “ongoing” dan “proactive”. ISO 45001 memasukkan beberapa pertimbangan baru dalam identifikasi bahaya yang tidak disebutkan dalam OHSAS 18001.

Pertimbangan baru dalam identifikasi bahaya ISO 45001:

  • Faktor sosial meliputi beban kerja, jam kerja,victimizationharassment dan bullying
  • Kecelakaan kerja baik internal atau eksternal organisasi, termasuk juga kejadian gawat darurat dan penyebabnya
  • Potensi situasi darurat
  • Perubahan dari pengetahuan terhadap bahaya

12. Penilaian peluang (opportunities)

Opportunities adalah konsep baru pada ISO 45001 yang tidak dimiliki oleh OHSAS 18001. Organisasi harus memelihara proses untuk:

  • Peluang K3 untuk meningkatkan performa K3 termasuk peluang dalam adaptasi terhadap pekerjaan, organisasi kerja serta lingkungan pekerja
  • Peluang lain untuk meningkatkan sistem manajemen K3

13. K3 dalam procurement (outsourcing dan kontraktor)

ISO 45001 mengharuskan organisasi mengendalikan risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan proses outsourcing ataupun kontraktor. Klausul spesifik kontraktor terdapat di klausul 8.1.4.2 sedangkan klausul untuk outsourcing disebutkan di klausul 8.1.4.3. Adanya klausul spesifik untuk outsourcing dan kontraktor inilah yang berbeda dengan OHSAS 18001 di mana OHSAS 18001 memasukkan keduanya dalam klausul 4.4.6 operational control.

Organisasi direkomendasikan untuk dapat memverifikasi peralatan, instalasi, dan material telah aman untuk digunakan oleh pekerja dengan:

  • Peralatan diantar dengan spesifikasi yang sesuai dan telah diuji agar bekerja sesuai dengan yang direncanakan
  • Instalasi telah dilakukan untuk menjamin fungsinya sesuai dengan yang didesain
  • Material dikirim sesuai dengan spesifikasi
  • Persyaratan penggunaan, peringatan, dan perlindungan lain telah dikomunikasikan dan tersedia

14. Klausul management of change

Management of change(manajemen perubahan) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengurangi bahaya dan risiko baru dalam lingkungan kerja sebagai akibat dari terjadinya perubahan/pergantian. Contoh penggantian yang bisa terjadi dalam organisasi adalah tekhnologi, peralatan, fasilitas, praktek kerja, prosedur, spesifikasi desain, bahan baku, staf, serta standard dan regulasi.

Perubahan jalur rel

Ilustrasi dalam setiap perubahan harus dikendalikan risikonya

Sumber: https://www.123rf.com/photo_65814864_engineer-holding-yellow-safety-helmet-with-worker-maintenance-repairing-change-railway-sleepers.html

Klausul management of change dibahas oleh ISO 45001 dalam 1 klausul tersendiri yaitu di klausul 8.1.3. Hal ini berbeda dengan OHSAS 18001 yang tidak memiliki klausul tersendiri untuk management of change karena terintegrasi seperti dalam klausul 4.3.1 dan 4.4.6.

15. Klausul Improvement

ISO 45001 mengharuskan organisasi untuk menentukan peluang improvement (peningkatan) dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam sistem manajemen K3. Klausul improvement merupakan klausul 10 yang menjadi klausul terakhir dalam ISO 45001. Dalam OHSAS 18001, tidak ada khusus klausul untuk membahas spesifik terkait dengan improvement namun tetap terintegrasi dengan beberapa klausul lain.

Dalam melakukan improvement, organisasi bisa melakukan investigasi kecelakaan, perbaikan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan serta program improvement lain. Organisasi dapat meningkatkan (improve) kesesuaian, kecukupan dan efektifitas dari manajemen K3 dengan:

  • Meningkatkan performa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  • Promosi budaya yang mendukung sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja
  • Promosi partisipasi pekerja dalam menerapkan tindakan untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen K3
  • Mengkomunikasikan hasil yang relevan dari peningkatan berkelanjutan kepada pekerja atau wakil dari pekerja
  • Memelihara documented information sebagai bukti peningkatan berkelanjutan

Itulah 15 perbedaan ISO 45001 dan OHSAS 18001. Untuk memudahkan perbandingan antara ISO DIS 45001 dengan OHSAS 18001 sebuah lembaga konsultan bernama Advisera telah menyusun matriks perbandingan keduanya dalam Bahasa Inggris yang bisa diunduh di sini. Semoga kita selalu bisa menjaga pekerja, kontraktor dan semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan kita agar tetap sehat dan selamat.

REFERENSI

Advisera. 2016. ISO/DIS 45001:2016 vs. OHSAS 18001:2007. Accessed Mar 18, 2018. http://cdn2.hubspot.net/hubfs/1983423/18001Academy/Free_downloads_landing_pages/WP/DIS_ISO_45001-2016_vs_OHSAS_18001-2007_matrix_EN.pdf?t=1492453231499.

British Standard Institution. 2018. Occupational Health and Safety Management Systems Requirements with Guidance to Use. Geneva, Mar 12.

British Standard. 2007. OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements. July.

IMPAC. n.d. The ISO Benchmark for Occupational Health & Safety Management System. Accessed Mar 16, 2018. http://www.hasanz.org.nz/site_files/11371/upload_files/ChristelFouchePresentationwebsite.pdf?dl=1.

International Standard Organization. 2018. ISO 45001 – Occupational health and safety. Accessed Mar 16, 2018. https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html.

ISO Update. 2018. Differences between ISO 45001 and OHSAS 18001. Jan 10. Accessed Mar 16, 2018. http://isoupdate.com/resources/differences-between-iso-45001-and-ohsas-18001/.

Mahendra, Rendi. 2016. “Posisi Management Representative dalam ISO 45001.” ISOCenter Indonesia. May 4. Accessed Mar 16, 2018. https://isoindonesiacenter.com/posisi-management-representative-dalam-iso-45001/.

NSF-ISR. 2016. “ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems .” Sep 13. Accessed Mar 16, 2018. https://www.nsf.org/newsroom_pdf/isr_dis45001_guide.pdf.

iso.org
bsigroup.com

Antara OHSAS dan SMK3, mana yang paling tepat untuk K3

OHSAS dan SMK3, kenali sebelum mengambil sertifikasi untuk K3

OHSAS dan SMK3
Pada minggu kemarin, Sertifikasi.co.id telah membahas terkait perbedaan antara Sistem Manajemen K3 di tingkat internasional, yaitu ISO 45001 dan OHSAS 18001. Sembari menunggu finalisasi FDIS ISO 45001, Sertifikasi.co.id akan melanjutkan pembahasan terkait sistem manajemen K3 di Indonesia, yakni korelasi/hubungan antara OHSAS 18001:2007 dan SMK3 PP No.50 Tahun 2012.

Definisi OHSAS dan SMK3

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa OHSAS 18001 adalah Sistem Manajemen K3 yang berlaku secara internasional, sedangkan SMK3 PP No.50 Tahun 2012 berlaku secara nasional dan merupakan perundangan yang dibuat pemerintah Indonesia melalui Kemnaker RI. Seringkali perusahaan berada pada pilihan, mana yang harus diterapkan terlebih dahulu antara OHSAS 18001:2007 atau SMK3 PP No.50 Tahun 2012? Lalu apa perbedaan dan persamaan diantara keduanya?

Sebelumnya berikut adalah sedikit ringkasan definisi masing-masing keduanya. OHSAS atau singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001) adalah suatu standard internasional untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja/ perusahaan. Banyak organisasi di berbagai Negara telah mengadopsi  OHSAS 18001 untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang mengharuskan organisasi secara konsisten mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; serta memperbaiki kinerja dan citra perusahaan.

Sementara, Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi Sistem Manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang N0.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003. SMK3 PP No.50 Tahun 2012 diwajibkan  bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut,  pengusaha  melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak lain yang terkait.

Persamaan antara OHSAS dan SMK3

Di Indonesia, dua sistem manajemen K3 (OHSAS 18001dan SMK3 PP No 50 Tahun 2012) ini digunakan oleh berbagai organisasi maupun perusahaan. Dua standar tersebut memiliki persamaan pada elemen/prinsip yang ada didalamnya. Berikut tabel persamaannya.

Capture Persamaan OHSAS & SMK3

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

OHSAS memiliki model SMK3 yang berbasis pada metodologi Plan-Do- Check-Act (PDCA). Tahapan PDCA ini secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut :

  1. Plan (perencanaan) : menentukan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan K3 perusahaan.
  2. Do (pelaksanaan) : mengimplementasikan proses yang telah direncanakan.
  3. Check (pemeriksaan) : memantau dan menilai pelaksanaan proses berdasarkan kebijakan K3, tujuan, standar serta perysaratan lainnya, dan melaporkan hasilnya.
  4. Act (pengambilan tindakan): mengambil tindakan untuk meningkatkan performansi K3 secara terus menerus.

Standar SMK3 nasional memiliki langkah penerapan yang sejalan dengan OHSAS. Pada pasal 6 PP No. 50 tahun 2012 diungkapkan bahwa SMK3 meliputi :

  1. Penetapan kebijakan K3 Kebijakan K3 dibuat oleh perusahaan.
    Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, serta program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh.
  1. Perencanaan K3
    Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha. Rencana K3 mengacu kepada kebijakan K3 yang dirancang.
  1. Pelaksanaan rencana K3
    Pelaksanaan rencana K3 sesuai dengan rencana yang telah dirancang.
  1. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3. Hasil pemantauan dilaporkan dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
  1. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3
    Peninjauan dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Hasil peninjauan ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Perbedaan antara OHSAS dan SMK3

Selain persamaan, ada perbedaan diantara keduanya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Capture perbedaan OHSAS dan SMK3

Setelah kita mengetahui hubungan diantara OHSAS 18001 dan SMK3 PP No.50 Tahun 2012 (baik perbedaan dan persamaannya), kini kita kembali pada pertanyaan, mana yang harus dipilih terlebih dahulu atau mana yang harus diprioritaskan?

Untuk menjawab hal tersebut, ketika kita melihat dari perspektif Regulasi/Perundang-undangan untuk perusahaan yang menjalankan praktik bisnisnya di wilayah Indonesia, tentu saja SMK3 PP No.50 Tahun 2012 mendapatkan prioritas. Namun ada juga, perusahaan yang terlebih dahulu mengimplementasikan OHSAS 18001:2007 karena ini merupakan salah satu persyaratan / mandatory dari customer dan suppliernya. Lalu bagaimana jika perusahaan sudah implementasi OHSAS terlebih dahulu, apakah juga memiliki keharusan untuk implementasi SMK3? bila perusahaan tersebut memenuhi persyaratan wajib SMK3, maka tentu saja kewajiban itu harus dipenuhi, apalagi dalam klausul 4.3.2 OHSAS 18001:2007 Legal & Other Requirement, meminta kita untuk mengidentifikasi PP K3 yg berlaku termasuk di negeri indonesia. Jadi SMK3 tetap menjadi wajib untuk diterapkan di setiap perusahaan walaupun sudah OHSAS Certified.

Ketika perusahaan harus memilih mana yang harus diterapkan terlebih dahulu, mungkinada opsi yang harus dipikirkan terkait motif dan tujuan sertifikasi, apakah untuk:

  1. Memenuhi persyaratan / proses bisnis di tingkat global, seperti ekspor impor dimana perusahaan dituntut untuk memiliki sertifikasi yang diakui secara global ketika berhubungan dengan customer / supplier;
  2. Memenuhi persyaratan yang lebih mengikat / bersifat wajib (perundangan) dari segi wilayah dimana perusahaan beroperasi

Dengan menentukan motif dan tujuan sertifikasi, maka perusahaan akan lebih mudah memberikan keputusan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Jika muncul pertanyaan, mana yang lebih penting? Tentu dua-duanya merupakan hal yang penting. Karena OHSAS dan SMK3 memiliki tujuan yang sama untuk mencegah resiko terjadinya Kecelakaan Kerja. Apakah keduanya bisa dilaksanakan secara bersamaan/integrasi? Tentu saja bisa karena sebagaimana yang dijelaskan pada bagian diatas bahwa antara OHSAS dan SMK3 memiliki persamaan pada elemen yang akan dijalankan pada proses implementasinya.

Demikian penjelasan Sertifikasi.co.id mengenai perbandingan antara OHSAS dan SMK3. Sedangkan pada tahun 2018 ini ISO telah mengeluarkan standar baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yakni ISO 45001. Bagaimana perbandingan antara standar OHSAS dengan standar ISO 45001 ? Cek di https://sertifikasi.co.id/perbedaan-iso-45001-dan-ohsas-18001/

Source:

Peraturan Pemerintah PP No.50 Tahun 2012