Jasa Pembuatan SKA SKT | Mudah Murah Cepat

Apa Itu SKA & SKT dan Dasar Hukumnya

Pembuatan SKA dan SKT biasanya dibutuhkan untuk keperluan jasa konstruksi. Dengan memiliki SKA ataupun SKT barulah seseorang dinyatakan telah memiliki keahlian ataupun keterampilan dalam sub bidangnya. Tapi, Apa sih bedanya SKA dan SKT ? sebelumnya mari kita cari tahu terlebih dahulu, apa itu SKA dan apa itu SKT.

SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) adalah bukti kompetensi dan kemampuan Profesi tenaga ahli bidang Kontraktor atau Konsultan dengan kualifikasi;

  1. Ahli Utama
  2. Ahli Madya
  3. Ahli Muda

Syarat utama untuk pengurusan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB).

SKA dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional.

jasa pembuatan ska

Contoh SKA

 

Syarat Pembuatan SKA

Dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat permohonan pembuatan SKA :

  1. Foto copy/scan Ijasah
  2. Foto copy/scan KTP
  3. Foto copy/scan NPWP
  4. Pas photo ukuran 3×4
  5. Photo Pegang Ijasah Asli

Baca Juga : Sub Bidang SKA-SKT

Syarat Tahun Kelulusan Ijasah/Pengalaman Pemohon Pembuatan Sertifikat SKA

  1. untuk SKA muda tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 1 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3
  2. Untuk SKA Madya tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 3 tahun
  3. Untuk SKA Utama tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 10 tahun untuk S1, 6 tahun untuk S2 dan 4 tahun Untuk S3

Baca:

https://sertifikasi.co.id/apa-itu-sertifikat-keterampilan-skt/

https://sertifikasi.co.id/biaya-dan-syarat-pembuatan-ska-2019/

https://sertifikasi.co.id/cara-cepat-mendapatkan-topik-skripsi-jurusan-jurusan-dengan-mudah-7/

https://sertifikasi.co.id/apa-itu-sertifikat-keterampilan-skt/

Apa Itu SKT ?

SKT (Sertifikat Keterampilan Kerja) adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) yang harus dimiliki untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dengan kualifikasi :

  1. Tingkat I
  2. Tingkat II
  3. Tingkat III

 

jasa pembuatan ska

Contoh SKT

 

Apa Saja Dasar Hukum Tentang SKA dan SKT:

  1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Tujuan Membuat Sertifikat Keahlian Melalui Jasa SKA SKT
Ada beberapa tujuan seseorang mengurus pembuatan sertifikat melalui jasa SKA SKT. Pertama untuk menunjang keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Biasanya pada sebuah proyek konstruksi, para pekerja atau tim diharuskan memiliki sertifikat SKA atau SKT.

Sebuah proyek bisa terhambat jika tim yang bekerja tidak memiliki sertifikat tersebut. Maka, dipastikan orang yang tergabung dalam proyek konstruksi memiliki sertifikat tersebut. Jika belum, perlu mengurus untuk memilikinya.
Kemudian tujuan kedua membuat sertifikat di jasa SKA SKT adalah dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia. Kita dapat melihat kualitas industri konstruksi di Indonesia melalui sertifikat SKA atau SKT yang dimiliki.

Saat seorang tenaga ahli menangani sebuah proyek konstruksi, kemampuannya bisa dilihat pada sertifikat SKA atau SKT. Selain untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi seseorang secara nasional, juga bisa untuk skala international.

Tujuan ketiga membuat sertifikat keahlian melalui jasa SKA SKT adalah sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat. Sebagai bukti yang sah kompetensi seorang tenaga ahli, perlu memiliki SKA atau SKT. Sehingga masyarakat akan mengakui kompetensi seorang tenaga ahli dalam bidang konstruksi.

Hal ini dikarenakan SKA dan SKT merupakan bukti sah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Oleh karena itu, adanya SKA dan SKT amatlah penting.

Tujuan keempat adanya sertifikat keahlian adalah untuk memenuhi syarat Undang-Undang. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Jasa Konstruksi No 18 tahun 1999. Selain itu juga ada Keppres dan SK Menteri tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. Sebagai seorang tenaga ahli yang resmi, perlu adanya memiliki sertifikat keahlian tersebut. Jika belum memiliki, segera urus melalui jasa SKA SKT.

Manfaat Membuat Sertifikat Keahlian Melalui Jasa SKA SKT
Memiliki sertifikat keahlian terdapat manfaat sangat banyak. Bagi tenaga ahli dalam proyek konstruksi, hendaknya memiliki sertifikat ini. Jika belum, maka segera mengurus melalui jasa SKA SKT. Manfaat tersebut bisa dirasakan oleh berbagai pihak yang tergabung dalam sebuah proyek konstruksi.

Pihak-pihak tersebut antara lain manajer dan anggota tim ahli pelaksana proyek konstruksi, atasan, penyedia jasa pelaksana konstruksi, hingga pemilik proyek.

Manfaat membuat sertifikat keahlian bagi manajer dan anggota tim ahli pelaksana proyek konstruksi antara lain mendapat pengakuan secara nasional dan internasional, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam proyek, dapat melaksanakan proyek sesuai dengan visi dan misi, serta dapat menjadi sarana untuk meningkatkan karir lebih profesional.

Kemudian manfaat bagi atasan antara lain meningkatkan performance, mengetahui tingkat kemampuan anggota, dan dapat menempatkan anggota sesuai dengan kemampuan. Manfaat bagi penyedia jasa pelaksana konstruksi antara lain menjadi standar dan bukti kemampuan personil dan menjadi komitmen profesi ahli. Manfaat bagi pemilik proyek yaitu mendapatkan tenaga ahli dalam proyek konstruksi yang benar-benar kompeten dan profesional.

 

Syarat Pembuatan SKT (Sertifikat Keterampilan)

Berkas Yang Perlu di Persiapkan

  1. Foto copy Ijasah min. SMA dan sederajat
  2. Foto Copy KTP
  3. Pas Photo 3×4
  4. Photo pegang Ijasah asli untuk ijasah D3 atau S1

Syarat Pendidikan dan Pengalaman Kerja pemohon SKT (Sertifikat Keterampilan)

Untuk SKT Kelas 1

  • Lulusan SMK sesuai bidang harus memiliki pengalaman minimal 4 tahun
  • Lulusan SMK/SLTA tidak sesuai dengan bidang nya harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun
  • Lulusan SMP harus memiliki pengalaman minimal 6 tahun dihitung dari usia kerja yaitu ketika berumur 17 tahun

Untuk SKT Kelas 2

  • Lulusan SMK sesuai bidangnya harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun
  • lulusan SMK/SLTA/D1 tidak sesuai bidangnya harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun
  • Lulusan SMP harus memiliki pengalaman minimal 4 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun

Untuk SKT Kelas 3

  • Lulusan SMP/setara harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
  • Lulusan SD/setara harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
  • Tidak berijasah harus memiliki pengalaman 6 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun

 

Baca Juga :

Apa Perbedaan SKA dan SKT

Sertifikat Keterampilan SKT

 

Cari Jasa Pembuatan SKA SKT ??

Hubungi :

Victor Naatonis

E-mail : victor.naatonis@gmail.com

Phone : 0895335617167

Ketahui berapa biaya pengurusan SIUJK secara lengkap

Berapa Biaya Pengurusan SIUJK

Biaya Pengurusan SIUJK – Apabila Anda ingin mendirikan sebuah usaha jasa di bidang konstruksi, maka Anda harus mengantongi SIUJK. SIUJK merupakan surat izin usaha jasa konstruksi. SIUJK ini dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada pihak perusahaan jasa konstruksi.

Apabila pihak perusahaan jasa konstruksi telah memiliki SIUJK maka akan bisa melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan tersebut meliputi sebagai perencana konstruksi (konsultan), sebagai pelaksana konstruksi (kontraktor), atau pun sebagai perencana konstruksi sekaligus pelaksana konstruksi.

Mengetahui Biaya Pengurusan SIUJK

 Ketika akan mengurus SIUJK, tentunya akan dibutuhkan sejumlah biaya pengurusan SIUJK. Disini akan dijelaskan mengenai biaya pengurusan SIUJK untuk membantu memudahkan Anda saat akan membuat SIUJK. Adapun rincian biaya pengurusan SIUJK adalah sebagai berikut:

  • Modal dasar disetor di akta dibawah 1 milyar rupiah golongan gred 2, maka Anda harus menyiapkan biaya pengurusan SIUJK sebesar:
  • 1 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 19.000.000,00
  • 2 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 22.000.000,00
  • 3 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 25.000.000,00
  • Modal dasar disetor diatas 1 milyar rupiah golongan gred 5, maka Anda harus menyiapkan biaya pengurusan SIUJK sebesar:
  • 1 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 35.000.000,00 untuk 2 SKA
  • 2 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 40.000.000,00 untuk 3 SKA
  • 3 bidang dikenakan biaya sebesar Rp 45.000.000,00 untuk 4 SKA

Setelah Anda membayar biaya pengurusan SIUJK, maka selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembuatan surat selama kurang lebih 2 bulan. Waktu yang dibutuhkan cukup panjang karena disposisi surat yang melibatkan cukup banyak pihak, sehingga waktu yang diperlukan menjadi cukup lama. Di sini Anda harus bisa bersabar agar biaya pengurusan SIUJK yang sudah Anda bayarkan akan bisa mendapatkan SIUJK yang asli dan legal.

Baca Juga https://sertifikasi.co.id/panduan-lengkap-persyaratan-siujk-di-tahun-2019/

Dokumen untuk pengurusan SIUJK

Selain menyiapkan biaya pengurusan SIUJK, Anda juga harus menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus SIUJK. Adapun dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan meliputi:

(1) legalitas perusahaan yang dibuktikan dengan adanya surat akta perusahaan, surat domisili perusahaan, NPWP/PKP, SK perusahaan, SIUP, dan TDP,

(2) fotokopi KTP dan NPWP pribadi dari direksi dan komisaris perusahaan;

(3) pass foto berwarna dari direktur penanggungjawab perusahaan dengan ukuran 3×4 sebanyak 6 lembar;

(4) fotokopi ijazah, KTP, NPWP pribadi dan pass foto berwarna dari tenaga ahli perusahaan dengan ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar;

(5) fotokopi surat sewa kontrak kantor atau surat keterangan gedung;

(6) fotokopi surat IMB; dan

(7) foto kantor dari tampak depan, foto ruang kerja karyawan, foto ruang direksi, foto plang nama perusahaan.

Setelah Anda menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus SIUJK dan membayar biaya pengurusan SIUJK, maka Anda akan melalui empat tahapan untuk bisa mendapatkan SIUJK. Pada tahap yang pertama, Anda akan mengurus dan mendapatkan kartu tanda anggota asosiasi (KTA). Tahap yang kedua Anda akan mengurus dan mendapatkan sertifikat keterangan tenaga terampil (SKT).

Tahap yang ketiga Anda akan mengurus dan mendapatkan sertifikat badan usaha (SBU). Pada tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat Anda akan mengurus dan mendapatkan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK). Setelah melalui keempat tahapan tersebut, maka Anda akan bisa menjalankan usaha jasa kontraktor Anda dengan legal, sebab Anda sudah memiliki surat-surat yang harus dimiliki agar bisa menjalankan usaha jasa tersebut.

Setelah usaha jasa Anda dinyatakan legal secara hukum, maka Anda tidak perlu khawatir lagi dalam menjalankan usaha Anda. Sebab usaha jasa Anda akan dilindungi oleh hukum. Jadi buatlah SIUJK sekarang juga untuk usaha jasa konstruksi yang Anda geluti.

Bagaimana untuk pengurusan SIUJK secara cepat?

Jika Anda membutuhkan SIUJK, sertifikasi.co.id bisa membantu. Hubungi Gita di 0813-9354-4270

Sertifikat Keterampilan (SKT), klasifikasi, syarat & biayanya

Sertifikat Ketrampilan (SKT)

Definisi Sertifikat Keterampilan (SKT)

Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk golongan Kecil (K1, K2 atau K3) harus memiliki tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKT) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

SKT tersebut dikeluarkan diajukan melalui asosiasi profesi jasa konstruksi atau instansi lain yang telah diakreditasi LPJK.

Kualifikasi sertifikat keterampilan (SKT)

Berdasarkan kualifikasi,  Sertifikat Keterampilan (SKT) di bagi menjadi 3 (Tiga) tingkatan yaitu:

  1. Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas 1 memiliki pendidikan minimal SMA/Sederajat.
  2. Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas 2 memiliki pendidikan minimal SMP.
  3. Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas 3 memiliki pendidikan minimal SD.

Berikut adalah contoh Sertifkat Keterampilan SKT :

Sertifikat Ketrampilan (SKT)

Biaya Sertifikat Keterampilan (SKT)

Untuk informasi biaya, hubungi 081393544270

Bidang sertifikat keterampilan (SKT)

1.Sertifikat keterampilan (SKT) bidang ARSITEKTUR
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
TA
1Juru Gambar / Draftman Arsitektur003
2Tukang Pasang Bata / Dinding / Bricklayer / Bricklaying (Tukang Bata)004
3Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum)005
4Tukang Plesteran / Plesterer // Solid Plesterer006
5Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)007
6Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin/ Marmer008
7Tukang Kayu / Carpenter (Termasuk Kayu Bangunan)009
8Tukang Pasang Plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing010
9Tukang Pasang Dinding Gypsum011
10Tukang Pasang Plafon Gypsum012
11Tukang Cat Bangunan013
12Tukang Taman / Landscape014
13Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing015
14Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat016
15Tukang Pelitur Kayu017
16Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat018
17Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung019
18Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan dan Gedung020
19Bertingkat Tinggi021
20Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung022
21Pelaksana Bangunan Perumahan / Pemukiman023
22Pengawas Bangunan Gedung024
23Pengawas Bangunan Perumahan025
24Pelaksana Penata Taman026
25Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung027
26Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung028
27Penata Taman / Landscape029
28Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung030
29Pengawas Tukang Cat Bangunan031
30Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon032
31Teknisi Kaca033
32Pemasang Dinding Partisi034
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
Sertifikat keterampilan (SKT) bidang  TATA LINGKUNGANTT
1Pelaksana Plambing / Pekerjaan Plambing001
2Pengawas Plambing / Pekerjaan Plambing002
3Juru gambar / Draftman – Tata lingkungan003
4Tukang Sanitary004
5Tukang Pipa Air / Plumber005
6Tukang Pipa Gas006
7Tukang Pipa Bangunan007
8Tukang Filter Pipa008
9Juru Pengeboran Air Tanah009
10Pelaksana Perpipaan Air Bersih010
11Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah011
12Pelaksana Pengeboran Air Tanah012
13Pengawas Perpipaan Air Bersih013
14Pengawas Pengeboran Air Tanah014
15Tukang Plambing015
16Mandor Plambing016
17Pelaksana Pengujian Kualitas Air Minum SPAM017
18Pelaksana Pemasangan Pintu Air018
19Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya019
20Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Perpipaan020
21Pelaksana Pemasangan Pipa Leachate (Lindo dan Gas di TPA)021
22Pelaksana Pekerjaan Bangunan Limbah Permukiman022
23Pelaksana Pekerjaan Lapisan Kedap Air Ditempat Pemproses TPA023
24Teknisi Sondir024
25Teknisi Geologi Teknik025
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
Sertifikat keterampilan (SKT) bidang SIPILTS
1Juru Gambar / Draftman -Sipil003
2Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan004
3Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)005
4Teknisi Laboratorium Beton006
5Teknisi Laboratorium Tanah007
6Teknisi Laboratorium Aspal008
7Operator Alat Penyelidikan Tanah / Soil Investigation Operator009
8Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work010
9Tukang Pekerjaan Tanah / Earthmoving011
10Tukang Besi-beton / Barbender / Bar bending012
11Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations013
12Tukang Pasang Perancah / Formworker / Formwork014
13Tukang Pasang Scaffolding / Scaffolder / Scaffolding015
14Tukang Pasang Pipa Gas / Gas Pipe Fitter016
15Tukang Perkerasan Jalan / Paving017
16Tukang Pasang Konstruksi Rig / Piling Rigger / Rigger018
17Tukang “Boring” / Boring and Driving019
18Tukang Pekerjaan Baja020
19Pekerja Aspal Jalan021
20Mandor Produksi Campuran Aspal Panas022
21Mandor Perkerasan Jalan023
22Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan024
23Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan025
24Tukang Perancah Besi026
25Tukang Konstruksi Baja & Plat (dan Tukang Pasang Menara)027
26Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan028
27Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan029
28Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi030
29Pelaksana Saluran Irigasi031
30Pelaksana Bangunan Irigrasi032
31Pelaksana Bendungan033
32Pelaksana Terowongan034
33Teknisi Perhitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air035
34Pengawas Bendungan036
35Pengawas Bangunan Irigrasi037
36Pengawas Saluran Irigrasi038
37Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan039
38Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan040
39Teknisi Pengerukan041
40Teknisi Survey Teknik Sipil042
41Pelaksana Pekerjaan Jembatan043
42Pelaksana Pekerjaan Jalan044
43Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan045
44Juru Hitung Kuantitas046
45Juru Ukur Pekerjaan Jalan / Jembatan047
46Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan / Jembatan048
47Steel Erector of Bridge049
48Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung050
49Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung051
50Tukang Kayu Bekisting052
51Tukang Pasang Beton Pra Cetak053
52Tukang Rangka Aluminium054
53Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan055
54Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan056
55Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja057
56Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan058
57Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bidang Sumber Daya Air059
58Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal060
59Mandor Tukang Pasang Beton Precast061
60Asisten Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)062
61Asisten Teknisi Laboratorium Beton063
62Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah064
63Teknisi Geoteknik065</td align=”left”>
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
MEKANIKALTM
1Juru gambar / Draftman – Mekanikal003
2Operator Bulldozer004
3Operator Motor Grader005
4Operator Mesin Excavator006
5Operator Tangga Intake Dam007
6Operator Road Roller / Road Roller Paver Operator008
7Operator Wheel Loader009
8Operator Crowler Crane010
9Operator Rough Terrain Crane011
10Operator Truck Mounted Crane012
11Operator Tower Crane013
12Operator Wheel Crane014
13Operator Backhoe015
14Operator Pile Hammer016
15Operator Mobil Pengaduk Beton017
16Operator Crawler Tractor Bulldozer018
17Operator Dump Truck019
18Operator Forklif020
19Operator Specialized Equipment Plant021
20Operator Mobile Elevating Work Platform022
21Operator Concrete Pump Equipment023
22Operator Slinging & Rigging Operator024
23Operator Mesin Bor025
24Operator Mesin Bubut026
25Mekanik Alat-alat Berat027
26Tukang Las / Welder / Gas & Electric Welder28
27Tukang Bubut/Mesin Pemakas029
28Operator Mesin Pencampur Aspal030
29Operator Aspal Paver / Operator Mesin Penggelar Aspal031
30Operator Mesin Penyemprot Aspal032
31Pelaksana Produksi Hotmix033
32Sheep Foot Vibrating Compactor Operator034
33Juru Las Oxyacetylene035
34Operator Mesin Gergaji Presisi036
35Operator Mesin Derek037
36Tukang Pasang Pipa038
37Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa039
38Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan040
39Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan041
40Operator Mesin Bubut Kayu042
41Operator Pengeboran Minyak043
42Pelaksana Lapangan Pekerjaan ME Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi044
43Pelaksana Lapangan Pekerjaan Setting Out Bangunan Gedung Bertingkat045
44Operator Mesin Grader046
45Operator Mesin Pemecah batu047
46Pelaksana Perawatan Instalasi Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung048
47Concrete Paver Operator Operator Mesin Penghampar Beton semen)049
48Operator Cold Milling Machine050
49Tukang Las Listrik051
50Mekanik Tower Crane052
51Operator Batching Plant053
52Mekanik Campuran Aspal Panas054
53Mekanik Heating Ventilation dan Air Condition (HVAC)055
54Operator Gondola Pada Bangunan Gedung056
55Teknisi Fire Alarm057
56Mekanik Kapal Keruk058
57Mekanik Engine Alat Berat059
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
Sertifikat keterampilan (SKT) bidang ELEKTRIKALTE
1Teknisi Instalasi Penerangan Dan Daya Fasa Satu021
2Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga022
3Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir024
4Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram ( Berbasis PLC )055
5Teknisi Instalasi Otomasi Industri057
6Teknisi Instalasi Motor Listrik, Kontrol dan Instrumen058
7Teknisi Instalasi Alat Pengukur dan Pembatas ( APP )059
8Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah ( JTR )060
9Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM)061
NOBIDANG / SUB – BIDANGNOMOR KODE
LAIN – LAINTL
1Estimator / Biaya Jalan002
2Quantity Surveyor003
3Mandor Tukang Batu / Bata / Beton005
4Mandor Tukang Kayu006
5Mandor Batu Belah007
6Mandor Tanah008
7Mandor Besi / Pembesian / Penulangan Beton009

Dokumen persyaratan pembuatan Sertifikat keterampilan (SKT):

  1. Foto copy Ijasah min. SMA dan sederajat
  2. Foto Copy KTP
  3. Pas Photo 3×4

Syarat pendidikan dan pengalaman pemohon Sertifikat keterampilan (SKT)

Untuk SKT Kelas 1
  • Lulusan D1 sesuai bidang harus memiiki pengalaman minimal 3 tahun
  • Lulusan SMK sesuai bidang harus memiliki pengalaman minimal 4 tahun
  • Lulusan SMK/SLTA tidak sesuai dengan bidang nya harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun
  • Lulusan SMP harus memiliki pengalaman minimal 6 tahun dihitung dari usia kerja yaitu ketika berumur 17 tahun
Untuk SKT Kelas 2
  • Lulusan SMK sesuai bidangnya harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun
  • lulusan SMK/SLTA/D1 tidak sesuai bidangnya harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun
  • Lulusan SMP harus memiliki pengalaman minimal 4 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
Untuk SKT Kelas 3
  • Lulusan SMP/setara harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
  • Lulusan SD/setara harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun
  • Tidak berijasah harus memiliki pengalaman 6 tahun dan dihitung dari usia kerja 17 tahun

Bagaimana saya mendapatkan sertifikat keterampilan (SKT)?

Untuk mendapatkan sertifikat keterampilan (SKT), silakan hubungi Gita di 081393544270

KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

kualifikasi usaha jasa konstruksi teringerasi
Penetapan dan persyaratan kualifikasi usaha jasa konstruksi teringerasi (EPC)  untuk memperoleh SBU-Sertifikat Badan Usaha.
NO
BADAN USAHA
KUALIFIKASI
1
Badan usaha jasa konstruksi nasional “BUJK NASIONAL”
Bisa diberikan kualifikasi B1 atau B2
2
Badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing “BUJK PMA”
Untuk pertama kali hanya bisa diberikan kualifikasi B2
3
Badan usaha jasa konstruksi asing ‘BUJK ASING” (Foreign Construction Representative Office)
Khusus untuk kualifikasi B2

Engineering, Procurement and Construction (EPC), Engineering Procurement, Construction and Instalation (EPCI)

Terbuka untuk BUJK Nasional, BUJK PMA dan BUJK Asing

PERSYARATAN KUALIFIKASI

Berikut persyaratan tenaga ahlikekayaan bersih dan pengalaman kerja yang harus dipenuhi oleh badan usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan SBU-Sertifikat Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi Terintegrasi.

KUALIFIKASI B1

Ketentuan;

Badan usaha jasa konstruksi dapat memiliki maksimum 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda yaitu; Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Nilai Proyek;

Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sampai dengan Rp. 250 milyar

PERSYARATAN TENAGA AHLI
KUALIFIKASI B2

Ketentuan;

Badan usaha jasa konstruksi dapat memiliki sub klasifikasi tidak terbatas dalam 4 klasifikasi yang berbeda yaitu; Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Nilai Proyek;

Mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sampai tidak terbatas.

PERSYARATAN TENAGA AHLI

Persyaratan SBU

Ketahui beberapa persyaratan SBU sesuai kelasnya sehingga proses pembuatan SBU lebih cepat. Disini dibahas persyaratan SBU secara tuntas. Buat SBU Anda, Kami Bantu Semua Pengurusannya‎. SBU (Sertifikat Badan Usaha) merupakan sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan kualifikasi Badan Usaha. Pada umumnya SBU dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kobstruksi ataupun jasa konsultan. Selain itu SBU merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki perusahaan jasa konstruksi ataupun perusahaan jasa konsultan untuk bisa mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Kami siap membantu dalam hal jasa pengurusan izin SBUyang perusahaan bapak/ibu perlukan.

Persyaratan SBU

Setiap badan usaha yang mengajukan REGISTRASI & SERTIFIKASI badan usaha ke LPJK wilayah setempat, akan melalui tahap penilaian atau verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh LPJK Nasional yaitu USBU atau disebut Unit Sertifikat Badan Usaha.

  1. Klasifikasi usaha sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi / KONTRAKTOR atau Perencana & Pengawas Jasa Konstruksi / KONSULTAN.
  2. Kualifikasi Badan Usaha
  3. Maksimum bidang & sub bidang yang diajukan
  4. Jumlah dan kriteria Tenaga Ahli yang dibutuhkan
  5. Asosiasi perusahaan sesuai bidang
  6. SPK / pengalaman pekerjaan perusahaan
  7. AKTA Pendirian / Perubahan yang dimiliki oleh badan usaha bentuk PT / Perseroan Terbatas sudah sesuai dengan UU no. 40 tahun 2007
  8. Identitas para pemegang saham
  9. Laporan Pajak tahun dibuktikan dengan SPPT Tahun terakhir
  10. Laporan neraca yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan atau Akuntan Publik
  11. SIUP / IUP yang masih berlaku dan sesuai dengan nama Direktur yang masih menjabat saat ini
  12. Standar Operasional Prosedur perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya
  13. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung kerja / project
  14. Khusus B1 harus telah memiliki standar manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan OHSAS

Ayo Buat Sertifikat SBU Anda | Kami Bantu Semua Pengurusannya.

Resmi terdaftar di LPJK, Anda langsung bisa berbisnis konstruksi.

 

Baca juga
https://sertifikasi.co.id/perhatikan-7-poin-penting-inidijamin-lulus-audit-smk3/

https://sertifikasi.co.id/perbedaan-iso-45001-dan-ohsas-18001/

Peraturan BKPM 2019 Tentang Bisnis Konstruksi

Daftar Peraturan BKPM terkait dengan bisnis. Badan Koordinasi Penanaman Modal (bahasa InggrisInvestment Coordinating Board) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

TitleDownload
Perka BKPM No. 15/2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  1 files
  589 downloads


Download
Perka BKPM No. 17/2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  1 files
  847 downloads


Download
Perka BKPM No. 6/2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Perubahan)
  1 files
  928 downloads


Download
Perka BKPM No. 14/2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  1 files
  779 downloads


Download
Perka BKPM No. 5/2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Download
SKK BKPM No. 22/2001 Tentang Ketentuan Pelaksana Keppres No.90/2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Download
Perka BKPM No. 12/2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal

Download

Peraturan BKPMApakah anda tahu dengan BKPM? Iya, BKPM yang merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. BKPM diberikan mandat untuk mendorong investasi langsung, sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah. Investasi yang dimaksud adalah investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu caranya melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

 

Status BKPM dikembalikan menjadi kementerian pada tahun 2009 dan melapor langsung ke Presiden Republik Indonesia membuat BKPM memperbaharui sasarannya. Lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang besar dari dalam maupun luar negeri atau yang biasa kita kenal dengan istilah penanaman modal asing indonesia, tetapi juga untuk mendapatkan investasi yang bermutu sehingga dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran.

Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, tetapi juga menjadi fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak bulan November 2014, BKPM dipimpin oleh Franciscus M. A. Sibarani atau biasa dikenal sebagai Franky Sibarani. Dan per tanggal 27 Juli 2016, pimpinan BKPM kembali diganti menjadi Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

BKPM didirikan sejak tahun 1973, berfungsi menggantikan tugas yang diemban oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM berubah menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

BKPM juga diamanatkan untuk menjadi badan advokasi bagi para investor, salah satunya adalah menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. Hal ini untuk mengundang masuknya penanaman modal asing di Indonesia.

Tugas Pokok BKPM
Melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPKPM:

  1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal
  3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
  4. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
  5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
  6. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
  7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal
  8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal
  9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
  10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
  11. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia
  12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
  13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  14. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan OJK Update 2019, Pastikan bisnis Anda comply!

Ketahui peraturan OJK terbaru 2019. Pastikan bisnis Anda comply dengan aturan2 terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan OJK

 

 

 

Beberapa Peraturan OJK terbaru:

TitleDownload
POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  1 files
448 downloads

Download
POJK No.12/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
  1 files
87 downloads

Download

Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Lembaga negara ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. OJK berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor di dalam dan luar wilayah negara Indonesia.

Fungsi Dari Otoritas Jasa Keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Visi & Misi OJK

  •  Visi:

Menjadi Lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

  • Misi :
  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan & akuntabel ;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil
  3. Melindungi kepentingan konsumen & masyarakat

 Misi dari  Otoritas Jasa Keuangan.

  1. Mewujudkan terselanggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

  1. Tercapainya seluruh pelaksanaan kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
  2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan jasa keuangan dengan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan.
  3. Tercapainya perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat penguna jasa keunagan.

Tugas Dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
  2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
  3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Wewenang OJK

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a.    Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

  • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b.    Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

  • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c.     Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
  • Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  • Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Asas OJK

Selain visi, misi dan wewenang, OJK juga memiliki beberapa nilai seperti integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, serta visioner. Selain itu, dalam menjalankan seluruh tugasnya, OJK adalah Lembaga yang selalu berlandaskan asas asas yang telah ditentukan. Berikut ini adalah asas-asas yang dimiliki OJK.

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.​

Nah, sekarang sudah lebih tahu dong, tentang apa itu OJK? Semoga sudah bisa menjadi gambaran dan memberikan pemahaman juga ya, seputar fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh OJK. Jadi nggak perlu bingung lagi deh, saat melihat lambang OJK, atau mendengar kata OJK dimanapun dan kapanpun!

Peraturan Pemerintah

 

TitleDownload
PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Download
PP No. 18/2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan
Download
PP No. 16/2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Download
PP No. 13/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua)
Download
PP No. 32/2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan)
Download
PP No. 66/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perubahan)
Download
PP No. 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Download
PP No. 82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Download
PP No. 27/1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Download
PP No. 43/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Download
PP No. 59/2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA
Download
PP No. 2/2013 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan (Perubahan)
Download
PP No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan
Download
PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Download
PP No. 29/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
Download
PP No. 7/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
Download
PP No. 24/2009 Tentang Kawasan Industri
Download
PP No. 13/1995 Tentang Izin Usaha Industri
Download
PP No. 62/1992 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan UU PPh
Download

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Definisi di atas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Perpres didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah).

Materi Muatan

Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Baca Juga : Peraturan Gubernur

Peraturan OSS

Download Secara Gratis Peraturan2 OSS / Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

TitleDownload
Surat Edaran OJK S-25/2019 Tentang Penggunaan NIB dalam Melakukan Hubungan Usaha dengan Perbankan
  1 files
  22 downloads


Download
Permendikbud 25 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
  1 files
  65 downloads


Download
SK PTSP DKI Jakarta 127 Tahun 2018 Persyaratan Kepemilikan NIB Dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Non-Perizinan
  1 files
  239 downloads


Download
Peraturan BPJS KESEHATAN No 4 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Melalui Sistem OSS
  1 files
  68 downloads


Download
Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
  1 files
  110 downloads


Download
Permenaker No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  1 files
  250 downloads


Download
Permenkeu No. 71 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan
  1 files
  68 downloads


Download
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
  1 files
  429 downloads


Download
Permendag No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  1 files
  256 downloads


Download
Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata
  1 files
  5427 downloads


Download
Permendag No. 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
  1 files
  938 downloads


Download
PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  1 files
  1311 downloads


Download