Jokowi Setuju Jalan Layang Kabil Dibangun 2018


WE Online, Batam

Presiden Joko Widodo menyetujui pembangunan Jalan Layang di Simpang Kabil Kepulauan Riau akan dimulai pada 2018, kata Wali Kota Muhammad Rudi di Batam, Minggu (26/3/2017).

Wali Kota menyatakan sengaja menyampaikan permintaan pembangunan jalan layang kepada Presiden dalam kunjungan kerja di Batam, Kamis (24/3). Dan Presiden meluluskan permintaan Kepala Daerah.

“Presiden sudah setujui, akan dibangun jalan layang satu lagi, di Simpang Kabil pada 2018,” kata Muhammad Rudi.

Dalam rencana awal, Jalan Layang Simpang Kabil memang dibangun pada 2018, namun pada rancangan berikutnya, pembangunan jembatan itu terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Batam sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat untuk kembali pada rencana awal, namun belum mendapat kepastian hingga kunjungan Presiden, pekan lalu.

Wali Kota menyatakan Jalan Layang Simpang Kabil sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan kota metropolitan itu.

Jalan Layang Simpang Kabil merupakan kelanjutan dari pembangunan Jalan Layang Simpang Jam yang diperkirakan selesai pada akhir 2017.

Pemerintah khawatir, bila pembangunan Jalan Layang Simpang Kabil tidak segera dilakukan setelah Jalan Layang Simpang Jam, maka upaya mengurai macet menjadi sia-sia. Karena kendaraan akan menumpuk di Simpang Kabil, setelah melalui “Fly Over” Simpang Jam.

Sementara itu, mengenai pembangunan Jalan Layang Simpang Jam, Wali Kota mengatakan penyambungan jembatan akan dimulai bulan depan. Untuk itu ruas jalan dari arah Tiban ke Batam Kota dan sebaliknya akan ditutup.

Rudi meminta masyarakat memahami proses pengerjaan jalan yang membutuhkan waktu.

“Nanti ada jalan yang dialihkan, mohon pengertiannya dari masyarakat, jangan protes-protes di radio,” kata dia.

Aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kota tengah menyiapkan sejumlah jalan alternatif untuk mengurai kemacetan selama penutupan jalan Simpang Jam. (Ant)

Astra Infra Lirik Garap Bandara


WE Online, Semarang

Anak Perusahaan Astra International, PT Astra Infra tengah mempelajari peluang untuk bisa ekspansi di sektor infrastruktur, selain terus memperkuat di lini bisnis utamanya yakni jalan tol dan pelabuhan.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Astra Infra Rahmat Samulo mengatakan keterlibatan swasta untuk menggarap bandara di tanah air masih minim. “Astra Infra melihat bandara sebagai salah satu infatsruktur utama di sebuah negara maju. Untuk itu, Astra berkeinginan melihat ke sektor ini,” kata Rahmat dalam Workshop Wartawan Industri 2017 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/12/2017).

Ia pun mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan studi terkait rencana untuk menggarap bisnis bandara. “Kita sedang terus melakukan studi untuk masuk ke sektor bandara,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengelolaan terbuka kepada swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan mengingat selama ini bandara yang ada sudah bernilai komersial, tetapi masih memanfaatkan anggaran APBN. 

Dengan menggandeng pihak swasta, ujar Budi, akan menghasilkan efisiensi alokasi dana pemerintah untuk pengembangan 30 bandara dan pelabuhan sebesar Rp500 miliar sampai Rp1 triliun. “Karena itu, kami beri kesempatan kepada swasta bekerja sama dengan BUMN maupun BUMD di daerah,” ujarnya.

Saat ini Kemenhub sedang menggodok aturan kerja sama swasta dengan pemerintah untuk mengelola pelabuhan dan bandara. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat 10 bandara yang diusulkan untuk dikelola oleh swasta atau BUMD. Di antaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, dan Bandara Sentani Jayapura.

Medan Masih Butuh 4 Instalasi Pembangunan IPLT


WE Online, Medan

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan, berdasarkan Perda No 10 tahun 2009, tentang PDAM Tirtanadi bahwa tujuan pokok Tirtanadi untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah.

“Pembangunan IPLT ini sebenarnya masih harus dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Paling tidak masih dibutuhkan 4 instalasi yang seperti ini, sehingga mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat kota Medan, di luar pelayanan air limbah perpipaan yang sudah berjalan selama ini,” katanya, Senin (29/1/2018).

Lebih lanjut diharapkan Erry, para Menteri dapat membantu pembangunan infrastruktur tidak hanya di kota Medan, tapi juga di kabupaten/kota lainnya di provinsi Sumut. Sementara itu, untuk pembangunan SPAM IKK Sei Rampah, kabupaten Sergai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Sergai yang memang belum memiliki PDAM.

“Saya memberikan apresasi kepada ibu dan bapak Menteri yang telah mendukung pembangunan ini,” katanya.

Ia mengharapkan jajaran Direksi PDAM Provsu untuk mengoptimalkan pengelolaan instalasi sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan beroperasinya IPLT ini.

Kemenhub Fokus Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal


WE Online, Jakarta

Kementerian Perhubungan akan memfokuskan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 untuk program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis, mengatakan penyusunan RKA 2019 juga merupakan tahapan awal proses perencanaan dan merupakan tahun pembangunan kelima sebagai perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta Kemenhub melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan,” katanya.

Budi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai 2018 yaitu 2016 sebesar Rp43.15 triliun, pada 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada 2018 sebesarRp48,20 triliun.

Namun, peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

“Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” ujarnya

Dia menambahkan APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentries.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan fokus penggunaan APBN diutamakan untuk daerah-daerah yang belum berkembang di mana peranan private sektor masih minim.

“Untuk daerah perkotaan yang sudah baik dari sisi ekonomi maka seharusnya fokus dari anggaran lebih sebagai katalis atau katalisator. Tentu dalam hal ini Kemenhub adalah kementerian yang luar biasa penting peranannya bagi Indonesia membangun apa yang dibangun konektivitas, daya saing efisiensi, juga ‘low cost economy’ yang akan sangat berguna bagi perbaikan kemakmuran di seluruh pelosok. Untuk itu Kemenkeu siap untuk membantu dan berpartner secara kuat dengan Kemenhub,” ujar Sri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan juga berpendapat rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran peranan Kemenhub dalam membangun konektivitas dan bagaimana swasta dapat diundang untuk masuk dalam program pemerintah.

“Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa pelabuhan dikerjasamakan yang tujuannya jangan sampai bergantung kepada APBN saja. APBN maksimun 25-30 persen bisa menutupi semua program infrastruktur, sisanya kita harus kreatif dengan melihat pembiayaan alternatif,” tuturnya.

Untuk itu, guna mencapai target pembangunan transportasi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.

Jokowi Resmikan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru


WE Online, Padang

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas tahap pertama yang menghubungkan Kota Padang-Sicincin.

“Alhamdulillah kita bisa memulai jalan tol Padang menuju ke Pekanbaru yang panjangnya 254 km,” kata Jokowi saat meresmikan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin di Jalan Bypass Kilometer 0, Kota Padang, Jumat.

Menurut Presiden, jika pembangunan tol sudah selesai maka dapat memangkas waktu tempuh Padang-Pekanbaru menjadi 3 jam dari sebelumnya 9 jam.

Kepala Negara mengatakan pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita ingin memenangkan persaingan dengan negara lain yang sangat fundamental dan mendasar, yang pertama harus kita kerjakan adalah infrastruktur. Karena dengan infrastruktur inilah biaya transportasi dan biaya logistik akan jauh lebih murah,” ujar Jokowi.

Presiden mengatakan jika biaya logistik dan transportasi menurun, maka dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Selain itu, Presiden menjelaskan pembangunan infrastruktur juga akan memperkuat promosi pariwisata di Sumatera Barat.

Menurut Kepala Negara, pemandangan alam yang begitu indah di Sumatera Barat berpotensi untuk berkembang apalagi ditunjang infrastruktur akses jalan yang baik.

“Kalau infrastruktur ini siap, infrastruktur ini ada, berlipatnya bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Karena kecepatan menempuh dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kabupaten lain itu menjadi sangat cepat,” kata Presiden.

Selain itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membutuhkan investasi sekitar Rp78 triliun.

“Direncanakan masa pelaksanaan 2018-2023. Nanti ada terowongan sepanjang 7 kilometer yang dikerjakan dengan ‘loan’ JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang),” ujar Basuki.

Pembangunan jalan tol akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer, tahap II Bangkinang-Pekanbaru 38 kilometer, kemudian tahap III Sicincin-Bangkinang sepanjang 189 kilometer

Program TPS-3R Sukses Tangani Sampah di Desa Citarik


WE Online, Jakarta

Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R di Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu sukses menangani masalah sampah di Desa Citarik. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp550 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa fasilitas yang ada di TPS-3R di antaranya hanggar, gudang, mesin pencacah, dan motor pengumpul sampah. Sampah yang dikumpulkan dari masyarakat, kemudian diolah disini menggunakan teknik pengomposan, dibuat menjadi pakan ternak, pengolahan bio gas, dan vermikompos untuk sampah organik yang mudah membusuk.

“Sebelum dibangun TPS-3R, masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Setelah adanya TPS-3R, masyarakat diajak merubah prilakunya menjadi membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/3/2018).

Sementara untuk sampah anorganik dilakukan pemilahan, pembersihan, dan pencacahan menggunakan mesin. Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan Bank Sampah. Sampah yang sudah dipilah masyarkat dapat diserahkan kepada Bank Sampah yang akan ditukar dengan sejumlah uang sehingga menambah penghasilan warga.

Pada tahun 2018, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melaksanakan program PKT di Desa Citarik yang akan mendukung pengembangan potensi Desa Wisata . 

Sementara untuk PKT lainnya di Kabupaten Sukabumi, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan pembangunan jalan produksi untuk memudahkan pengangkutan hasil pertanian melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. Total alokasi anggaran PISEW di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp61,8 miliar untuk 103 kecamatan. 

Di bidang Bina Marga, pemeliharaan jalan nasional berupa pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan juga dikerjakan dengan cara padat karya tunai. Seperti dilakukan pada ruas Bagbagan-Jampangkulon-Tegalbuleud senilai Rp152 juta. Ditargetkan tenaga kerja yang terserap dari PKT ini sebanyak 46 orang.

PPK Harus Pastikan Kesesuaian antara Jenis Kontrak dengan Jenis Pekerjaan

http://sertifikasi.co.idPemilihan jenis kontrak untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perpres nomor 70 tahun 2012 mewajibkan PPK menentukan bahwa pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa PPK harus menentukan jenis kontrak yang akan digunakan. Jenis kontrak yang akan digunakan harus sesuai dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor atau rumah dinas tidak mungkin digunakan kontrak harga satuan melainkan harus menggunakan kontrak lump sum. Hal ini disebabkan perbedaan lokasi, type/model, ukuran dan struktur tanah tempat rumah akan dibangun akan menyebabkan perbedaan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dan akan berpengaruh pada total biaya yang diperlukan untuk masing masing bangunan. Demikian juga pengadaan bahan makanan untuk pasien rawat inap di rumah sakit dan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tidak tepat kalau menggunakan kontrak lump sum melainkan harus menggunakan kontrak harga satuan karena jumlah pasien dan narapidana/tahanan yang akan diberi makan belum dapat dipastikan.

PPK harus pastikan kesesuaian secara tegas menetapkan nama jenis kontrak yang akan digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Jenis kontrak tersebut harus dicantumkan oleh Pokja UKPBJ dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus dijelaskan kepada peserta lelang dalam acara penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) serta dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan pemenang lelang. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa Pokja UKPBJ dan peserta lelang harus memiliki persepsi yang sama terhadap jenis kontrak yang digunakan karena perbedaan jenis kontrak akan mempengaruhi proses evaluasi dokumen penawaran.

Perlunya PPK memahami jenis kontrak karena pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa akan terkait dengan kemungkinan penyesuaian pekerjaan serta perubahan kontrak. Sedangkan bagi Pokja UKPBJ, pemahaman terhadap jenis kontrak merupakan salah satu pengetahuan penting yang diperlukan dalam mengevaluasi dokumen penarawan. Perbedaan jenis kontrak berarti berbeda pula cara mengevaluasi dokumen. Sebagai contoh jika menggunakan kontrak lump sum maka hasil koreksi aritmatik tidak boleh merubah urutan penawaran karena yang diberlakukan bukan harga terkoreksi melainkan harga yang tercantum dalam surat penawaran. Sebaliknya jika menggunakan kontrak harga satuan harga yang digunakan untuk menentukan urutan harga penawaran didasarkan pada hasil koreksi aritmatika.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memilih salah satu jenis kontrak yang tepat yang akan dicantumkan dalam dokumen pengadaan oleh Pokja UKPBJ. Dilihat dari pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan, dan jenis pekerjaan, pada umumnya kontrak yang dipilih adalah kontrak tahun tunggal, kontrak pengadaan tunggal, dan kontrak pekerjaan tunggal. Konsekuensi dari perbedaan jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan, dan jenis pekerjaan tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap jalannya proses lelang. Karena semua jenis kontrak tersebut dapat digunakan untuk hampir setiap jenis pekerjaan.

Pengaruh dari pemilihan jenis kontrak lainnya yaitu kontrak tahun jamak (multi years contract), kontrak pekerjaan bersama, kontrak payung, dan kontrak pekerjaan terintegrasi akan terjadi pada tahapan setelah proses lelang sebagai berikut:

Kontrak tahun jamak mengharuskan penandatangan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:

  1. Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kontrak yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan cleaning service.
  2. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang  nilainya di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan tersebut pada huruf a di atas.
  3. Kepala daerah untuk kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah.

Kontrak pekerjaan bersama ditandatangani oleh lebih dari satu PPK dan satu penyedia barang/jasa. Kontrak payung dilakukan antara pihak yang mewakili pemerintah dengan penyedia barang/jasa untuk digunakan sebagai acuan K/L/PD dalam melaksanakan barang/jasa. Kontrak payung menetapkan item barang serta harga setiap item barang namun tidak membebankan pelaksanaan kontrak kepada salah satu DIPA atau instansi tertentu. Karena itu kontrak payung dapat dimanfaatkan oleh semua K/L/PD. Penyesuaian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak perlu dilakukan terhadap jenis kontrak yang dibedakan berdasarkan cara pembayaran (kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan, kontrak persentase, dan kontrak terima  jadi). Contoh kesesuian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak tersebut sebagai berikut.

PPK Harus Pastikan Kesesuaian

 

Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bisa Mendapatkan Dispensasi 50 Hari



Jakarta – Pemberian kesempatan waktu penyelesaian hingga 50 hari kalender kepada penyedia yang tidak dapat melaksanakan kontrak sesuai waktu yang ditentukan dapat dilakukan PPK berdasarkan dasar pertimbangan yang kuat.

Dalam pekerjaan konstruksi, misalnya, hasil pekerjaan yang telah mencapai 80% dapat diberikan kesempatan ini. Hal ini merupakan bentuk dispensasi yang diberikan oleh PPK sebelum memutuskan kontrak secara sepihak.

“Jadi, PPK sebelum memutus kontrak secara sepihak juga bisa mempertimbangkan manakala berdasarkan penelitian PPK, penyedia tadi masih sanggup menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 50 hari,“ kata Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, Ade Rizky Emirsyah, saat rapat kunjungan kerja DPRD Kota Madiun di kantor LKPP beberapa waktu yang lalu.

Ade menjelaskan, pemberian kesempatan ini bukanlah mekanisme perpanjangan waktu. Sebab, penyedia yang diberikan dispensasi waktu 50 hari kalender ini akan tetap dikenai denda sebesar 1:1000 per hari dari nilai kontrak.

Jika pekerjaan konstruksi belum juga selesai dalam tenggat 50 hari, lanjut Ade, penyedia akan dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan, pengembalian sisa uang muka, denda keterlambatan, bahkan penjatuhan sanksi daftar hitam.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa Edi Kristiyanto menjelaskan bahwa  PPK yang memberikan kesempatan ini harus memberikan surat kepada penyedia yang menerangkan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan inventarisasi progres pekerjaan konstruksi.

Di sisi lain, PPK juga perlu melakukan pengurusan perpanjangan jaminan pelaksanaan dan adendum tata cara penganggaran berupa kebutuhan biaya yang diperlukan untuk anggaran tahun selanjutnya.

Adapun penilaian terhadap penyedia, ujar Edi, yang terkait dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dapat dilakukan dengan mengevaluasi program pengerjaan.

Menurutnya, PPK juga dapat melibatkan pengelola teknis dari instansi terkait untuk melakukan perhitungan progres pekerjaan.“Karena ini kondisinya tidak normal, ya Pak, ‘kan sudah kritis, PPK (dapat) meminta kepada penyedia untuk melakukan upaya percepatan pekerjaan, seperti ada lembur, penambahan jam kerja, (dan) penambahan peralatan,“ pungkasnya.

Baca Juga :

Update!! Pengertian dan Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi