PJBU Penanggung Jawab Badan Usaha

PJBU

Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha JasaKonstruksi. IUJK badan usaha dimohonkan oleh PJBU selaku
pimpinan BUJKN.

Baca Juga:

Nomor Induk Berusaha-NIB

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksaanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS.

NIB sekaligus berlaku sebagai:

      • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
      • Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
      • Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

      • NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
      • Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
      • Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
      • Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
      • Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia Co Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik https://www.oss.go.id/oss/ .

Syarat NIB

Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen berikut:

      1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
      2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
      3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

(Sumber: Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, versi 1.5)

Tahapan Membuat akun OSS untuk mendapat NIB

      • Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/oss/.
      • Klik tombol Daftar di kanan atas
      • Mengisi formulir yang ada di layar
        • Data yang harus diisi adalah
          • Jenis Identitas
          • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
          • E-mail
          • Jenis Pelaku Usaha
          • Nama (sesuai KTP)
          • Tanggal lahir
          • Negara asal
          • No telepon
          • Website usaha
      • Masukkan Kode Captcha
      • Klik tombol Daftar di bawah
      • Cek E-mail
      • Buka E-mail registrasi dari OSS
      • Klik tombol Aktivasi
      • Akun di OSS sudah aktif

Catatan:

a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Untuk Badan Usaha

? Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online

Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

? Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha2 atau Direktur Utama1 dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun

Masa berlaku NIB

Sesuai dengan peraturan untuk masing-masing izin usaha

Subjek Perizinan NIB

Pelaku usaha yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah sebagai berikut:

  • Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
  • Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
  • Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.
  • Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

IN001 Instalasi Mekanikal – Spesialis (Instalasi)

IN001

IN001 Instalasi Mekanikal – Spesialis (Instalasi), Dunia konstruksi di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni perusahaan sebagai pelaksana (Kontraktor) dan perusahaan sebagai perencana (Konsultan). Adapun perusahaan tersebut wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)  yang digunakan sebagai pengakuan formal atas badan usaha yang di jalankannya. SBUJK diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau di singkat dengan LPJK dibawah naungan Kementrian PUPR. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak di terbitkan.

Salah satu sub bidang yang ada di SBUJK adalah Instalasi Mekanikal yang masuk ke dalam klasifikasi Spesialis (Instalasi). Ruang lingkupnya mencakup sebagai berikut : Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

Jika perusahaan anda ingin Sub Bidang SBU IN001, salah satu syaratnya mempunyai KBLI Nomor 43291 INSTALASI MEKANIKAL. Lalu apakah pengertian dari KBLI ? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri) yang merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Untuk mendapatkan KBLI Perusahaan harus mendaftar ke OSS Berbasis Risiko yang sudah di tetapkan oleh peraturan presiden Republik Indonesia.

Kualifikasi Perusahaan IN001

Berikut ini adalah kualifikasi perusahaan sebagai syarat pembuatan SBU Sub Bidang IN001 beserta tenaga ahli yang di perlukan :

BUJKN

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan
Kemampuan Keuangan >= Rp5.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1  Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.
PJSKBU 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.
Peralatan Paling sedikit 2 alat
Concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine.

BUJKPMA

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan
Kemampuan Keuangan >= Rp5.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.
PJSKBU 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.
Peralatan Paling sedikit 2 alat
Concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine.

KP BUJK

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan
Kemampuan Keuangan >= Rp10.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.
PJSKBU 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.
Peralatan Paling sedikit 5 alat
Concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine.

Note :

  • PJBU : Penanggung Jawab Badan Usaha
  • PJTBU : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
  • PJSKBU : Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha

BS006 Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair & Gas

Bangunan Sipil bs006

BS006 Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair & Gas – Dunia konstruksi di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni perusahaan sebagai pelaksana (Kontraktor) dan perusahaan sebagai perencana (Konsultan). Adapun perusahaan tersebut wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)  yang digunakan sebagai pengakuan formal atas badan usaha yang di jalankannya. SBUJK diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau di singkat dengan LPJK dibawah naungan Kementrian PUPR. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak di terbitkan.

Salah satu sub bidang yang ada di SBUJK adalah Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair & Gas. Ruang lingkupnya mencakup sebagai berikut : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah,bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septic, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif.

Jika perusahaan anda ingin Sub Bidang SBU BS006, salah satu syaratnya mempunyai KBLI Nomor 42203 Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair & Gas. Lalu apa itu KBLI ? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri) yang merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Untuk mendapatkan KBLI Perusahaan harus mendaftar ke OSS Berbasis Risiko yang sudah di tetapkan oleh peraturan presiden Republik Indonesia.

Kualifikasi Perusahaan BS006

Berikut ini adalah kualifikasi perusahaan sebagai syarat pembuatan SBU Sub Bidang BS006 beserta tenaga ahli yang di perlukan :

Kualifikasi Kecil untuk BS006

Penjualan Tahunan <= Rp2.500.000.000,
Kemampuan Keuangan >= Rp300.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU
PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
Peralatan Paling sedikit 1 alat
Concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.

Kualifikasi Menengah untuk BS006

Penjualan Tahunan >= Rp2.500.000.000,-
Kemampuan Keuangan >= Rp. 2.000.000.000
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
Peralatan Paling sedikit 2 alat
Excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.

Kualifikasi Besar untuk BS006

Penjualan Tahunan >= Rp50.000.000.000,-
Kemampuan Keuangan >= Rp25.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
Peralatan Paling sedikit 3 alat
Excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

Penjualan Tahunan >= Rp100.000.000.000,-
NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia
Kemampuan Keuangan >= Rp35.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
Peralatan Paling sedikit 5 alat
Excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.

Note :

  • PJBU : Penanggung Jawab Badan Usaha
  • PJTBU : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
  • PJSKBU : Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha

BS004 Bangunan Sipil Jaringan Irigasi dan Drainase

bs020

BS004 Bangunan Sipil Jaringan Irigasi dan Drainase – Dunia konstruksi di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni perusahaan sebagai pelaksana (Kontraktor) dan perusahaan sebagai perencana (Konsultan). Adapun perusahaan tersebut wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)  yang digunakan sebagai pengakuan formal atas badan usaha yang di jalankannya. SBUJK diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau di singkat dengan LPJK dibawah naungan Kementrian PUPR. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak di terbitkan.

Salah satu sub bidang yang ada di SBUJK adalah Bangunan Sipil Jaringan Irigasi dan Drainase. Ruang lingkupnya mencakup sebagai berikut : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

Jika perusahaan anda ingin Sub Bidang SBU BS004, salah satu syaratnya mempunyai KBLI Nomor 42104 Konstruksi Irigasi dan Drainase. Lalu apa itu KBLI ? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri) yang merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

bs004

Untuk mendapatkan KBLI Perusahaan harus mendaftar ke OSS Berbasis Risiko yang sudah di tetapkan oleh peraturan presiden Republik Indonesia.

Kualifikasi Perusahaan BS004

Berikut ini adalah kualifikasi perusahaan sebagai syarat pembuatan SBU Sub Bidang BS004 beserta tenaga ahli yang di perlukan :

Kualifikasi Kecil

Penjualan Tahunan <= Rp2.500.000.000,
Kemampuan Keuangan >= Rp300.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU
PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
Peralatan Paling sedikit 1 alat
Concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.

Kualifikasi Menengah

Penjualan Tahunan >= Rp2.500.000.000,-
Kemampuan Keuangan >= Rp. 2.000.000.000
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
Peralatan Paling sedikit 2 alat
Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump truck.

Kualifikasi Besar

Penjualan Tahunan >= Rp50.000.000.000,-
Kemampuan Keuangan >= Rp25.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi
PJBU 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
PJTBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
Peralatan Paling sedikit 3 alat
Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump truck.

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

Penjualan Tahunan >= Rp100.000.000.000,-
NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia
Kemampuan Keuangan >= Rp35.000.000.000,-
Tenaga Konstruksi 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
Peralatan Paling sedikit 5 alat
Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump truck.

Note :

  • PJBU : Penanggung Jawab Badan Usaha
  • PJTBU : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
  • PJSKBU : Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha

ASOSIASI BADAN USAHA DAN PROFESI JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI 2020

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1410/KPTS/M/2020

TENTANG

ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI

JASA KONSTRUKSI DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK

JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI

 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

 

 

Menimbang                 :      bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan

Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi,

dan      Asosiasi      Terkait      Rantai      Pasok      Konstruksi      perlu

menetapkan     Keputusan     Menteri     Pekerjaan     Umum     dan

Perumahan Rakyat tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa

Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi

Terkait Rantai Pasok Konstruksi Terakreditasi;

 

 

 

Mengingat                     :        1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6018);

  1. PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017      Tentang      Jasa      Konstruksi      (Lembaran      Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

 

jdih.pu.go.id

 

 

 

 

  1. PeraturanPresiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2020

Nomor 40);

  1. KeputusanPresiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang

Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan

Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun

2019-2024;

  1. PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);

  1. PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat     Nomor     10     Tahun     2020     tentang     Akreditasi

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi

Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok

Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 329);

  1. PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata        Kerja        Kementerian        Pekerjaan        Umum        dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 473);

  1. PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

  1. KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 488/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan

Tim Akreditasi Asosiasi;

 

 

 

 

 

1

jdih.pu.go.id

 

 

 

 

Memperhatikan :        Laporan                Tim                Akreditasi                Asosiasi                Nomor

01/Akreditasi/VIII/2020     tentang     Pelaksanaan     Akreditasi

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa

Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan            :          KEPUTUSAN          MENTERI           PEKERJAAN           UMUM          DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ASOSIASI BADAN USAHA

JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI

DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI

TERAKREDITASI.

 

 

KESATU                      :          Menetapkan        Akreditasi        Asosiasi        Badan        Usaha        Jasa

Konstruksi, Asosiasi Profesi Usaha Jasa Konstruksi, dan

Asosiasi       Rantai      Pasok       Terkait      Konstruksi      yang      telah

dilakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

 

 

KEDUA                         :          Asosiasi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU     mempunyai     hak     dan     kewajiban     sesuai     dengan

ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi

Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok

Konstruksi.

 

 

KETIGA                        :          Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini:

  1. Keputusan Menteri     Pekerjaan     Umum     dan     Perumahan

Rakyat      Nomor      471/KPTS/M/2016     tentang      Penetapan

Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi

 

2

jdih.pu.go.id

 

 

 

 

 

Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Instansi

Pemerintah      yang      Memenuhi      Kriteria      Untuk      Menjadi

Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Tingkat Nasional; dan

  1. Keputusan Menteri     Pekerjaan     Umum     dan     Perumahan

Rakyat      Nomor      472/KPTS/M/2016     tentang      Penetapan

Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi

Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Instansi

Pemerintah      yang      Memenuhi      Kriteria      Untuk      Menjadi

Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

KEEMPAT                  :          Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

  1. ParaPejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

  1. ParaKetua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi;
  2. ParaKetua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi;
  3. ParaKetua Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi.

 

DAFTAR ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI

NO NAMA ASOSIASI JENIS KATEGORI
 

1.

INKINDO

Ikatan         Nasional         Konsultan

Indonesia

Jasa Konsultansi

Konstruksi

Bercabang
 

2.

AKTI

Asosiasi Kontraktor Terintegrasi

Indonesia

Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi

 

3.

GAPENSI

Gabungan Pelaksana Konstruksi

Nasional Indonesia

Pekerjaan Konstruksi Umum

Bercabang

 

4.

ASKONAS

Asosiasi Kontraktor Nasional

Cabang Yang memenuhi:

Pekerjaan Konstruksi Umum

Bercabang

 

5.

AKI

Asosiasi Kontraktor Indonesia

Pekerjaan Konstruksi Umum

Tidak

Bercabang

 

6.

ASPEKNAS

Perkumpulan                      Pelaksana

Konstruksi Nasional

Pekerjaan Konstruksi Umum

Bercabang

 

7.

ASPEKINDO

Asosiasi    Pengusaha    Konstruksi

Indonesia

Pekerjaan Konstruksi Umum

Bercabang

 

8.

AABI

Anemer        Aspal        Dan        Beton

Indonesia

Pekerjaan Konstruksi Umum

Tidak

Bercabang

 

9.

GAPENRI

Gabungan Perusahaan Nasional

Rancang Bangun Indonesia

Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi

 

10.

GAPEKSINDO

Gabungan                         Perusahaan

Konstruksi Nasional Indonesia

Pekerjaan Konstruksi Umum

Bercabang

11. PERKINDO

Persatuan Konsultan Indonesia

Jasa Konsultansi

Konstruksi

Bercabang
 

12.

GAPEKNAS

Garda Pembangun Nasional

Pekerjaan Konstruksi Umum

Bercabang

 

DAFTAR ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI 2020

NO NAMA ASOSIASI KATEGORI
1 2 3
1. HAKI

Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia

Khusus Tidak Bercabang
2. IAKI

Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia

Umum Bercabang
3. HATTI

Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia

Khusus Tidak Bercabang
 

4.

ATAKSI

Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi

Seluruh Indonesia

Umum Bercabang
5. ISI

Ikatan Surveyor Indonesia

Khusus Tidak Bercabang
 

6.

INTAKINDO

Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan

Indonesia

Umum Bercabang
 

7.

ASTTATINDO

Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan

Terampil Indonesia

Umum Bercabang
 

8.

ATAKNAS

Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi

Nasional

Umum Bercabang
9. IAI

Ikatan Arsitek Indonesia

Khusus Bercabang
10. A2K4-Indonesia

Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia

Khusus Bercabang
11. ASDAMKINDO

Asosiasi       Sumber       Daya       Manusia

Umum Bercabang
NO NAMA ASOSIASI KATEGORI
1 2 3
  Konstruksi Indonesia  
 

12.

IAMPI

Ikatan Ahli Manajemen Proyek

Indonesia

Khusus Tidak Bercabang
13. IAPPI

Ikatan Ahli Pracetak Dan Prategang

Umum Tidak Bercabang
 

14.

PERTAPIN

Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional

Indonesia

Umum Bercabang
15. GATENSI

Gabungan Ahli Teknik Nasional

Umum Bercabang
 

16.

HATSINDO

Himpunan Ahli Teknik Konstruksi

Indonesia

Umum Bercabang
 

17.

PETAKINDO

Perkumpulan Tenaga Kerja Ahli Dan

Terampil Indonesia

Umum Tidak Bercabang
 

18.

ASTEKINDO

Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi

Indonesia

Umum Bercabang
 

19.

ATAKI

Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi

Indonesia

Umum Bercabang
 

20.

HPJI

Himpunan Pengembangan Jalan

Indonesia

Umum Bercabang
 

21.

KNIBB

Komite Nasional Indonesia untuk

Bendungan Besar

Khusus Tidak Bercabang
22. ASTTI

Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia

Umum Bercabang
 

23.

HATHI

Himpunan Ahli Teknik Hidraulik

Indonesia

Khusus Bercabang
24. IAP

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia

Khusus Bercabang
 

25.

GATAKI

Gabungan Tenaga Ahli Dan Terampil

Konstruksi Indonesia

Umum Bercabang

 

DAFTAR  ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK  KONSTRUKSI TERAKREDITASI

NO NAMA KATEGORI
 

1.

AP3EI

Asosiasi     Perusahaan     Pracetak     dan

Prategang Indonesia

Badan Usaha Teknologi

 

 

Bidang dan Sub bidang SKA

LPJK mengklasifikasi bidang dan sub bidang SKA (Sertifikat Keahlian) Konstruksi.

Sertifikat keahlian ska konstruksi

Sertifikat keahlian ska (SKA) – salah satu syarat yang juga rumus sukses dalam menjalankan usaha atau unit usaha di bidang konstruksi adalah dengan adanya anggota tim yang memiliki wawasan serta keahlian yang mumpuni di bidangnya.

Oleh karena itu, untuk membetuk tim yang kuat maka setiap pemilik perusahaan harus lebih selektif dalam mencari tenaga ahli. Salah satu syarat mendapatkan tenaga yang ahli dibidangnya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian(SKA).

Salah satu syarata untuk untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah adanya tenaga ahli yang menjadi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Syarat untuk menjadi penanggung jawab teknik (PJT) dan penanggung jawab klasifikasi (PJK) adalah harus memiliki keahlian yang telah tersertifikasi secara resmi berupa Sertifikat Keahlian (SKA).

Pengertian Sertifikat Keahlian (SKA)

Sertifikat Keahlian atau yang disingkat dengan SKA adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga tertentu sebagai bukti keahlian terhadap salah satu bidang kerja pada sektor konstruksi berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang dituangkan dalam bentuk Sertifikat.

Sertifikat keahlian ska sendiri salahsatunya dikeluarkan oleh asosiasi profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yakni lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat berdasarkan klasifikasi keahlian yang dimiliki pada bidang konstruksi.

Bidang dan Sub Bidang Keahlian Jasa Konstruksi

Adapun jenis-jenis klasifikasi keahlian yang mendapatkan sertifikasi dari lembaga asosiasi profesi diantaranya adalah keahlian di bidang Sipil, Arsitektur, Mekanik, Elektrik, Manajemen Pelaksanaan, serta Tata Lingkungan, dengan sub bidang sebagai berikut:

Sertifikat keahlian ska Bidang Arsitektur

  1. Arsitek
  2. Ahli Desain Interior
  3. Ahli Landscape
  4. Ahli Iluminasi

Sertifikat keahlian Bidang Sipil

  1. Ahli Teknik Bangunan Gedung
  2. Ahli Teknik Jalan
  3. Ahli Keselamatan Jalan
  4. Ahli Teknik Jembatan
  5. Ahli Teknik Terowongan
  6. Ahli Teknik Landasan Terbang
  7. Ahli Teknik Jalan Rel
  8. Ahli Teknik Dermaga
  9. Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai
  10. Ahli Teknik Bendungan Besar
  11. Ahli Teknik Sungai dan Drainase
  12. Ahli Teknik Irigasi
  13. Ahli Teknik Rawa dan Pantai
  14. Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan
  15. Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan
  16. Ahli Geoteknik
  17. Ahli Geodesi

Sertifikat keahlian Bidang Mekanikal

  1. Ahli Teknik Mekanikal
  2. Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi
  3. Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik
  4. Ahli Teknik Proteksi Kebakaran
  5. Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung

Sertifikat keahlian Bidang Elektrikal

  1. Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
  2. Ahli Teknik Transmisi Tenaga Listrik
  3. Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik
  4. Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
  5. Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gudang
  6. Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api

Sertifikat keahlian ska Bidang Tata Lingkungan

  1. Ahli Teknik Lingkungan
  2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
  3. Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah
  4. Ahli Teknik Air Minum

Sertifikat keahlian Bidang Manajemen Pelaksanaan

  1. Ahli Manajamen Konstruksi
  2. Ahli Manajemen Proyek
  3. Ahli K3 Konstruksi
  4. Ahli Sistem Manajemen Mutu

Jenis-Jenis Sertifikat Keahlian

Penetapan jenis-jenis Sertifikat Keahlian (SKA) ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan serta pengalaman kerja yang dimiliki. Sertifikat Keahlian dibagi menjadi tiga jenis yakni Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Sertifikat Ahli Muda

Sertifikat Ahli Muda adalah sertifikat tingkat keahlian yang diberikan kepada para ahli muda yang telah memenuhi syarat yakni minimal pendidikan Teknik Diploma III (D3) serta memiliki minimal pengalam kerja selama 2 tahun. Atau Minimal pendidikan Strata 1 (s1) tanpa pengalaman kerja.

Sertifikat Ahli Madya

SKA Ahli Madya diberikan kepada tenaga ahli dengan syarat minial Tingkat pendidikan Diploma II (D3) di bidang teknik serta memiliki pengalaman kerja setidanya selama 5 tahun. Atau tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan minimal pengalaman kerja selama 2 tahun.

Sertifikat Ahli Utama

Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Utama diberikan kepada tenaga ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) dengan minimal pengalaman kerja selama 8 tahun, atau pendidikan Magister (S2) dengan minimal pengalaman 5 tahun.

Jenis sertifikat kealian (SKA) Ahli Muda atau Ahli Madya yang telah dimiliki oleh setiap tenaga ahli dapat di up-grade ke tingkatan yang lebih tinggi selama hingga mencapai tingkat ahli utama.

Syarat Pembuatan Sertifikat Keahlian (SKA)

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam rangka membuat atau mengajukan permohonan sertifikasi kealian adalah sebagai berikut:

  1. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh lembaga penerbit ijazah (Universitas, Sekolah Tinggi, dll).
  2. Daftar pengalam kerja yang sesuai dengan kompetensi kerja pada bidang keahlian yang pemohon.
  3. Salinan kartu identitas pemohon yang masih berlaku.
  4. Daftar riwayat hidup.
  5. Salinan sertifikat kursus yang dimiliki (opsional).
  6. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
  7. Pas foto berwarna ukuran 3×4.
  8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala informasi serta dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah asli dan benar.
Sertifikat keahlian ska konstruksi
Sertifikat keahlian ska konstruksi

Jasa Pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha)

Jasa Pengurusan SBU – SBU Singkatan dari sertifikat badan usaha yang artinya adalah sertifikat sebagai tanda bukti dan pengakuan formal atas kompetensi dan kemampuan perusahaan dengan ketetapan kualifikasi Badan Usaha. Kami sudah berpengalaman selama 5 tahun dalam Jasa Pengurusan SBU di seluruh Indonesia. Kami melayani Jasa Pengurusan SBU baik kontraktor, konsultan dan pengawas konstruksi. Anda fokus ke bisnis, urusan administrasi serahkan kepada kami.

Persyaratan Pembuatan SBU- Jasa Pengurusan SBU

Persyaratan Pembuatan SBU (Sertifikat Bidang Usaha) adalah sebagai berikut :

  1. Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir beserta SK Kementerian Kehakiman
  2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  3. NPWP Perusahaan
  4. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Pajak dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
  5. SIUP
  6. TDP
  7. KTP dan NPWP Pengurus Perusahaan
  8. Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahunan)
  9. Pajak 3 Bulan Terakhir (PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal25)
  10. Neraca Akuntan Publik
  11. Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan berwarna ukuran. 3×4 (6 lembar)
  12. Daftar Riwayat Hidup dan Ijazah Terakhir Penanggung Jawab Perusahaan

SBU atau Sertifikat Badan Usaha merupakan prasyarat untuk mendapatkan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) jadi setiap Badan Usaha yang ingin mempunyai SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) ataupun jasa konsultan non konstruksi harus mempunyai dulu yang namanya SBU.

SBU (Sertifikat Badan Usaha) ini diperlukan untuk Badan usaha yang bergerak di jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa pengawasan.

Sertifikat Badan Usaha ini juga harus diterbitkan oleh Asosiasi yang terakreditasi dengan LPJK (LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI) yang diakui pemerintah.

Update 2019 Persyaratan pengurusan Surat Izin Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi adalah sebagai berikut :

  1. Tenaga Ahli ber-SKA Digital atau ber-SKT Digital Tenaga Ahli Serta Dilampirkan Ijazah, KTP, dan NPWP serta Photo.
  2. Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahan – Perubahan Terakhir dengan SK Menteri Kehakiman.
  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Izin Lokasi dari OSS.
  4. NPWP Badan Usaha, SKT Badan Usaha , dan SPPKP Badan Usaha.
  5. KTP dan NPWP Para Pengurus Perusahaan
  6. Pas Photo ukuran 3 x 4 Penanggung Jawab Perusahaan Baju berkerah.

 

Contoh SBU

Jasa Pengurusan SBU Jakarta Bandung Surabaya
SBU (Tampak Depan)
Jasa Pengurusan SBU Jakarta Bandung Surabaya Lampiran SBU (Tampak Belakang)
Lampiran SBU (Tampak Belakang)

Kami membantu perusahaan2 konstruksi baik konsultan maupun kontraktor untuk mendapatkan SBU melalui Jasa Pengurusan SBU, sehingga dapat mengikuti tender atau lelang proyek baik di pemerintah atau swasta. Kami dapat membantu pengurusan SBU di jakarta, bandung, surabaya dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia.

Selain bidang konstruksi, kami juga dapat membantu SBU bidang ketenaga listrikan resmi yang dikeluarkan oleh DJK ESDM, termasuk SKUP MIGAS.

Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur (SKT)

Sertifikat Keterampilan atau SKT adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga terampil konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu. Saat ini ada sekitar 188 klasifikasi sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, Elektrikal, Mekanikal, Sipil, Tata Lingkungan dan Lain-lain. Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur merupakan salah satu dari beberapa bidang Jasa Konstruksi yang meliputi bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan.

Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur (SKT)
Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur (SKT)

Perusahaan dengan kualifikasi kecil, harus mempersiapkan minimal 2 (dua) orang tenaga terampil dengan lulusan minimal SMK. Seluruh persyaratan adm dipenuhi seperti copy Ijazah, CV, foto dll, lalu kami bantu proses e-sertifikasi dan terdaftar online di lpjk.net. Tenaga terampil yang telah bersertifikat SKT ini selanjutnya ditetapkan sebagai PJT atau Penanggung Jawab Teknik dan PJK atau Penanggung Jawab Klasifikasi.

Pilih kode sub klasifikasi SKT sesuai dengan tabel klasifikasi, dan tiap 1 (satu) klasifikasi usaha, dibutuhkan 2 (dua) orang tenaga terampil. Jika mendapatkan kesulitan, kami siap membantu anda menyesuaikan kode sub klasifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan anda dan tender konstruksi yang akan dijalankan.

Kelas/ Tingkat Sertifikat Keterampilan

ada 3 kelas Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur (SKT):

  • Kelas 1 untuk lulusan SMK/Sederajat
  • Kelas 2 untuk lulusan SMP/Sederajat
  • Kelas 3 untuk lulusan SD/Sederajat

Bidang Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur (SKT)

  1. Juru Gambar / Draftman Arsitektur
  2. Tukang Pasang Bata / Dinding / Bricklayer / Bricklaying (Tukang Bata)
  3. Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum)
  4. Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer
  5. Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)
  6. Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin / Marmer
  7. Tukang Kayu / Carpenter (Termasuk Kayu Bangunan)
  8. Tukang Pasang Plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing
  9. Tukang Pasang Dinding Gypsum
  10. Tukang Pasang Plafon Gypsum
  11. Tukang Cat Bangunan
  12. Tukang Taman / Landscape
  13. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing
  14. Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat
  15. Tukang Pelitur Kayu
  16. Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat
  17. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung
  18. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
  19. Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung
  20. Pelaksana Bangunan Perumahan / Pemukiman
  21. Pengawas Bangunan Gedung
  22. Pengawas Bangunan Perumahan
  23. Pelaksana Penata Taman
  24. Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung
  25. Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung
  26. Penata Taman / Lanscape
  27. Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
  28. Pengawas Tukang Cat Bangunan
  29. Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon
  30. Teknisi Kaca

Masa Berlaku Sertifikat Keterampilan

Perusahaan yang ditentukan memiliki SKT ini adalah khusus perusahaan dengan kualifikasi K1, K2, K3, baik bentuk PT maupun CV. Masa berlaku SKT adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, selanjutnya dapat melakukan pembaruan sertifikasi kembali.

Persyaratan Proses Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur (SKT)

Syarat pembuatan Sertifikat Keterampilan Bidang Arsitektur, sama dengan syarat sertifikat keterampilan padaumumnya, yaitu:

  1. Copy Ijazah yang dilegalisir
  2. Copy NPWP pribadi
  3. Copy identitas tenaga terampil
  4. Asli Curriculum Vitae (CV)
  5. Mengisi formulir (Prepared by consultant)

Harga Jasa Pembuatan Sertifikat Keterampilan (SKT)
Untuk harga spesial, silakan hubungi team sales kami