Kelola 15 Bandara, AP II Implementasikan Konsep Transformasi Digital


WE Online, Jakarta

PT Angkasa Pura II (Persero) mengimplementasikan konsep Transformasi Digital dalam memberikan pelayanan di 15 bandara yang dikelolanya. Sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi “The Best Smart Connected Airport Operator In The Region”, Angkasa Pura II berkeyakinan bahwa diperlukan transformasi budaya kerja secara menyeluruh dalam proses pengelolaan kebandarudaraan.

Perseroan menjelaskan, dalam menjawab tuntutan perubahan industrial yang mengedepankan teknologi berbasis digital, manajemen Angkasa Pura II mengadopsi dan mengimplementasikan digital transformation. Penyempurnaan sistem dan kinerja perusahaan harus menyentuh sisi hard structure serta soft structure dimana keduanya saling berkolaborasi untuk mewujudkan layanan berbasis teknologi baru.

Selain telah menerapkan sejumlah aplikasi berbasis digital (soft infrastructure) sejak 2016, maka perlu internalisasi budaya kerja yang juga mengedepankan budaya yang telah bertransformasi ke arah digital (Digital Culture).

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, memaparkan bahwa Angkasa Pura II dalam mengimplementasikan budaya digital transformation telah membekali diri dengan 3 konsep dasar digital transformation.

“Manajemen memahami bahwa tujuan kami kedepannya adalah mempersiapkan seluruh insan perusahaan untuk siap bertransformasi. Itulah kenapa kami mencetuskan digital transformation secara menyeluruh dengan dimotori 3 konsep dasar digital transformation yaitu driven by digital strategy, engined by digital leadership, dan strenthened by digital culture,” ungkap Awaluddin, Rabu (12/12/2018)

Lanjutnya, dalam menjalankan proses bisnis bandara yang terus berkembang dalam era disruptive, Angkasa Pura II meyakini perlunya pendalaman digital strategy. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan modernisasi, manajemen telah mengambil langkah konkrit dalam penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Hal ini untuk menjawab tuntutan pola konsumsi digital para konsumen bandara.

Sejalan dengan itu, pihak manajemen Angkasa Pura II berinisiatif untuk memberikan pemahaman serta mengedukasi seluruh senior leader hingga karyawan dalam menerapkan transformasi digital di lingkungan kerja. Penerapan konsep digital transformation terus digaungkan dari level tertinggi perusahaan hingga menyentuh seluruh karyawan.

Dengan demikian, Angkasa Pura II secara terus menerus akan merancang strategi bisnis berbasis digital dimana strategi tersebut dijalankan oleh sumber daya manusia yang melek media digital sehingga budaya digital secara bertahap telah menyentuh seluruh aspek kinerja perusahaan.

Awaluddin juga menambahkan bahwa produk layanan berbasis digital kini telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelanggan bandara.

“Secara perlahan namun pasti, kami hadir dengan potret wajah perusahaan yang berbeda. Sejak 2016, kami telah meluncurkan produk digital baik dari sisi service maupun operasional bandara. Kita punya digital lounge, chatBOT, Indonesia Airports App, digital kiosk, e-payment, mobile check in, Airport Operation Control Center (AOCC), dan beberapa produk layanan lainnya,” tutup Awaluddin.

Renovasi Jalan Solok-Kerinci, Kementerian PUPR Anggarkan Rp 120 Miliar


WE Online, Padang Aro

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengalokasikan Rp120 miliar untuk mendanai renovasi dan peningkatan kualitas jalan nasional dari Lubuak Selasih Kabupaten Solok, Sumatera Barat, hingga Kerinci, Provinsi Jambi.

“Alokasi dana Rp120 miliar ini dipergunakan untuk Long Segment dua paket dengan dana masing-masing Rp40 miliar dan Rp40 miliar lagi perbaikan jembatan”, kata Irjen Kemen PUPR Rildo Ananda Anwar didampingi Kepala BPJN III Padang (Sumatera Barat-Bengkulu) Saiful Anwar, saat menghadiri ulang tahun Kabupaten Solok Selatan, di Padang Aro, Sabtu.

Dia mengatakan, untuk 2017 ini sesuai koordinasi dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno minimal jalan nasional ke Solok Selatan bisa dilalui even Tour de Singkarak (TdS).

“Kita akan perbaiki dulu jalur yang ekstrem sehingga peserta TdS bisa ke Solok Selatan tahun ini,” katanya.

Selain itu katanya, melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Solok Selatan juga dapat alokasi dana Rp80 miliar.

Sedangkan bagi tanah yang sudah dibebaskan, jalannya akan dilebarkan sesuai standar Nasional.

Untuk pembebasan tanah di sepanjang jalan Nasional guna pelebaran jalan dia berharap, kerjasama pemerintah daerah sebab yang memiliki daerah adalah Bupati.

“Pembebasan lahan harus dilakukan secepat mungkin dan jangan sampai setelah kami tender masalah ini baru teringat sehingga prosesnya akan sulit dan anggaran bisa berbalik lagi,” katanya.

Dia menambahkan, sepanjang jalan Nasional Lubuk Selasih-Kerinci banyak aktifitas pertambangan yang merusak drainase yang dibangun dengan biaya besar.

“Kita berharap aktivitas pertambangan ini ditertibkan sehingga pembangunan yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak cepat rusak,” katanya.

Selain itu tambahnya, akibat pertambangan ini beton yang sudah dibangun oleh pemerintah banyak rusak padahal biayanya besar oleh sebab itu harus ditertibkan.

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, mengatakan, pihaknya sangat berharap proses perbaikan jalan Nasional dari Lubuak Selasih-Kerinci dipercepat karena ini merupakan akses satu-satunya ke Kabupaten itu.

“Gara-gara jalan nasional rusak parah kita tidak jadi dilewati TdS 2016 dan tahun ini kita berharap itu tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Selain itu, katanya, jalan dari Lubuk Selasih-Kerinci juga sangat banyak lubang dan bagi yang baru melewatinya akan sangat memberatkan. Ketua DPRD Solok Selatan Sidik Ilyas berharap, perbaikan jalan nasional tahun ini kalau bisa titiknya di Solok Selatan.

“Selama ini perbaikannya di kawasan Kabupaten Solok dan tahun ini kita berharap titiknya di Solok Selatan,” katanya. (Ant)

Jembatan Cisomang Rusak, Penumpang KA Melonjak 80,5 Persen


WE Online, Jakarta

Penumpang Kereta Api Argo Parahyangan melonjak hingga 80,5 persen akibat rusaknya Jembatan Cisomang di ruas jalan Tol Purbaleunyi selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai 23 Desember 2016 sampai 8 Januari 2017.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro di kereta inspeksi dalam perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek, Selasa (17/1/2017), menyebutkan sebelum diumumkan tentang gangguan di Jembatan Cisomang, volume harian KA tercatat 4.853 penumpang per hari.

Namun, lanjut ia, pascapengumuman, permintaan akan penambahan perjalanan KA Argo Prahyangan pun semakin banyak dari masyarakat dan volume penumpang tercatat meningkat 80,5 persen menjadi 8.761 penumpang per hari.

“Minat masyarakat yang tinggi untuk beralih dari moda transportasi jalan raya ke kereta api pascaterjadinya gangguan di Jembatan Cisomang dapat dilihat dari penumpang KA Argo Parahyangan,” katanya.

Khusus untuk KA Argo Parahyangan tambahan, KAI mengoperasiakan hingga 12 perjalanan tambahan, sementara perjalanan reguler terdapat 14 perjalanan, sehingga total perjalanan KA Argo Parahyangan rute Bandung-Gambir PP sebanyak 26 perjalanan.

“Hal ini dilakukan sebagai respon KAI atas permintaan pasar sebagai imbas dari gangguan di Jembatan Cisomang,” katanya.

Sementara itu, Edi mengatakan secara keseluruhan, KAI telah mengangkut sebanyak 4,6 juta penumpang selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2017 atau meningkat 12,3 persen dari masa angkutan Nataru tahun sebelumnya, yaitu 4,1 juta penumpang.

Rinciannya, sebanyak 540.279 penumpang KA eksekutif, 264.928 penumpang KA Bisnis, 1,4 juta penumpang KA ekonomi dan 2,3 juta penumpang KA lokal.

“Tahun ini puncak masa Angkutan Nataru terjadi pada 1 Januari 2017 dengan jumlah penumpang terangkut sebanyak 306.634 penumpang,” katanya.

Edi mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan KAI pada masa Angkutan Nataru 2016-2017 karena berlangsung aman dan tidak terjadi kecelakaan atau “zero accident”. (Ant)

LMAN Siapkan Pencairan Dana Pengadaan Tanah Rp13,2 Triliun


WE Online, Jakarta

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyiapkan pencairan dana pengadaan tanah Rp13,2 triliun untuk proyek pembangunan infrastruktur jalan tol maupun jalan bukan tol yang telah direncanakan oleh pemerintah.

“Dana Rp13,2 triliun sudah ditandatangani untuk pendanaan 2016, dengan ‘cost of fund’ Rp350 miliar untuk mempercepat pembebasan tanah,” kata Direktur LMAN Rahayu Puspasari, di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Rahayu mengatakan proses pencairan ini menggunakan skema dana talangan atau pembayaran uang ganti kerugian dengan menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu, sebelum terbit Perpres 102 Tahun 2016, agar pengadaan tanah berjalan lebih cepat.

Perpres 102 Tahun 2016 merupakan peraturan terkait pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.

Skema pencairan ini, kata Rahayu, digunakan untuk pengadaan tanah pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Non-Trans Jawa, dan Jabodetabek yang dananya ditalangi terlebih dahulu oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Ia menambahkan proses pencairan dana yang disiapkan sebanyak Rp16 triliun ini bisa lebih cepat, apabila proyeknya benar-benar siap dijalankan dan verifikasi tagihan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilakukan.

“Kami berharap secepat mungkin dibayar. Standar operasi prosedur, teknologi informasi, dan sumber daya manusia sudah kami siapkan. Jadi Rp16 triliun itu tidak lama pada kami, semakin akurat dan lengkap dokumen yang diusulkan, maka semakin cepat pencairan,” ujar Rahayu.

Selain skema dana talangan sebelum terbit Perpres 102 Tahun 2016, LMAN juga menyiapkan skema dana talangan setelah terbit Perpres 102 Tahun 2016, melalui keterlibatan Direktorat Jenderal Anggaran dalam perencanaan anggaran sejak awal proyek.

LMAN juga menyiapkan skema pembayaran uang ganti kerugian secara langsung yang diharapkan bisa mulai berlaku pada pencairan dana pengadaan lahan pada 2017 sebesar Rp20 triliun, untuk proyek infrastruktur jalan tol, pelabuhan, perkeretapian dan bendungan.

Proses skema ini, mulai dari pengajuan pengadaan tanah hingga permohonan pembayaran ganti rugi, akan melibatkan peran BPKP, sehingga penerima ganti rugi dan pelepasan hak akan didapatkan masyarakat yang berhak menerimanya.

“Pada skema ini kami membayar langsung ke masyarakat, bukan dengan dana talangan. Jadi kami akan langsung membayarkan ke masyarakat. Dengan ketersediaan anggaran, ada kemungkinan nantinya skema ini yang akan dilaksanakan,” ujar Rahayu.

Rahayu memastikan skema ini tidak melibatkan badan usaha, sehingga tidak memerlukan biaya bunga atau “cost of fund” yang harus dikeluarkan dalam dana talangan dan pemerintah bisa menghemat dana yang harus dikeluarkan.

“Skema ini tidak memungkinkan diterapkan pada 2016 karena terbatas ketersediaan dana dan perangkat hukumnya belum siap,” katanya pula.

LMAN merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Lembaga ini dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Barang Milik Negara.

Pada awalnya, LMAN bertugas untuk mengelola aset negara, namun institusi ini kemudian juga mendapat tugas untuk perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan landbank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.

Mandat baru tersebut, LMAN mempunyai fungsi tidak hanya sebagai treasurer atau financing provider, tapi juga special landbank untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. (Ant)

Antisipasi Lahar Merapi, Kementerian PUPR Rampungkan Sabo Dam Kali Woro


WE Online, Jakarta

Mengantisipasi banjir lahar Gunung Merapi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sabo Dam Kali Woro di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sabo Dam akan menahan aliran lahar yang membawa batu-batuan dan pasir sehingga mengurangi kecepatan alirannya yang berdampak berkurangnya risiko bencana di hilir sungai. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pada tahun 2014, Sabo Dam Kaliworo berhasil mengurangi kecepatan banjir lahar dingin Gunung Merapi dan menahan material vulkanik tidak sampai ke daerah hilir sungai. Kejadian tersebut mengakibatkan diperlukannya rehabilitasi dan rekonstruksi Sabo Dam agar bisa berfungsi kembali.

“Kalau bendungan menahan air, Sabo Dam menahan pasir dan batu, sementara airnya tetap bisa lewat. Sabo Dam Kali Woro ditargetkan bisa diresmikan November tahun 2108,” jelas Menteri Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/3/2018).

Sebanyak 26 Sabo Dam dibangun secara bertingkat dengan ukuran berbeda dengan yang terbesar berada di atas untuk menahan batu-batu besar dan yang paling kecil untuk menahan pasir. Pada kondisi aman, Sabo Dam juga digunakan sebagai jembatan penghubung antar desa.

Dari data Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Ditjen Sumber Daya Air, total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp329 miliar melalui kontrak tahun jamak 2016-2018.

Dengan selesainya Sabo Dam Kali Woro, aliran lahar Gunung Merapi bisa dicegah untuk tidak sampai merusak permukiman warga dan jalan nasional Yogyakarta-Solo yang bisa memutus konektivas antar wilayah.

Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Bakal Rampung Akhir September


WE Online, Jakarta

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated), menargetkan pengerjaan proyek tersebut bakal selesai pada akhir September tahun 2019.

Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono mengatakan, hingga Juni tahun ini, konstruksi Jalan Tol sepanjang 36,40 Km tersebut telah mencapai 86%.

Baca Juga: Jasa Marga Catat 275 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Kalikangkung

“Jadi, pekerjaan fisiknya telah mencapai 86% dan ditargetkan selesai konstruksinya pada akhir September 2019 untuk selanjutnya dilakukan uji layak fungsi dan layak operasi,” ujar Djoko Dwijono, Jum’at (28/6/2019).

Dirinya melanjutkan, pekerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) masih menyisakan 139 steel box girder yang belum terpasang dari 2.585 steel box girder yang dibutuhkan dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated).

Pelaksanaan pemasangan steel box girder, lanjut Djoko, berlangsung tiap hari saat window time, yakni pukul 22.00-05.00 WIB. Selain itu, pihaknya juga senantiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak pelaksana proyek-proyek lain yang berada di sekitar Jalan Tol Jakarta-Cikampek, seperti LRT Jakarta-Bekasi Timur, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di sekitar Jalan Tol Jakarta-Cikampek tidak saling bersinggungan. 

Baca Juga: Jasa Marga Catat Jumlah Kendaraan Lewati GT Cikampek Utama Naik 219 Persen

“Kendala yang dihadapi sementara ini adalah mengatur sequence pekerjaan dengan kondisi lalu lintas yang sangat padat di dalam window time. Solusinya adalah merencanakan pekerjaan dengan sangat detil dan baik karena ada beberapa pekerjaan proyek proyek yang bersamaan, serta tentunya dengan menerapkan metode kerja yang lebih ramah terhadap kondisi lalu lintas,” papar Djoko.

Berada tepat di sebagian ruas Tol Jakarta-Cikampek eksisting, proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) membentang dari Ruas Cikunir hingga Karawang Barat. Nantinya, jalan tol ini berfungsi untuk mengurangi kepadatan panjang yang berada di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek. 

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek merupakan jalur alternatif bagi pengguna jalan tol yang akan menuju ke Cikampek maupun Bandung. Jalan tol ini juga dapat menunjang distribusi arus barang dan jasa, baik yang menuju maupun keluar Jakarta dari Jawa Barat dan berlanjut dari atau ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

ESDM Bangun PLTS di Delapan Desa di Papua


WE Online, Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan pembangunan delapan paket pembangkit listrik tenaga surya terpusat (PLTST) dengan total kapasitas terpasang 145 kilowatt untuk melistriki delapan desa di Kabupaten Keerom, Papua.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, mengatakan selain delapan paket PLTST, ESDM juga memfasilitasi 65 unit penerangan jalan umum tenaga surya atau PJU Cerdas di Kabupaten Keerom.

“Pembangunan PLTS dan PJU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan dan mempercepat akses listrik untuk daerah-daerah terluar dan di perbatasan,” kata Rida melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta.

Pembangunan PLTS dan PJU di Kabupaten Keerom ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana alokasi khusus Kementerian ESDM.

Kedelapan unit PLTS ini telah diserahterimakan oleh Ditjen EBTKE kepada Pemerintah Kabupaten Keerom pada tanggal 24 Februari 2017 di Makassar, sedangkan 65 unit PJU tenaga surya diserahterimakan dan diresmikan pada Jumat (10/3/2017).

Adapun delapan desa di Kabupaten Keerom yang dilistriki, yakni Kampung Skopro, Ampas, Kalibom, Pund, Banda, Yuwainda, Yabanda, dan Kampung Kalimo.

Sepanjang tahun 2016, Ditjen EBTKE telah membangun 17 unit PLTS di enam kabupaten di Provinsi Papua dengan total 385 kilowatt peak (kWp), 190 unit PJU tenaga surya, dan 200 unit LED trofit.

“Saat ini, 4 unit PLTS di 2 kabupaten belum selesai pembangunannya, yaitu 3 unit PLTS di Kabupaten Pegunungan Bintang dan 1 unit PLTS Kabupaten Jayawijaya. Status pembangunannya sudah 95 persen,” ungkap Rida.

Sementara itu, Bupati Kerom Celsius Watae berharap dengan masuknya listrik akan meningkatkan perekonomian daerahnya. “Hal yang kami syukuri dengan pembangunan PLTS ini, kami dapat merasakan listrik 24 jam sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah,” kata Celsius Watae.

Ada pun PJU Cerdas merupakan lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listrik. Lampu PJU ini dinilai cocok digunakan untuk jalan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN dan juga daerah-daerah yang mengalami krisis energi listrik, terutama daerah terpencil. Lampu PJU Cerdas juga dapat diaplikasikan di daerah perkotaan, seperti kawasan jalan utama. (Ant)

Solusi Atasi Kemacetan, DPR: Tuntaskan Pembebasan Lahan Jalur Puncak II


WE Online, Cianjur

Ketua Komisi V DPR RI Fairy Djemy Francis mengatakan, Bogor dan Cianjur agar segera menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Puncak II sebagai solusi atas kemacetan parah di Jalur utama Puncak yang kerap terjadi di saat hari libur.

“Kami siapkan anggaran Rp 600 miliar untuk pembangunan jalannya. Tapi kedua daerah harus menuntaskan pembebasan lahan,” kata Fairy Djemy Francis di Cianjur, Jumat (7/4/2017).

Dia menjelaskan, selama ini pihaknya sudah banyak mendengar masukan dari Pemkab Cianjur terkait pentingnya keberadaan Jalur Puncak II untuk pengembangan Cianjur dan kota lain di Jabar.

Terlebih jalur tersebut sudah lebih dulu diusulkan dibandingkan Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung, kata dia, sehingga harusnya Jalur Puncak II menjadi prioritas pembangunan.

“Kami mendorong Jalur Puncak II menjadi prioritas pembangunan di pusat karena usulannya sudah masuk sejak tahun 2012. Bahkan kami sempat mendorong agar segera direalisasikan, namun terkendala dengan pembebasan lahan,” katanya.

Menurut dia, jika pembebasan lahan di Bogor dan Cianjur selesai selama rentang waktu 2017 hingga 2018, maka pembangunan konstruksi dapat dilakukan 2019.

Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, yang mendampingi anggota DPR RI meninjau lokasi, mengatakan, kunjungan Komisi V it diharapkan mempercepat pembangunan Jalur Puncak II.

“Kami tidak perlu banyak menerangkan dampak dari adanya jalur alternatif tersebut karena semua yang hadir dari pusat sudah tahu bagaimana macetnya jalur utama Puncak. Perlu segera dibangun Jalur Puncak II sebagai solusi,” katanya.

Sesuai dengan kesepakatan, Pemkab Cianjur akan segera menuntaskan pembebasan lahan. Ada 1,8 kilometer jalan yang perlu diperluas sehingga lahan di sampingnnya harus dibebaskan.

“Sekarang jalur masih sempit di beberapa titik, nanti akan dibebaskan. Untuk besaran yang harus dikeluarkan masih dalam kajian,” katanya.

Dia berharap hal yang sama dilakukan Pemkab Bogor dengan mempercepat pembebasan lahan karena tugas Cianjur tinggal sedikit untuk membebaskan lahan.

“Terwujudnya Jalur Puncak II diharapan dapat membangkitkan kembali perekonomian Cianjur, khususnya tiga kecamatan yang selama ini mati suri,” katanya. (Ant)

Integrasikan dan Laksanakan Loading Traffic Link di Beberapa Segmen, Telkom Perluas Konektivitas


WE Online, Jakarta

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usaha PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra) telah sukses integrasikan serta melaksanakan loading traffic link segmen Larantuka – Kalabahi – Atambua pada awal pekan lalu.

Dilakukannya integrasi ini dalam upaya Telkom untuk memperluas jaringan tulang punggung pita lebar yang menghubungkan Ibu Kota/Kabupaten (IKK) di pulau-pulau terluar dan terpencil.

Pengintegrasian dan loading traffic link tersebut menandai telah selesainya penggelaran kabel optik (kabel laut dan terestrial) Sistem Komunikasi Kabel Laut Aceh, Sibolga, Batam, Larantuka (SKKL ASBL) dengan total panjang mencapai 770 km yang menghubungkan 5 segmen link SKKL.

Zulhelfi Abidin Direktur Network & IT Solution Telkom menjelaskan pembangunan SKKL ASBL juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan TelkomGroup, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

“Selain untuk menghubungkan kota-kota, yaitu Sabang, Simelue, Kalabahi, Gunung Sitoli, dan Tanjung Balai Karimun, penggelaran SKKL ASBL juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas traffic pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan TelkomGroup di wilayah Nusa Tenggara Timur,” jelas Zulhelfi dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/10/2017).

Detail lima segmen SKKL tersebut yaitu Sabang dengan Aceh (44 km), Simeleu dengan Bakongan (142 km), Sibolga dengan Nias (156 km), Larantuka dengan Atambua (354 km), dan Batam dengan Tanjung Balai Karimun (73 km).

Lanjut Zulhelfi, dengan telah tergelarnya SKKL ASBL, TelkomGroup berharap mampu mempercepat pemerataan akses telekomunikasi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ibu kota/kabupaten di daerah pelosok.

“Saat ini, TelkomGroup tengah membangun jaringan pita lebar yang menjangkau 457 IKK di seluruh Indonesia, dan akan terus berupaya untuk dapat menghubungkan seluruh ibukota kabupaten di seluruh Indonesia” ujarnya.

Sebagai penutup, Zulhelfi menambahkan hal ini merupakan komitmen Telkom untuk membangun masyarakat digital Indonesia sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia.

Jasa Pembuatan SKA dan SKT

APA ITU SKA & SKT DAN DASAR HUKUMNYA

SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) adalah bukti kompetensi dan kemampuan Profesi tenaga ahli bidang Kontraktor atau Konsultan dengan kualifikasi;

1.  Ahli Utama

2.  Ahli Madya

3.  Ahli Muda

Syarat utama untuk pengurusan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB).

SKA dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional.

SKT (Sertifikat Keterampilan Kerja) adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) yang harus dimiliki untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dengan kualifikasi;
1.Tingkat I
2.Tingkat II
3.Tingkat III

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi