WE Online, Jakarta –

Indonesia harus bekerja keras mengejar ketertinggalan jumlah bendungan yang belum sesuai dengan potensi sumber daya air yang mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anita Firmanti, menuturkan, potensi sumber daya air yang mencapai triliunan meter kubik per tahun tersebut tidak tersebar secara merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan ada wilayah yang sering dilanda kekeringan pada musim kemarau, dan ada wilayah yang sering dilanda banjir pada musim penghujan.

“Saat ini, Indonesia memiliki 231 bendungan, di mana jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi air yang dimiliki,” kata Anita, pada pembukaan seminar nasional bendungan besar, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat malam (25/5/2018).

Di samping itu, pemanfaatannya juga belum optimal sehingga sebagian besar air masih terbuang ke laut tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu.

“China memiliki potensi sumber daya air hampir sama dengan Indonesia, namun memiliki tidak kurang dari 98.000 bendungan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia masih harus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kata Anita, salah satunya diperlukan pembangunan dan pemanfaatan bendungan yang memiliki fungsi untuk dapat menampung ketersediaan air pada musim kering dan mengendalikan banjir pada musim penghujan.

Upaya tersebut bisa terwujud melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi atau kompeten di bidangnya. Bukan hanya membangun tetapi juga dalam merawat bendungan dan menjaganya dari ancaman bencana.

“Saya bangga Indonesia sudah memiliki wadah untuk pengembangan SDM bidang bendungan, yaitu Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI BB). Saya berharap setiap pelaku perencana hingga pengelola bidang bendungan harus memiliki keahlian khusus yang dibina oleh lembaga sertifikasi terkait,” ucapnya pula.

Menurut dia, peran KNI BB sangat diharapkan untuk menjadi garda depan dalam menciptakan SDM yang lebih profesional dan militan serta tanggap terhadap bencana bendungan.

Para ahli bendungan juga diharapkan memiliki sertifikat keahlian atau SKA teknik bendungan besar sebagai pengakuan dan legitimasi bahwa tenaga ahli tersebut kompeten dan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas di bidang bendungan besar sesuai klasifikasi dan kualifikasinya.

Lebih lanjut, Anita menambahkan para ahli bendungan tersebut ke depannya harus lebih hebat dan inovatif. Tidak hanya dalam merencanakan dan membangun bendungan, tetapi juga harus pandai memahami kaidah-kaidah teknis dalam mengantisipasi ancaman terhadap bedungan.

“Saat ini, baru 52% yang bersertifikat dari 1.651 orang anggota KNI BB. Kami berharap terus bertambah karena pembangunan bendungan terus ditingkatkan. Dan saat ini kita pada posisi 49 bendungan dari 65 yang direncanakan selama 5 tahun (2015-2019),” kata Anita.