Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (13/11), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki empat agenda utama untuk mendukung program prioritas pemerintah lima tahun ke depan (2020-2024). Keempat agenda tersebut adalah: (i) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas mendukung Pariwisata; (ii) Logistik; (iii) Daerah Terdepan, Terluar, Terdalam dan Perbatasan (3TP); dan (iv) Ibu Kota Negara (IKN) Baru.
“Pada empat agenda utama tersebut, kami fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, layanan, serta keselamatan dan keamanan,” jelas Menhub dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Baca Juga: Kemenhub Bentuk Forum Riset dan Inovasi Transportasi Nasional
Tujuan strategis dari keempat agenda utama Kemenhub yaitu, pertama, membangun konektivitas dan aksesibilitas di destinasi wisata superprioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kedua, meningkatkan pelayanan distribusi logistik guna penguatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Ketiga, membangun konektivitas dan aksesbilitas di wilayah terdepan, terluar, dan terdalam (3T) untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan. Terakhir, pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk pengembangan sistem perkotaan dan penguatan ekonomi wilayah.
Melalui empat agenda utama tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan hingga 6% untuk seluruh ekonomi dengan makin meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dan peningkatan pertumbuhan tahunan hingga 7% untuk manufaktur dengan adanya penurunan biaya logistik. Selain itu, diharapkan nilai devisa pariwisata mencapai US$36,5 miliar dengan membangun 5 destinasi pariwisata baru kelas dunia dan juga mendapatkan skor 90 pada indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan peningkatan kinerja layanan perhubungan.
“Kami akan memastikan visi presiden untuk meningkatkan konektivitas dengan paradigma Indonesia sentris berjalan dengan baik,” tutur Budi.
Lanjutnya, Budi menjelaskan bahwa penyerapan anggaran Kemenhub hingga Bulan November 2019 mencapai 63,3 persen dan target di Bulan Desember 2019 penyerapan bisa mencapai 90.37 persen.
“Kita akan melakukan beberapa strategi agar penyerapan anggaran bisa sampai 90 persen. Hingga saat ini serapan yang paling banyak pada kegiatan nonfisik seperti di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Litbang, dan BPSDM mereka rata-rata sudah 80 persen. Untuk pekerjaan fisik, sekarang di 60 persenan dan nanti di ujung kita targetkan menjadi 90 persen,” jelas Budi.
Pada raker ini, Kementerian Perhubungan bersama dengan Komisi V DPR RI juga membahas sejumlah RUU dalam prolegnas tahun 2019-2024 antara lain revisi UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta RUU tentang sistem transportasi nasional.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Perhubungan dan dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
