WE Online, Tokyo –

Dewan Keamanan Nasional Jepang membahas rencana untuk mengevakuasi hampir 60.000 warganya dari Korea Selatan jika krisis muncul di Semenanjung Korea, menurut seorang pejabat pemerintah, Jumat (14/4/2017).

Pembahasan dilakukan di tengah kekhawatiran terkait perogram senjata nuklir Korea Utara.

Korut pada Jumat mengecam Amerika Serikat karena mengerahkan “aset-aset strategis nuklir yang begitu besar” ke Semenanjung Korea. Sementara itu, kelompok kapal induk AS juga telah mengarah ke wilayah itu di tengah kekhawatiran bahwa Korut kemungkinan akan melakukan uji coba nuklir yang keenam kalinya.

Selain kapal-kapal dan pesawat komersil, Jepang ingin mengirimkan pesawat dan kapal militer untuk membantu pemindahan para warga negaranya dari Korea Selatan jika pemerintah Korsel menyetujuinya, kata pejabat tersebut.

Dewan Keamanan Nasional, saat sidang yang berlangsung pada Kamis, juga membahas upaya untuk menghadapi kemungkinan banjir pengungsi dari Korea Utara ke Jepang. Sejumlah mata-mata dan agen intelijen Korea Utara kemungkinan akan menyelip di antara para pengungsi, kata media Jepang.

Ketegangan telah meningkat sejak Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan 59 peluru kendali Tomahawk ke sebuah pangkalan udara Suriah pekan lalu sebagai tindakan terhadap serangan gas maut.

Serangan Tomahawk itu menambah kekhawatiran soal rencana Presiden AS Donald Trump terhadap Korea Utara. Korut telah melancarkan serangkaian uji coba peluru kendali dan nuklir, yang bertentangan dengan sanksi-sanksi unilateral dan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan bahwa kebijakan AS yang “sabar secara strategis” sudah berakhir.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan dalam acara jumpa pers pada Jumat bahwa pemerintah selalu mengumpulkan dan mengulas informasi menyangkut langkah-langkah Korea Utara. Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih rinci.

“Pada saat ini, kita menjalin kontak secara erat dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan dan, selain itu, mendesak (Korea Utara) untuk menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif serta agar mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait, kita akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk melindungi nyawa para warga kita beserta aset-asetnya,” ujar Suga.

Kantor berita Kyodo melaporkan bahwa Jepang mulai membahas rencana menghadapi kemungkinan krisis di Semenanjung Korea pada Februari, yaitu setelah Perdana Menteri Shinzo Abe bertemu Trump pada konferensi tingkat tinggi di Amerika Serikat.

Para peserta sidang Dewan Keamanan Nasional pada 23 Februari memperkirakan bahwa krisis di Semenanjung Korea bisa menimbulkan gelombang besar pengungsi yang menggunakan di sepanjang perairan Laut Jepang, menurut Kyodo.

Para peserta meminta pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan tanggap kemanusiaan serta pengetatan keamanan atas kemungkinan bahwa para tentara Korea Utara bisa memasuki Jepang dengan berpura-pura menjadi pengungsi, kata Kyodo yang mengutip sejumlah sumber pada pemerintahan. (Ant)