Kementerian Perhubungan akan memfokuskan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 untuk program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis, mengatakan penyusunan RKA 2019 juga merupakan tahapan awal proses perencanaan dan merupakan tahun pembangunan kelima sebagai perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.
“Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta Kemenhub melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan,” katanya.
Budi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai 2018 yaitu 2016 sebesar Rp43.15 triliun, pada 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada 2018 sebesarRp48,20 triliun.
Namun, peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” ujarnya
Dia menambahkan APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentries.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan fokus penggunaan APBN diutamakan untuk daerah-daerah yang belum berkembang di mana peranan private sektor masih minim.
“Untuk daerah perkotaan yang sudah baik dari sisi ekonomi maka seharusnya fokus dari anggaran lebih sebagai katalis atau katalisator. Tentu dalam hal ini Kemenhub adalah kementerian yang luar biasa penting peranannya bagi Indonesia membangun apa yang dibangun konektivitas, daya saing efisiensi, juga ‘low cost economy’ yang akan sangat berguna bagi perbaikan kemakmuran di seluruh pelosok. Untuk itu Kemenkeu siap untuk membantu dan berpartner secara kuat dengan Kemenhub,” ujar Sri.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan juga berpendapat rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran peranan Kemenhub dalam membangun konektivitas dan bagaimana swasta dapat diundang untuk masuk dalam program pemerintah.
“Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa pelabuhan dikerjasamakan yang tujuannya jangan sampai bergantung kepada APBN saja. APBN maksimun 25-30 persen bisa menutupi semua program infrastruktur, sisanya kita harus kreatif dengan melihat pembiayaan alternatif,” tuturnya.
Untuk itu, guna mencapai target pembangunan transportasi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
