WE Online, Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kajian mengenai tanggul laut raksasa yang jadi bagian proyek “National Capital Integrated Coastal Development” akan difinalkan dalam dua bulan ke depan.

“Tanggul laut, kita masih butuh mungkin satu hingga dua bulan untuk kita finalkan,” katanya ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis malam.

Luhut mengaku meskipun tidak akan terimplementasi dalam waktu dekat, tanggul laut raksasa harus bisa direalisasikan guna melindungi ibu kota negara dari bahaya lingkungan.

Selain mengalami penurunan muka air tanah, wilayah di utara Jakarta yang berbatasan langsung dengan laut juga kerap tergenang banjir rob.

“‘Giant sea wall’ (tanggul laut raksasa) itu mungkin tidak dijadikan sekarang, tapi itu harus dibuat. Apakah nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi harus dibuat,” katanya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melanjutkan studi kelayakan dengan menggandeng Korea Selatan dan Belanda.

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan pemerintah akan bekerjasama dengan Korea Selatan untuk menyusun uji kelayakan. Sementara Belanda akan terlibat dalam hal pembiayaan.

“Ini baru dikerjakan. Ini meneruskan ‘masterplan’ Bappenas. Jadi dari ‘masterplan’ lalu ke uji kelayakan,” katanya.

Basuki menuturkan program NCICD dilakukan bukan hanya untuk menanggulangi banjir rob di kawasan utara Jakarta tapi juga untuk melindungi Jakarta dari bahaya ekologis.

Pembangunan wilayah Ibu Kota dan pesisir ini penting untuk diwujudkan mengingat penurunan muka tanah yang terus terjadi di Jakarta rata-rata mencapai 7,5 hingga 12 cm per tahunnya.

“NCICD bukan hanya untuk menanggulangi rob. Karena bukan cuma tanggul, tapi kita juga harus menghentikan air tanah. Caranya kita harus bisa suplai air bersih. Di Jatiluhur ada, Kalimalang kita perbaiki, juga ada. Kalau itu semua sudah diperbaiki, baru kita bisa tegakkan Perda tentang pengambilan air tanah,” jelas Basuki.

Dengan menghentikan penggunaan air tanah, tinggi muka tanah bisa dipertahankan sehingga tidak mudah tergenang air dari laut.

Nantinya, pemerintah akan memasok cadangan air bersih di sejumlah lokasi agar masyarakat tidak lagi mengambil air tanah.

Dalam studi kelayakan tanggul laut itu, salah satu poin yang akan dibahas adalah membandingkan antara integrasi 17 pulau reklamasi dengan integrasi pulau yang sudah ada saat ini.

“Jadi itu nantinya akan bandingkan antara bagaimana jika mengintergasikan 17 pulau atau dengan pulau yang sudah ada sekarang. Itu sedang dipelajari semuanya. Nanti diperbandingkan,” katanya.

Hasil kajian dalam studi kelayakan itulah, lanjut dia, yang akan menjadi rekomendasi lanjut atau tidaknya proyek reklamasi. (Ant)