Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya fokus pada pembangunan saja. Aspek pemeliharaan juga penting, bahkan dibutuhkan biaya lebih besar agar kondisi jalan dan jembatan selalu dalam kondisi mantap.
Tahun 2018, Kementerian PUPR mengalokasikan 57% dari Rp41,6 triliun anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Upaya lainnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam pengendalian beban kendaraan melalui jembatan timbang.
“Tanpa pengendalian ODOL (Over Dimension Over Loading), kita akan kesulitan menjaga keberlanjutan jalan. Untuk itu kita siap duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan apakah tugas pemeliharaan jalan juga mencakup jembatan timbang,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya membuka acara Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 bertema “Jalan, Mobilitas, Keberlanjutan” yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) belum lama ini.
Pengendalian ODOL juga dibutuhkan karena mulai tahun 2019, Kementerian PUPR untuk pertama kalinya akan menggunakan metode availability payment (AP) dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional. Anggarannya sebesar Rp5,1 triliun yang dilakukan di tiga provinsi yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Papua.
Melalui metode ini, pembangunan dan pemeliharaan jalan didanai terlebih dahulu oleh pihak swasta, kemudian Pemerintah akan membayar tingkat layanan jalan yang diberikan per tahunnya.
“Ini merupakan salah satu bentuk inovasi menjaga keberlanjutan jalan dari sisi pembiayaan. Saya juga menantang anggota HPJI untuk memunculkan satu inovasi teknologi melalui konferensi ini yang bisa diterapkan dalam pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia. Saya akan memberikan reward,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki menyebut pembangunan Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua menjadi contoh penerapan inovasi teknologi mulai dari pembuatan sampai pengangkutannya. Jembatan ini adalah jembatan pelengkung baja pertama yang dibuat utuh di tempat lain dan dikirim ke lokasi proyek menggunakan kapal sejauh 3.200 km. Hasilnya penyelesaian jembatan lebih cepat 6 bulan dari rencana awal.
HPJI juga didorong untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. BUMN PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya saat ini sudah memiliki Direktur QSHE (Quality, Health, Safety, and Environment) sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Menteri PUPR.
Sementara itu Ketua Umum HPJI Hediyanto W. Husaini mengatakan selain aspek inovasi pembiayaan dan teknologi, keberlanjutan jalan juga harus memperhatikan aspek perencanaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur jalan harus dapat menjamin kontinuitas keseluruhan aspek tersebut.
“Dalam pembangunan jalan dan jembatan terutama di perkotaan perlu diperhatikan teknologi yang tepat sehingga tidak hanya mempertimbangkan biaya pembangunannya saja namun juga biaya yang ditanggung oleh pemakai jalan seperti kemacetan,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga, para tokoh dibidang jalan dan jembatan, anggota HPJI dari berbagai daerah dan para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
