Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya yang terkait dengan sektor kemaritiman guna mengefektifkan konsep poros maritim dunia, kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati.
“Beri prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim,” kata Susan Herawati di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan benar-benar menegakkan program tol laut untuk konektivitas nusantara.
Selain itu, ujar dia, perlu pula disegerakan membangun infrastruktur seperti “deep seaport”, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan program tol laut jangan sampsi sia-sia karena keberadaannya bisa mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok antara daerah di Indonesia barat dan timur.
“Tol laut harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian minat pengusaha dan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat,” kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada pers di Surabaya, Jumat (10/11).
Menurut dia, tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur.
Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.
“Program tol laut berhasil menurunkan harga barang kebutuhan pokok hingga 20 persen dan program ini akan terus kita perbaiki mengingat diakui ada kekurangan,” kata Menhub.
Secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.
Dari sisi regulasi, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
