selaku ekonom dari Universitas Andalas Sumbar mengatakan pemerintah boleh menggandeng pihak swasta jika proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk memenuhi keperluan publik dan sebagian private.
“Dalam pola ini apalagi jika infrastruktur yang manfaatnya lebih diberatkan ke private, maka swasta bisa ditawarkan untuk penyediaan, pembiayaan dan pelaksanaan,” ujar Elfindri saat dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (30/11/2017).
Pendapat demikian disampaikannya bagian dari pendapatnya terkait kebijakan pemerintah menyangkut skema pembiayaan pembangunan infrastruktur berasal dari Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) pemerintah.
Menurutnya, untuk penerapan PINA ini, program PINA berdasarkan skema infrastruktur publik itu bisa dilalukan menggunakan APBN atau rencana-rencnaa bisnis dari BUMN.
Dirinya juga mengatakan, PINA bisa dilakukan berdasarkan jenis infrastruktur dan jika infrastruktur publik, maka tentu skema yang dipilih cendrung dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, lanjutnya, bisa mengggunakan APBN jika partner pembangunan dilakukan dengan badan pemerintah.
“Akan tetapi, jika infrastruktur masuk ke quasi, dimana sebagian keperluan publik dan sebagian private, maka pemerintah boleh menggandeng pihak swasta,” tuturnya.
Sementara itu, dalam skema PINA itu, masih ada bentuk skema lainnya, misalnya memanfaatkan waqaf, sebagai penjamin investasi untuk infrastruktur. Bisa juga dikembangkan skema saham “anak sekolah” dimana ditawarkan kepada masyarakat untuk mau ikut dalam modal pengembangan sekolah walaupun ini bisa ditawarkan lebih dulu ke publik.
Kendala dalam penerapan skema PINA ini adalah pada waktu penyelesaian dan pembebasan lahan, bisa membuat skema investasi tertunda dan itu akan menimbulkan biaya. Selain itu, tambahnya, kendala juga berasal dari dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, jika dukungan itu kurang itu maka akan bisa membuat proses investasi menjadi lambat.
“Sekarang di kota-kota, sudah darurat macet karena infrastruktur belum disiapkan, sistem transportasi juga tidak cepat diantisipasi, dan pilihan membangun infrastruktur kota menjadi keharusan, adapuan dilakukan pinjaman pun tak apa apa,” pungkasnya. (HYS/Ant)
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
