Pembangunan infrastruktur dinilai sebagai salah satu upaya terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sesuai dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, saat ini, Pemerintah Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara sehingga Indonesia dapat keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.
Untuk membangun infrastruktur periode 2020-2024, pemerintah membutuhkan nilai total investasi sebesar Rp6.445 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN dan APBD tercatat hanya sebesar Rp2.385 triliun atau sebesar 37% dari total nilai investasi yang dibutuhkan.
Baca Juga: Jokowi Kasih Restu: Proyek Infrastruktur Swasta Boleh Ikut Main
Selain itu, pada 2020–2024 mendatang, pemerintah juga berencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan yang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp466 triliun, dengan alokasi APBN untuk pemindahan tersebut maksimal hanya 19,2%. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan pemindahan IKN diharapkan dapat dilakukan dengan skema pembiayaan alternatif yang mendorong partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi NonAnggaran Pemerintah (PINA).
“Komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan terlihat dari peningkatan berbagai kebijakan, fasilitas, dan instrumen investasi melalui harmonisasi peraturan, penyederhanaan proses perijinan, serta mendorong penerapan green finance,” tegasnya dalam pembukaan Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019). Hadir pula dalam pembukaan Presiden Joko Widodo.
Suharso mengatakan bahwa melalui IIDF 2019 diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan strategi peningkatan investasi serta penyusunan kerangka kebijakan pembiayaan alternatif. Selain itu, IIDF dapat membangun jaringan kerja sama antara pemangku kepentingan di sektor pembiayaan infrastruktur dan menjadi ajang berbagi best practices pembiayaan infrastuktur, termasuk menyiapkan proyek yang bankable.
“Saya optimistis IIDF 2019 dapat berperan sebagai forum diskusi berbagai gagasan pemerintah Indonesia, swasta, dan konsultan infrastruktur. Juga, lembaga keuangan dan donor multilateral, serta organisasi dan praktisi internasional tentang pembiayaan alternatif bagi pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
