Peraturan Menteri, Pendaftaran Perusahaan

Dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendagri No. 76/2018”). Permendagri No. 76/2018 diterbitkan dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

 

TitleDownload
Permendag No 8 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Perusahaan
Download
Permendag No 7 Tahun 2017 tentang SIUP
Download
PERMENPAR No.18/2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
Download
PERMENDAG No. 20/2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
Download
PERMENDAGRI No. 19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Mengenai Izin Gangguan (HO)
Perka Badan Pusat Statistik No.95/2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2015)
Download
PERMENAKER No.19/2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksana Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Download
PERMENKES No.1096/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga
Download
PERMEN KUKM No.16/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Download
PERMEN KUKM No.15/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
Download
PERMENDAG No.8/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Perubahan Kedua)
Download
PERMENDAG No.7/2017 Tentang Penerbitan SIUP (Perubahan Ketiga)
Download
KEPMENKES No.1098/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Rumah Makan dan Restoran
Download
PERMENPU No. 8/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
PERMENKEU No. 25/2014 Tentang Akuntan Beregister Negara
Download
PERMENAKER No. 35/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perubahan)
Download
PERMENAKER No. 16/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Download
Peraturan Kominfo No. 36/2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
Download
PERMENDIKNAS No. 40/2009 Tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
Download
PERMENPERIN No. 81/2014 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Perubahan)
Download
PERMENPERIN No. 41/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
Download
PERMENPERIN No. 7/2005 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian.
Download
PERMENDAG No. 39/2011 Tentang Penerbitan SIUP (Perubahan Kedua)
Download
PERMENDAG No. 46/2009 Tentang Penerbitan SIUP (Perubahan)
Download
PERMENDAG No. 36/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Download
PERMENDAG No. 116/2015 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Perubahan)
Download
PERMENDAG No. 37/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
PERMENDAG No. 57/2014 Tentang Penyelenggaraan Wara Laba (Perubahan)
Download
PERMENDAG No. 53/2012 Tentang Penyelenggaraan Wara Laba
Download
PERMENDAG No. 77/2013 Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Download
PERMENKUMHAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Daftar Yayasan
Download
KEPMENKIMPRASWIL No. 369/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Download
PERMENDAG No. 45/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
Download
PERMENKUMHAM No. 5/2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan
Download
Perka Badan Pusat Statistik No. 57/2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009)
Download
PERMENDIKNAS No. 42/2009 Tentang Standar Pengelola Kursus
Download
PERMENDIKNAS No. 41/2009 Tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Peatihan
Download
PERMENDIKBUD No. 127/2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
Download
PERMENDIKBUD No. 81/2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
Download
PERMENDAG No. 14/2016 Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan (Perubahan)
Download
PERMENKUMHAM No. 6/2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerkumpulanDownload

Pendaftaran Perusahaan

Setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk perusahaan asing dengan status perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (“OSS”). Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang berlaku sebagai Tanda Pendaftaran Perusahaan (“TDP”).

Pendaftaran bebas biaya administrasi dan dilakukan dengan mengisi data paling sedikit sebagai berikut:

  • nama dan nomor induk kependudukan;
  • alamat tempat tinggal;
  • bidang usaha;
  • lokasi penanaman modal;
  • besaran rencana penanaman modal;
  • rencana penggunaan tenaga kerja;
  • nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
  • rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
  • NPWP pelaku usaha perseorangan.

Kewajiban Pemegang TDP

Perusahaan yang telah menerima NIB sebagai TDP harus memasang NIB di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum. Perusahaan wajib juga mencantumkan NIB pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. Perubahan data perusahaan wajib dilaporkan melalui sistem OSS. Lebih lanjut, pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan sebelum diterbitkannya Permendag No. 78/2018. Wajib melakukan pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan Permendag No. 78/2018 paling lambat pada 20 Juli 2020.

Permendag No. 78/2018 ini mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pendaftaran perusahaan, yaitu (a) Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/ M-DAG/ PER/9/ 2007 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/ PER//2017, (b) Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/ M-DAG/PER/ 12/2013 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2016, dan (c) Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/6/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/6/2016.

 

 

 

 

 

Baca juga Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegritas

 

 

 

 

Related Posts

Leave A Reply