| Title | Create Date | Download |
|---|---|---|
| PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
July 9, 2018 | Download |
| PP No. 18/2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 16/2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 13/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 32/2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 66/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 27/1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 43/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 59/2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 2/2013 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan |
August 26, 2016 | Download |
| PP No. 29/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas |
August 3, 2016 | Download |
| PP No. 7/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas |
May 11, 2016 | Download |
| PP No. 24/2009 Tentang Kawasan Industri |
April 6, 2016 | Download |
| PP No. 13/1995 Tentang Izin Usaha Industri |
April 6, 2016 | Download |
| PP No. 62/1992 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan UU PPh |
April 5, 2016 | Download |
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Definisi di atas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Perpres didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah).
Materi Muatan
Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
