WE Online, Kulon Progo –

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung PT Angkasa Pura I melakukan percepatan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), tetapi tetap mengedepankan tindakan persuasif terhadap warga yang masih belum mengosongkan lahan.

“Bagi warga yang masih bertahan di lokasi, kami akan melakukan pendekatan persuasif untuk segera melakukan pengosongan lahan. Kami tidak mengharapkan adanya pengosongan paksa dan tindakan kekerasan,” kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, di Kulon Progo, Jumat (30/3/2018).

Ia mengatakan, saat ini proyek pembangunan itu memasuki babak baru setelah seluruh lahan yang tercakup izin penetapan lokasi (IPL) sudah tuntas terakuisisi seluruhnya dan beralih kepemilikannya ke tangan AP I, termasuk bidang-bidang tanah milik warga yang masih belum menyetujui program pembangunan tersebut.

“Dengan semakin dekat target operasional Bandara New Yogyakarta International Airport itu pada April 2019 atau sekitar setahun lagi, upaya penuntasan urusan pembersihan lahan hingga penutupan Jalan Daendels jadi keniscayaan yang cepat atau lambat harus dilakukan,” katanya pula.

Hasto dalam waktu dekat berencana melakukan pendekatan kepada warga penolak dan bahkan akan menemui mereka. Data yang dimilikinya, saat ini ada 17 rumah di Glagah dan 14 rumah di Palihan yang masih berdiri dan dihuni warga penolak bandara dari kelompok Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

Ia mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengidentifikasi warga bersangkutan terkait sikap penolakan tersebut karena secara legal kepemilikan tanahnya sudah beralih ke negara.

Jajarannya juga diminta mengidentifikasi lokasi rumah, alternatif relokasi maupun kebutuhan dan kerepotan yang dihadapi warga bersangkutan.

“Kami menemui itu keharusan. Itu cara untuk pendekatan dan mengetahui kebutuhan warga seperti apa. Pemkab harus bisa melayani kebutuhan yang sifatnya sosial sesuai kemampuan,” kata Hasto.

Hasto menegaskan pemkab berkomitmen bersikap tegas berpegang teguh pada aturan yang ada dalam upaya pecepatan pengerjaan fisik bandara.

Menurutnya, apa pun yang terjadi di lapangan, proses itu harus segera dituntaskan. Namun begitu, ketegasan dimaksudnya tidak harus dalam bentuk emosional dan sarat ancaman maupun konflik fisik dan lainnya yang keluar dari aturan.

“Kami bersama AP I, forum komunikasi pimpinan daerah dan pihak kepolisian akan bahu membahu menyelesaikan semuanya dengan cara sebaik-baiknya,” katanya lagi.

Juru Bicara Pembangunan NYIA PT AP I Agus Pandu Purnama mengatakan pihaknya mendukung langkah yang akan dilakukan Pemkab Kulon Progo.

Memurutnya, pemkab memiliki komitmen agar percepatan pembangunan bandara terus dikawal, seperti dalam pengalihan arus lalu lintas di Jalan Daendels karena sebagian ruasnya harus ditutup lantaran masuk dalam cakupan IPL, untuk memastikan keselamatan kerja di proyek tersebut serta keselamatan warga sekitar selama masa pembangunan konstruksi.

“Kami menunggu yang akan dilaksanakan karena kami dikejar waktu. Kami juga berharap warga yang masih bertahan segera pindah saja tanpa ada yang menentang dan sebagainya sehingga kami tinggal melanjutkan pembangunan,” kata Pandu pula. (FNH/Ant)