WE Online, Jakarta –

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, di mana lima diantaranya adalah Tol Trans Jawa.

Hal ini diungkapkan Bambang Brodjonegoro saat acara “Financial Closing” Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan “Launching PPP Book 2017” di Istana Negara, Jumat (17/2/2017).

“Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun,” kata Bambang Brodjo.

Menurut dia, program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada.

“Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” katanya.

Ketua Bappenas ini juga mengatakan bahwa pilot project ini bukanlah satu-satunya yang difasilitasi melalui PINA karena selanjutnya telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh BAPPENAS.

Bambang mengatakan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. “Pemanfaatan dana-dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur bukan hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang,” kata mantan Menteri Keuangan ini.

Bambang mengungkapkan, diawali pada 16 Februari 2015 dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Presiden menyadari bahwa beberapa lembaga yang memiliki dana besar memungkinkan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

Kemudian dalam rapat terbatas tanggal 12 Agustus 2016 Presiden juga telah mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dengan investasi Non Anggaran Pemerintah.

Dorongan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato pembukaan “Indonesia Infrastructure Week” pada 9 November 2016, dengan menyebutkan bahwa Bappenas diamanatkan untuk mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN. Semangat Presiden tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Menteri PPN ini mengatakan bahwa program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial.

Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif.

Sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang merupakan pengganti Perpres 67 tahun 2005 dan perubahannya, perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU sangat pesat.

Hingga tahun 2016, proyek-proyek yang tadinya sempat terhenti pelaksanaannya, seperti PLTU Batang dan Sarana Penyediaan Air Minum Umbulan dapat terselesaikan.

Selain itu, proyek baru seperti Palapa Ring dapat dipercepat proses pelaksanaannya. Diluar ketiga proyek tersebut, masih ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan, yang mencakup sektor jalan tol dan pengelolaan persampahan.

Dari total 12 proyek tersebut, empat proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp29,95 triliun, tiga proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi Rp27,35 triliun dan lima proyek yang sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi Rp44,38 triliun.

Pada 2017 ini, dalam rangka mendorong percepatan proyek KPBU, Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur atau PPP Book.

Daftar tersebut memuat satu proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi Rp1,09 trilliun dan 21 proyek kategori dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi Rp112,23 trilliun.

Bambang berharap daftar rencana proyek tersebut dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan dikerjasamakan dengan swasta.(Ant)