Ekonom senior Rizal Ramli mengritik program infrastruktur di era Jokowi yang dinilai tak punya perencanaan pembiayaan yang baik.
“Planning cost’-nya (perencanaan biayanya) yang tidak berjalan,” kata Rizal.
Baca Juga: Relawan Jokowi Jelajahi Indonesia Tinjau Proyek Infrastruktur
Mantan Menko Maritim itu mengkritik perencanaan biaya justru tidak dilakukan dalam pembangunan infrastruktur yang masif digemborkan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Ia bahkan menyebut hal itu terjadi di hampir semua sektor.
“Hasilnya 3O, yaitu Overprice, Oversupply dan Overborrow. Sehingga manfaatnya juga dirasakan tidak seperti yang dibayangkan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Rizal menyebut siapa pun pemimpinnya nanti mau tidak mau harus menghidupkan fungsi perencanaan. Indonesia disebutnya memiliki fungsi perencanaan yang baik. Namun, pada 2003 Bank Dunia melobi supaya fungsi perencanaan dihapuskan.
Senada dengan Rizal, ekonom senior Faisal Basri juga menyebut pembangunan infrastruktur memang diperlukan dan tetap mendapat dukungan.
“Kita mendukung pembangunan infrastruktur, kita tidak anti pembangunan infrastruktur,” katanya.
Menurut Faisal, perencanaan yang kurang baik, termasuk metode penunjukan langsung pengerjaan proyek infrastruktur ikut membuat adanya eskalasi biaya. Hal itu, terjadi di sejumlah proyek misalnya LRT Jabodebek yang investasinya membengkak hingga Rp31 triliun.
“Sampai saat ini pembiayaan (LRT) belum jelas, masih ada kurang Rp4 triliun entah dari mana. Padahal proyek mau selesai. Ini jadi ironi. Karena dalam perencanaan proyek, itu tidak dimasukkan dalam perencanaan. Biaya urusan nanti yang penting bangun dulu,” katanya.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)