Maraknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai lembaga di tanah air membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang ditugasi pemerintah mempercepat pembebasan lahan infrastruktur agar tak bermain-main dengan hal tersebut.
Untuk itu, manajemen LMAN diharapkan bisa mengelola dana yang dipungut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, malahan pemerintah berencana menambah dana kelolaan LMAN sebesar Rp20 triliun dari APBN tahun ini.
“Saya harap BLU LMAN bisa mengelola keuangannya sama akuntabelnya dengan belanja yang lain serta menghindari penyakit korupsi dan inefisiensi,” katanya, di Jakarta, Selasa (4/4/2017). Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menyuntik dana mencapai Rp16 triliun ke lembaga berstatus Badan Layanan Umum (BLU) tersebut.
Sehingga, dalam perjalanannya transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan oleh manajemen LMAN. Pasalnya, uang yang diberikan pemerintah untuk mempercepat pembebasan lahan diperoleh dari pajak yang dibayar masyarakat.
“Ini tanggung jawab yang besar bagi kami untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah dari pajak. Maka harus kembali ke rakyat, bukan ke birokrat atau pengelola BUMN dalam bentuk korupsi,” terangnya. Pembentukan LMAN, lanjut Sri Mulyani dilakukan guna mempermudah pencairan dana yang digunakan untuk membeli lahan. Pasalnya jika dana tersebut secara langsung diambil dari pagu APBN suatu kementerian, maka proses penganggarannya tidak fleksibel.
Sistem penganggaran dalam APBN termasuk untuk pengadaan tanah, menurut Sri Mulyani hanya bisa dilakukan setahun sekali. Hal ini kerap membuat pembangunan infrastruktur molor. Sekaligus menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengganti kerugian yang dialami pemilik lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur.
“Ini bukan hanya angka yang harus disediakan, tapi juga kemampuan fleksibilitas penggunaan anggaran belanja dalam prinsip good governance,” tukasnya.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)