Astra Infra Lirik Garap Bandara


WE Online, Semarang

Anak Perusahaan Astra International, PT Astra Infra tengah mempelajari peluang untuk bisa ekspansi di sektor infrastruktur, selain terus memperkuat di lini bisnis utamanya yakni jalan tol dan pelabuhan.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Astra Infra Rahmat Samulo mengatakan keterlibatan swasta untuk menggarap bandara di tanah air masih minim. “Astra Infra melihat bandara sebagai salah satu infatsruktur utama di sebuah negara maju. Untuk itu, Astra berkeinginan melihat ke sektor ini,” kata Rahmat dalam Workshop Wartawan Industri 2017 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/12/2017).

Ia pun mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan studi terkait rencana untuk menggarap bisnis bandara. “Kita sedang terus melakukan studi untuk masuk ke sektor bandara,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengelolaan terbuka kepada swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan mengingat selama ini bandara yang ada sudah bernilai komersial, tetapi masih memanfaatkan anggaran APBN. 

Dengan menggandeng pihak swasta, ujar Budi, akan menghasilkan efisiensi alokasi dana pemerintah untuk pengembangan 30 bandara dan pelabuhan sebesar Rp500 miliar sampai Rp1 triliun. “Karena itu, kami beri kesempatan kepada swasta bekerja sama dengan BUMN maupun BUMD di daerah,” ujarnya.

Saat ini Kemenhub sedang menggodok aturan kerja sama swasta dengan pemerintah untuk mengelola pelabuhan dan bandara. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, terdapat 10 bandara yang diusulkan untuk dikelola oleh swasta atau BUMD. Di antaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, dan Bandara Sentani Jayapura.

Medan Masih Butuh 4 Instalasi Pembangunan IPLT


WE Online, Medan

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan, berdasarkan Perda No 10 tahun 2009, tentang PDAM Tirtanadi bahwa tujuan pokok Tirtanadi untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah.

“Pembangunan IPLT ini sebenarnya masih harus dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Paling tidak masih dibutuhkan 4 instalasi yang seperti ini, sehingga mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat kota Medan, di luar pelayanan air limbah perpipaan yang sudah berjalan selama ini,” katanya, Senin (29/1/2018).

Lebih lanjut diharapkan Erry, para Menteri dapat membantu pembangunan infrastruktur tidak hanya di kota Medan, tapi juga di kabupaten/kota lainnya di provinsi Sumut. Sementara itu, untuk pembangunan SPAM IKK Sei Rampah, kabupaten Sergai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Sergai yang memang belum memiliki PDAM.

“Saya memberikan apresasi kepada ibu dan bapak Menteri yang telah mendukung pembangunan ini,” katanya.

Ia mengharapkan jajaran Direksi PDAM Provsu untuk mengoptimalkan pengelolaan instalasi sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan beroperasinya IPLT ini.

Kemenhub Fokus Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal


WE Online, Jakarta

Kementerian Perhubungan akan memfokuskan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 untuk program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis, mengatakan penyusunan RKA 2019 juga merupakan tahapan awal proses perencanaan dan merupakan tahun pembangunan kelima sebagai perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta Kemenhub melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan,” katanya.

Budi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai 2018 yaitu 2016 sebesar Rp43.15 triliun, pada 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada 2018 sebesarRp48,20 triliun.

Namun, peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

“Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” ujarnya

Dia menambahkan APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentries.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan fokus penggunaan APBN diutamakan untuk daerah-daerah yang belum berkembang di mana peranan private sektor masih minim.

“Untuk daerah perkotaan yang sudah baik dari sisi ekonomi maka seharusnya fokus dari anggaran lebih sebagai katalis atau katalisator. Tentu dalam hal ini Kemenhub adalah kementerian yang luar biasa penting peranannya bagi Indonesia membangun apa yang dibangun konektivitas, daya saing efisiensi, juga ‘low cost economy’ yang akan sangat berguna bagi perbaikan kemakmuran di seluruh pelosok. Untuk itu Kemenkeu siap untuk membantu dan berpartner secara kuat dengan Kemenhub,” ujar Sri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan juga berpendapat rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran peranan Kemenhub dalam membangun konektivitas dan bagaimana swasta dapat diundang untuk masuk dalam program pemerintah.

“Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa pelabuhan dikerjasamakan yang tujuannya jangan sampai bergantung kepada APBN saja. APBN maksimun 25-30 persen bisa menutupi semua program infrastruktur, sisanya kita harus kreatif dengan melihat pembiayaan alternatif,” tuturnya.

Untuk itu, guna mencapai target pembangunan transportasi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.

Jokowi Resmikan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru


WE Online, Padang

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas tahap pertama yang menghubungkan Kota Padang-Sicincin.

“Alhamdulillah kita bisa memulai jalan tol Padang menuju ke Pekanbaru yang panjangnya 254 km,” kata Jokowi saat meresmikan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin di Jalan Bypass Kilometer 0, Kota Padang, Jumat.

Menurut Presiden, jika pembangunan tol sudah selesai maka dapat memangkas waktu tempuh Padang-Pekanbaru menjadi 3 jam dari sebelumnya 9 jam.

Kepala Negara mengatakan pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita ingin memenangkan persaingan dengan negara lain yang sangat fundamental dan mendasar, yang pertama harus kita kerjakan adalah infrastruktur. Karena dengan infrastruktur inilah biaya transportasi dan biaya logistik akan jauh lebih murah,” ujar Jokowi.

Presiden mengatakan jika biaya logistik dan transportasi menurun, maka dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Selain itu, Presiden menjelaskan pembangunan infrastruktur juga akan memperkuat promosi pariwisata di Sumatera Barat.

Menurut Kepala Negara, pemandangan alam yang begitu indah di Sumatera Barat berpotensi untuk berkembang apalagi ditunjang infrastruktur akses jalan yang baik.

“Kalau infrastruktur ini siap, infrastruktur ini ada, berlipatnya bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Karena kecepatan menempuh dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kabupaten lain itu menjadi sangat cepat,” kata Presiden.

Selain itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membutuhkan investasi sekitar Rp78 triliun.

“Direncanakan masa pelaksanaan 2018-2023. Nanti ada terowongan sepanjang 7 kilometer yang dikerjakan dengan ‘loan’ JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang),” ujar Basuki.

Pembangunan jalan tol akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer, tahap II Bangkinang-Pekanbaru 38 kilometer, kemudian tahap III Sicincin-Bangkinang sepanjang 189 kilometer

Program TPS-3R Sukses Tangani Sampah di Desa Citarik


WE Online, Jakarta

Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R di Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu sukses menangani masalah sampah di Desa Citarik. Pembangunan TPS-3R dilakukan tahun 2016, oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran Rp550 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa fasilitas yang ada di TPS-3R di antaranya hanggar, gudang, mesin pencacah, dan motor pengumpul sampah. Sampah yang dikumpulkan dari masyarakat, kemudian diolah disini menggunakan teknik pengomposan, dibuat menjadi pakan ternak, pengolahan bio gas, dan vermikompos untuk sampah organik yang mudah membusuk.

“Sebelum dibangun TPS-3R, masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Setelah adanya TPS-3R, masyarakat diajak merubah prilakunya menjadi membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/3/2018).

Sementara untuk sampah anorganik dilakukan pemilahan, pembersihan, dan pencacahan menggunakan mesin. Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan Bank Sampah. Sampah yang sudah dipilah masyarkat dapat diserahkan kepada Bank Sampah yang akan ditukar dengan sejumlah uang sehingga menambah penghasilan warga.

Pada tahun 2018, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melaksanakan program PKT di Desa Citarik yang akan mendukung pengembangan potensi Desa Wisata . 

Sementara untuk PKT lainnya di Kabupaten Sukabumi, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan pembangunan jalan produksi untuk memudahkan pengangkutan hasil pertanian melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. Total alokasi anggaran PISEW di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp61,8 miliar untuk 103 kecamatan. 

Di bidang Bina Marga, pemeliharaan jalan nasional berupa pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan juga dikerjakan dengan cara padat karya tunai. Seperti dilakukan pada ruas Bagbagan-Jampangkulon-Tegalbuleud senilai Rp152 juta. Ditargetkan tenaga kerja yang terserap dari PKT ini sebanyak 46 orang.

10 Syarat Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi 2019 WAJIB DIKETAHUI

Pemerintah telah menetapkan project pipeline penyediaan infrastruktur untuk tahun 2015-2019. Terdapat 37 proyek prioritas yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan ditetapkan melalui Peraturan Menko Perekonomian No. 12 Tahun 2015 yang diubah melalui Permenko No. 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas, dan akan dipantau serta didukung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi.

Perusahaan jasa konstruksi diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Yang dimaksud jasa konstruksi adalah orang perorangan atau badan usaha yang kegiatannya melayani jasa konstruksi. Menurut pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dapat berbentuk sebagai berikut:

  1. Badan Usaha: yaitu badan yang dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Atau bisa juga berupa bukan badan hukum seperti CV dan firma.
  2. Bukan Badan Usaha: seperti Instansi atau lembaglembaga pemerintah baik yang didirikan oleh pemerintah Indonesia mau pun pihak asing.

Langkah awal dalam pendirian perusahaan jasa konstruksi adalah menentukan jenis atau bentuk badan usahanya yang dapat ditentukan berdasarkan tiga bentuk badan usaha seperti di bawah ini:

  1. CV
  2. Firma
  3. Perseroan Terbatas (PT)

Jika bentuk usaha sudah ditentukan, maka selanjutnya menjalankan proses sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang kemudian dijabarkan di dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kewajiban ini diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Apabila SBU sudah dimiliki, maka perusahaan jasa konstruksi tersebut selanjutnya wajib melakukan proses registrasi kepada LPJK sesuai peraturan yang tertuang di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 dan Pasal 3 Peraturan LPJK No. 11 Tahun 2006.

Kemudian mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan IUJK ini adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Melampirkan fotokopi SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK dan fotokopi tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK.
  3. Melampirkan beberapa dokumen-dokumen perusahaan yang ditentukan oleh masing-masing daerah.

Demikian prosedur pendirian perusahaan jasa konstruksi yang legal dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Summary:

  1. Perusahaan jasa konstruksi  harus menyiapkan Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Keterampilan (SKA/SKTK). Dalam hal ini, perusahaan jasa kontruksi diwajibkan untuk memiliki tenaga ahli yang bersertifikat keahlian dengan kualifikasi menengah ke atas, minimal sebanyak 2 orang per bidangnya.
  2. Selain itu, perusahaan jasa konstruksi juga harus memiliki tenaga ahli dengan sertifikat keterampilan dengan kualifikasi kecil. BUJK juga harus punya tenaga ahli dengan SKTK. untuk pengurusan SKA/SKTK ini dilakukan oleh Asosiasi Profesi untuk kemudian diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
  3. Perusahaan jasa konstruksi wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi. Untuk itu, perusahaan jasa konstruksi terlebih dahulu mesti masuk keanggotaan asosiasi perusahaan. Asosiasi perusahaan ini harus terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Pendaftaran menjadi anggota Asosiasi, sesuai dengan klasifikasi BUJK. Klasifikasi BUJK terdiri atas Perorangan, kemudian Kecil dengan strata K1, K2, K3, lalu Menengah dengan strata M1, M2, dan untuk kualifikasi Besar, B1 dan B2
  4. Sertifikat Badan Usaha (SBU). Terdapat 3 jenis SBU, yakni SBU untuk Jasa Pelaksana Konstruksi, SBU untuk Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi, serta SBU untuk Jasa Konstruksi yang terintegrasi. Pengurusan SBU tersebut dilakukan oleh Asosiasi Profesi dan kemudian diterbitkan oleh LPJK.
  5. Setelah perusahaan memiliki SKA/SKTK, KTA Asosiasi dan SBU yang dikeluarkan LPJK Nasional atau LPJK Propinsi, kemudian proses IUJK diajukan. IUJK kemudian diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk IUJK jenis Nasional, Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) untuk IUJK Penanaman Modal Asing, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk IUJK perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
  6. IUJK Nasional adalah IUJK yang diberikan kepada PT lokal dengan kepemilikan saham 100% WNI. Kemudian, IUJK PMA adalah IUJK yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan joint venture (saham asing maksimal 67% & saham PT lokal yang telah memiliki IUJK B1 minimal 33%). Sementara IUJK Asing (BUJKA/100% Asing) adalah IUJK yang diberikan oleh badan usaha asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dengan kepemilikan saham 100% WNA.
  7. Beberapa jenis proyek-proyek konstruksi yang ada, yakni Proyek Konstruksi Umum yang di dalamnya terdiri atas pembangunan gedung, jalan tol & jembatan, Telekomunikasi, Mekanikal & Kelistrikan, dan Pengolahan Limbah. Selain itu terdapat pula proyek konstruksi pertambangan batubara, serta proyek konstruksi Migas.

 Download

[purchase_link id=”3881″ text=”Download Permenko 5 tahun 2017″ style=”button” color=”blue”]


Referensi

https://sertifikasi.co.id/persyaratan-sbu/

Panduan Persyaratan SIUJK 2019