syarat pembuatan ska

WE Online, Jakarta –

WE Online, Palembang –

Pembangunan jembatan Musi VI Palembang hingga saat ini sudah mencapai sekitar 34 persen dan diharapkan bisa selesai tepat waktu. Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan, Syamsul Bahri menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai perkembangan pembangunan jembatan Musi VI tersebut di Palembang, Kamis (24/11/2016).

Menurut dia, sekarang ini untuk pembangunan jembatan Musi VI itu sedang tahap pemasangan tiang pancang.

“Kita optimistis pembangunan jembatan Musi VI itu bisa selesai tepat waktu, sehingga bisa digunakan pada saat Asian Games 2018 nanti,” katanya.

Mengenai anggaran untuk pembangunan jembatan Musi VI itu sendiri, ia mengatakan, pada tahun 2017 anggarannya sebesar Rp140 miliar, kemudian tahun 2016 sebesar Rp360 miliar dan tahun 2018 sekitar Rp140 miliar.

“Jadi, sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap pemasangan tiang pancang jembatan Musi VI tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai perbaikan jalan menuju pelabuhan laut Tanjung Api-Api yang rusak, ia menyatakan, kalau jalan Tanjung Api-Api itu sudah menjadi jalan nasional.

Sejak tahun 2016 jalan Tanjung Api-Api itu sudah menjadi jalan nasional, dengan begitu lepas kewenangan provinsi Sumsel. Jadi, anggarannya bisa digunakan untuk perbaikan jalan provinsi saja, katanya. (Ant).

WE Online, Manado –

Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, direncanakan akan dibangun dalam tiga tahap yang tahapan konstruksi akan dimulai Januari 2018.

Dilanjutkan “soft opening” pada bulan Juli 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027 dengan kapasitas kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS dan kendaraan sebanyak 500.000 CBU, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam keterangan tertulis di Manado, Kamis (24/11/2016).

“Untuk membangun pelabuhan ini, membutuhkan total dana sekitar Rp43,22 triliun,” katanya.

Adapun perinciannya, pembangunan tahap pertama Fase I sebesar Rp17,63 triliun, Tahap I fase kedua Rp14,16 triliun, Tahap II sebesar Rp7,58 trilliun, dan Tahap III sebesar Rp3,86 triliun.

Untuk proporsi pembiayaan pembangunan Pelabuhan Patimban, lanjut dia, berasal dari pinjaman 71 persen untuk pemecah gelombang (breakwater), pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan jalan akses, kemudian 19 persen dari APBN untuk lahan kurang lebih 360 hektare, pajak 10 persen, dan kerja sama pemerintah swasta (KPS) sebesar 10 persen untuk peralatan dan pengoperasian.

Pembangunan Pelabuhan Baru Patimban dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional.

Dalam perpres itu, disebutkan bahwa penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan, dimungkinkan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sugihardjo menuturkan bahwa tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi ke outlet pelabuhan serta menekan penggunaan BBM dan meningkatkan utilisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi dan menyediakan backup outlet pelabuhan, menurunkan tingkat kemacetan di Ibu Kota dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah, serta menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono menjelaskan dalam pemilihan lokasi Pelabuhan Patimban telah didasarkan pada hasil prastudi kalaikan (FS) dan FS tahun 2015, dan lokasi ini dinilai paling layak ditinjau dari aspek transportasi, hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, keselamatan pelayaran dan migas.

“Ke depannya pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam pembangunan pelabuhan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun dukungan masyarakat sekitar, agar proyek nasional tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target.

Terkait dengan konsep pelabuhan pengumpul dan pengumpan (hub and spoke), Tonny berharap mendapatkan masukan untuk peran Pelabuhan Patimban. Ia menjelaskan konsep pelabuhan pengumpul dan pengumpan menjadi bentuk integrasi pelabuhan yang lazim untuk membentuk keteraturan pola distribusi barang melalui pelabuhan.

“Sistem ini sangat penting untuk membantu menurunkan biaya logistik transportasi karena prinsip dasar dalam sistem pengangkutan, yaitu penggunaan kapal besar yang lebih ekonomis dari sistem pengangkutan yang biasa dipergunakan dalam sistem ‘multiple ports of call’,” katanya. (Ant).

WE Online, Bandung –

WE Online, Bandung –

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meresmikan jembatan layang (Flyover) di Antapani Bandung pada Januari 2017.

Engineer Flyover Antapani, Ahmad Numan mengatakan, hal ini mundur dari rencana sebelumnya, yakni awal Desember 2016. Sebab sempat terkendala galian pipa PDAM yang terdapat di bawah kontruksi jembatan.

“Seharusnya Wapres Jusuf Kalla meresmikan flyover ini Desember tapi tertunda karena sempat terkendala galian pipa PDAM yang ada dibawah kontruksi jembatan,”katanya kepada wartawan di Bandung, Sabtu (24/12/2016)

Meskipun sejumlah pembangunan masih berjalan, seperti pembuatan ornamen pada sisi jembatan, tetapi Ahmad memastikan kontruksi sudah siap. Bahkan pada 29 Desember 2016 diadakan open traffic untuk mencoba kendaraan lewat.

“29 Desember 2016 diadakan open traffic untuk mencoba kendaraan lewat,” ujarnya.

Kini, jembatan Layang Antapani dilakukn uji coba. Enam unit truk dengan beban total 21 ton dijajarkan diatas Flyover yang membentang terusan Jalan Jakarta dan Ibrahim Adjie tersebut. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa kuat kontruksi jembatan. Dari hasil ini, tidak ada perubahan bentuk (Deformasi) atau kerusakan yang terjadi.

“Uji coba ini kita akan lakukan hingga sore hari, nanti datanya dibawa dan akan dievaluasi,”pungkasnya. 

WE Online, Kuta, Bali –

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas akan membangun tanggul tepi pantai sepanjang 20 kilometer di sepanjang pesisir pantai Jakarta pada tahun ini.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menuturkan proyek pembangunan tanggul tepi pantai tersebut dilakukan karena masyarakat yang tinggal di pinggir Jakarta belakangan ini sering mengalami banjir rob. Sehingga perlu dibangun tanggul tepi pantai yang akan menghabiskan dana sebanyak Rp9 triliun. 

Dana tersebut akan dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Sebenarnya dari APBD cukup, namun ternyata Kementerian PU telah membangun beberapa kilometer jadi ya kombinasi antara APBN dan APBD,” ujarnya. 

Menurutnya, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang membuat studi kelayakan untuk proyek pembangunan tanggul tepi pantai. Selain itu, Kemen PUPR juga sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di laut utara Jakarta. 

“Kementerian PU sedang lakukan visibility study yang ideal seperti apa tanggul tepi pantai. Jadi kita lihat apa pembangunan tanggul tepi pantai ini bisa membuat pantai utara tenggelam selamanya atau tidak. Kalau tidak ya kita bangun giant seawall. Makanya, kita tetap lakukan visibility study untuk giant sea wall. Ini proyek jangka panjang,” terangnya. 

Sekadar informasi, proyek tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Tanggul yang sudah terbangun sepanjang 4,5 km di Muara Kamal, Pluit dan Kalibaru.

WE Online, Batam –

Presiden Joko Widodo menyetujui pembangunan Jalan Layang di Simpang Kabil Kepulauan Riau akan dimulai pada 2018, kata Wali Kota Muhammad Rudi di Batam, Minggu (26/3/2017).

Wali Kota menyatakan sengaja menyampaikan permintaan pembangunan jalan layang kepada Presiden dalam kunjungan kerja di Batam, Kamis (24/3). Dan Presiden meluluskan permintaan Kepala Daerah.

“Presiden sudah setujui, akan dibangun jalan layang satu lagi, di Simpang Kabil pada 2018,” kata Muhammad Rudi.

Dalam rencana awal, Jalan Layang Simpang Kabil memang dibangun pada 2018, namun pada rancangan berikutnya, pembangunan jembatan itu terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Batam sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat untuk kembali pada rencana awal, namun belum mendapat kepastian hingga kunjungan Presiden, pekan lalu.

Wali Kota menyatakan Jalan Layang Simpang Kabil sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan kota metropolitan itu.

Jalan Layang Simpang Kabil merupakan kelanjutan dari pembangunan Jalan Layang Simpang Jam yang diperkirakan selesai pada akhir 2017.

Pemerintah khawatir, bila pembangunan Jalan Layang Simpang Kabil tidak segera dilakukan setelah Jalan Layang Simpang Jam, maka upaya mengurai macet menjadi sia-sia. Karena kendaraan akan menumpuk di Simpang Kabil, setelah melalui “Fly Over” Simpang Jam.

Sementara itu, mengenai pembangunan Jalan Layang Simpang Jam, Wali Kota mengatakan penyambungan jembatan akan dimulai bulan depan. Untuk itu ruas jalan dari arah Tiban ke Batam Kota dan sebaliknya akan ditutup.

Rudi meminta masyarakat memahami proses pengerjaan jalan yang membutuhkan waktu.

“Nanti ada jalan yang dialihkan, mohon pengertiannya dari masyarakat, jangan protes-protes di radio,” kata dia.

Aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kota tengah menyiapkan sejumlah jalan alternatif untuk mengurai kemacetan selama penutupan jalan Simpang Jam. (Ant)