Tentukan Operator Patimban, Pemerintah Gelar “Beauty Contest”


WE Online, Jakarta

Pemerintah akan menyeleksi atau melakukan “beauty contest” kepada perusahaan swasta nasional yang berminat untuk menentukan operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono saat ditemui di Jakarta, Senin (23/1/2017), mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban, operator pelabuhan terdiri dari tiga unsur, yaitu PT Pelindo II, swasta nasional dan perusahaan asing, dalam hal ini dari Jepang.

“Swasta nasional akan kita lakukan ‘beauty contest’, tapi kalau untuk Pelindo II, karena penunjukan langsung harus lewat Perpres,” katanya.

Tonny mengatakan proses penentuan operator pelabuhan tersebut ditentukan setelah persetujuan pinjaman (loan agreement).

Dia menambahkan pekan depan akan dibahas terkait persetujuan pinjaman dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Mauritz HM Sibarani menjelaskan sebelum ditandatangani persetujuan pinjaman tahapan yang harus dilalui, yaitu penyusunan dokumen perencanaan pinjaman atau hibah luar negeri (blue book) dan daftar rencana prioritas pinjaman atau hibah luar negeri (green book) oleh Bappenas, kemudian permintaan resmi (formal request) terkait pinjaman dari Kemenkeu dan pertukaran nota (exchange of note) dari Kemenlu karena ini pinjaman luar negeri.

“Karena ini ‘government to government’ (antarpemerintah) Indonesia-Jepang,” katanya. Mauritz mengatakan untuk setelah ditandatangani persetujuan pinjaman baru bisa dimulai pembangunan (groundbreaking).

Ditemui terpisah, Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Yuromichi Muraoka mengatakan pihaknya masih harus melakukan pembicaraan yang lebih lanjut dengan Kemenhub untuk menentukan operator Pelabuhan Patimban. “Tentu saja, kami menginginkan proses ini segera selesai,” katanya.

Yuromichi mengatakan calon perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu terkait rencana perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan tersebut.

“Mungkin sejumlah perusahaan hanya menyatakan minatnya untuk mengoperasikan Patimban, tapi hanya tertarik. Tanpa mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat konsesi, tidak ada satu perusahaan pun yang berani menentukan,” katanya.

Total pinjaman dari Jepang untuk pembangunan pelabuhan pengganti pelabuhan Cilamaya itu tahap pertama mencapai 1,7 miliar dolar AS.

Rincian pembiayaannya, Tahap 1 Rp17,63 triliun (kapasitas 250 ribu TEUs, kendaraan 217.391 CBU), pengerukan -10 meter Tahap 1 fase 2 Rp14,6 triliun, Tahap 2 Rp7,58 triliun, Tahap 3 Rp3,86 triliun. Total yaitu Rp43,22 triliun (3,065,52 miliar dolar AS) Untuk proporsi pembiayaan, yaitu 71 persen pinjaman Jepang, untuk “breakwater”, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan jalan akses, APBN: 19 persen untuk lahan 360 hektare dan pajak 10 persen dan kerja sama pemerintah swasta (KPS) 10 persen untuk peralatan dan pengoperasian Kapasitas total kontainer 7,5 juta TEUs, kendaraan 600 ribu CBU, draft -17 meter, mulai konstruksi Januari 2018, peluncuran awal (Soft opening) yaitu Maret 2019 dan pengoperasian untuk kapasitas penuh mulai 2027. (Ant)

Related Posts

Jenjang SKK Konstruksi LPJK

Jenjang SKK Konstruksi LPJK

Pelajari segala hal tentang Jenjang SKK Konstruksi, termasuk manfaatnya, perpanjangan, syarat administrasi, level, dan cara ceknya. Gaivo Consulting m...