Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas lain menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan destinasi wisata sehingga harus menjadi prioritas.
“Pembangunan infrastruktur pendukung ini memang butuh anggaran cukup besar. Kabupaten/kota kadang kesulitan dalam hal itu. Tetapi bisa dengan cara “sharing” anggaran dengan provinsi,” kata dia ketika dihubungi dari Padang, Minggu (12/11/2017).
Ia mengatakan itu terkait pembangunan Sumbar yang salah satunya fokus pada bidang pariwisata.
Menurutnya Pemprov Sumbar memiliki anggaran yang cukup besar untuk membantu pengembangan destinasi wisata di daerah. Namun karena kewenangan bidang pariwisata berada di kabupaten dan kota, cara yang bisa ditempuh adalah dengan nota kesepahaman.
Nota kesepahaman itu berisi sharing anggaran dengan kabupaten dan kota. Porsi anggaran terbesar tetap menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota yang memiliki destinasi wisata sementara Pemprov Sumbar bisa membantu hingga 40 persen.
Pola itu cukup efektif jika dilaksanakan dengan baik. Namun sayangnya dari 19 kabupaten dan kota, belum semua yang serius memanfaatkan pola kerjasama itu.
Meski demikian, Pemprov Sumbar tidak patah arang dan fokus membantu daerah yang serius mengembangkan bidang pariwisata.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menurut dia juga telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Terpadu Percepatan Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumbar beranggotakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan penggiat serta profesional di bidang pariwisata.
Tim tersebut bertugas untuk mengevaluasi potensi destinasi wisata untuk bisa dikembangkan dan mendata kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi.
Rekomendasi tim tersebut bisa dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), “Masterplan” dan Detail Engineering Design.
Setelah itu baru bisa ditentukan besar anggaran yang diperlukan, lama pengerjaan, serta berapa porsi atau “sharing” pendanaan pemerintah provinsi dan berapa pemerintah kabupaten.
Tahap awal, destinasi menjadi sasaran pengembangan antara lain Kelok Sembilan dan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Kawasan Anai Resort Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman, dan Kawasan Mandeh di Pesisir Selatan. (Ant)
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
