Aturan Bkpm

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah regulasi utama yang mengatur seluruh proses pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya di lingkungan pemerintah. Peraturan presiden ini mencabut Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, membawa perubahan mendasar pada sistem pengadaan nasional termasuk penguatan penggunaan produk dalam negeri melalui ketentuan TKDN.Perpres 16/2018 memperkenalkan beberapa inovasi penting: penggunaan e-Katalog LKPP dan e-Purchasing untuk pengadaan rutin, pemberian peran agen pengadaan kepada pihak ketiga, penguatan mekanisme penunjukan langsung dalam kondisi tertentu, serta pengakuan terhadap Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa (SERTIFIKAT PBJ). Regulasi ini kemudian diperbarui oleh Perpres No. 12 Tahun 2021 yang menjadi perpres pengadaan barang dan jasa terbaru.Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa dapat berujung pada sanksi administratif, blacklist penyedia, hingga proses hukum. Sebaliknya, penyedia yang memahami dan mematuhi ketentuan Perpres ini memiliki posisi tawar lebih kuat, peluang lebih besar dalam proses seleksi, dan terhindar dari risiko gugatan hukum pascakontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan konstruksi Anda memahami dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa, termasuk pemenuhan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen kualifikasi lainnya. Dapatkan panduan lengkap dengan menghubungi tim konsultan kami.

SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) adalah dua dokumen berbeda yang saling melengkapi dalam sistem perizinan jasa konstruksi Indonesia. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS-RBA telah mengintegrasikan keduanya, namun keduanya tetap memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda. Perbedaan SBU dan SIUJK paling mendasar adalah: SBU membuktikan kompetensi teknis badan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha resmi yang memperbolehkan perusahaan beroperasi di bidang jasa konstruksi.SBU diterbitkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) terakreditasi LPJK dan berlaku 3 tahun, mencakup klasifikasi dan kualifikasi teknis. SIUJK diterbitkan melalui sistem OSS-RBA dalam bentuk Sertifikat Standar yang aktif setelah SBU diterima. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), SIUJK tidak lagi diterbitkan secara terpisah oleh pemerintah daerah, melainkan terintegrasi dalam sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM.Perusahaan yang hanya memiliki SIUJK tanpa SBU aktif tidak dapat membuktikan kompetensi teknisnya, sehingga tidak memenuhi syarat prakualifikasi tender proyek konstruksi. Sebaliknya, perusahaan dengan SBU dan SIUJK yang valid dan sinkron dapat beroperasi legal, mengikuti lelang pemerintah, dan membangun reputasi profesional yang berkelanjutan.sbu-konstruksi.com siap membantu proses pembuatan SBU dan SIUJK secara terintegrasi, memastikan kedua dokumen tersinkronisasi dengan benar di sistem OSS. Tim kami berpengalaman menangani berbagai kasus perizinan konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. Hubungi kami untuk layanan pengurusan yang cepat dan terpercaya.

Proses membuat SBU di OSS bagi perusahaan konstruksi baru dimulai dari sistem OSS-RBA (Online Single Submission Berbasis Risiko) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, pengajuan SBU melalui OSS bersifat wajib bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi sebelum dapat beroperasi secara legal dan mengikuti pengadaan pemerintah.Tahapan pembuatan SBU konstruksi: (1) Pastikan perusahaan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) aktif dari OSS; (2) Login ke portal OSS, pilih menu Perizinan Berusaha dan ajukan Sertifikat Standar untuk KBLI jasa konstruksi yang relevan; (3) Upload dokumen: akta pendirian, NPWP, laporan keuangan teraudit, KTP pengurus, dan SKK Konstruksi tenaga ahli sesuai klasifikasi; (4) Verifikasi oleh LSBU yang ditunjuk; (5) Terbitnya SBU dalam sistem terintegrasi. Seluruh proses berlangsung secara digital dan transparan.Perusahaan konstruksi baru yang belum memiliki SBU tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah, BUMN, maupun proyek swasta berskala besar. Kegagalan memenuhi persyaratan dokumen juga dapat mengakibatkan penundaan operasional yang merugikan. Dengan SBU aktif, perusahaan dapat langsung terdaftar di SPSE LPSE dan mulai mengikuti proses pengadaan secara resmi.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda dalam setiap langkah pembuatan SBU baru melalui OSS, mulai dari pengecekan kesiapan dokumen, pengisian data klasifikasi yang tepat, koordinasi dengan LSBU, hingga SBU resmi terbit. Proses kami transparan, cepat, dan berpengalaman. Hubungi kami sekarang.

Persyaratan SBU Konstruksi yang berlaku merujuk pada Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Badan Usaha. Regulasi ini memperbarui seluruh ketentuan teknis dan administrasi yang sebelumnya diatur dalam Permen PUPR No. 19 Tahun 2014. Perusahaan wajib memastikan dokumennya mengacu pada versi peraturan yang paling baru untuk menghindari penolakan pengajuan.Dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan pembuatan SBU: (1) NIB aktif dari OSS-RBA; (2) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan; (3) NPWP badan usaha aktif; (4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) bersertifikat; (5) Minimal 1 (satu) tenaga ahli dengan SKK Konstruksi yang valid sesuai subklasifikasi yang dimohon; (6) Bukti keanggotaan aktif di asosiasi badan usaha konstruksi yang terdaftar di LPJK; (7) Surat pernyataan kebenaran data.Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan pengajuan SBU ditolak oleh LSBU, sehingga perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah yang mensyaratkan SBU valid. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan SBU konstruksi dengan benar memiliki posisi kompetitif dalam proses prakualifikasi dan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari pengguna jasa.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan audit kesiapan dokumen perusahaan Anda sebelum pengajuan SBU, memastikan semua persyaratan terpenuhi sesuai regulasi terkini. Layanan kami mencakup konsultasi persyaratan, pengurusan dokumen pendukung, hingga pendampingan proses sertifikasi. Hubungi kami sekarang untuk mulai.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.