Database Peraturan

Persyaratan SBU Konstruksi yang berlaku merujuk pada Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Badan Usaha. Regulasi ini memperbarui seluruh ketentuan teknis dan administrasi yang sebelumnya diatur dalam Permen PUPR No. 19 Tahun 2014. Perusahaan wajib memastikan dokumennya mengacu pada versi peraturan yang paling baru untuk menghindari penolakan pengajuan.Dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan pembuatan SBU: (1) NIB aktif dari OSS-RBA; (2) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan; (3) NPWP badan usaha aktif; (4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) bersertifikat; (5) Minimal 1 (satu) tenaga ahli dengan SKK Konstruksi yang valid sesuai subklasifikasi yang dimohon; (6) Bukti keanggotaan aktif di asosiasi badan usaha konstruksi yang terdaftar di LPJK; (7) Surat pernyataan kebenaran data.Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan pengajuan SBU ditolak oleh LSBU, sehingga perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah yang mensyaratkan SBU valid. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan SBU konstruksi dengan benar memiliki posisi kompetitif dalam proses prakualifikasi dan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari pengguna jasa.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan audit kesiapan dokumen perusahaan Anda sebelum pengajuan SBU, memastikan semua persyaratan terpenuhi sesuai regulasi terkini. Layanan kami mencakup konsultasi persyaratan, pengurusan dokumen pendukung, hingga pendampingan proses sertifikasi. Hubungi kami sekarang untuk mulai.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kebijakan nasional yang mewajibkan penggunaan produk, bahan, dan tenaga kerja dalam negeri dalam proses pengadaan. Aturan TKDN diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Perindustrian serta regulasi sektoral. Kebijakan ini bertujuan memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk impor dalam belanja pemerintah.Dalam aturan TKDN pengadaan barang dan jasa, penyedia wajib memprioritaskan penggunaan material, peralatan, dan tenaga kerja domestik. Untuk konstruksi, perhitungan TKDN jasa meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, material, dan subkontraktor. Ambang batas TKDN yang ditetapkan bervariasi per jenis pengadaan, dan penyedia yang memenuhi TKDN minimum mendapat preferensi harga dalam evaluasi penawaran. Ketentuan ini diawasi ketat di proyek strategis nasional dan infrastruktur BUMN.Perusahaan konstruksi yang mengabaikan ketentuan TKDN dapat didiskualifikasi dari penilaian preferensi harga, mengakibatkan kalah bersaing meski harga penawaran lebih rendah. Sebaliknya, kontraktor yang aktif mempersiapkan dokumentasi TKDN yang lengkap dan menggunakan komponen dalam negeri secara konsisten memiliki keunggulan kompetitif dalam proses evaluasi pengadaan pemerintah.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memahami ketentuan TKDN yang berlaku untuk sektor konstruksi dan mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan dalam proses tender. Selain itu, kami juga melayani pengurusan SBU Konstruksi yang menjadi prasyarat utama keikutsertaan dalam pengadaan pemerintah. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.

LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 dan direstrukturisasi oleh UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) untuk berada di bawah Kementerian PUPR. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2021, LPJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawas sistem sertifikasi jasa konstruksi nasional, mengakreditasi LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) dan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang menerbitkan SBU dan SKK Konstruksi. Dengan kata lain, LPJK badan usaha tidak langsung menerbitkan SBU, melainkan mengawasi lembaga yang melakukannya.Dalam sistem terkini, LPJK PUPR menetapkan standar dan skema sertifikasi yang tertuang dalam SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, sementara LSBU yang telah mendapat lisensi LPJK menjalankan proses asesmen, verifikasi dokumen, dan penerbitan SBU LPJK. Perusahaan dapat mengecek validitas SBU mereka melalui portal resmi lpjk.net atau sistem terintegrasi OSS-RBA. Data SBU yang terdaftar di sistem LPJK menjadi acuan Pokja Pemilihan saat mengevaluasi dokumen kualifikasi tender.SBU yang tidak terdaftar atau tidak dapat diverifikasi di sistem LPJK resmi dianggap tidak valid dan menyebabkan gugurnya perusahaan dalam proses prakualifikasi tender. Memastikan SBU perusahaan tercatat dengan benar di database LPJK adalah langkah kritis yang tidak boleh diabaikan.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan pemahaman mendalam mekanisme LPJK dan sistem LSBU, sehingga dapat memastikan SBU yang diurus untuk perusahaan Anda tercatat valid dan dapat diverifikasi di sistem resmi. Kami bermitra dengan LSBU terakreditasi untuk memberikan layanan terbaik. Hubungi kami untuk pengurusan SBU yang terjamin keabsahannya.

SBU Konstruksi atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah dokumen legalitas mutlak bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 5 Tahun 2021, setiap badan usaha wajib memiliki sertifikat ini sebagai bukti kompetensi teknis dan kemampuan finansial yang diakui oleh LPJK.Sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah mewajibkan penyedia jasa konstruksi memiliki SBU yang masih berlaku. Persyaratan mencakup dokumen legalitas perusahaan, laporan keuangan auditable, serta tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) yang valid.Tanpa sertifikat badan usaha, perusahaan secara otomatis akan gugur dalam tahap evaluasi administrasi pada sistem LPSE LKPP. Risiko lainnya adalah sanksi daftar hitam (blacklist) jika memalsukan data sertifikasi. Memiliki SBU yang aktif menjamin kepastian hukum dan membuka peluang besar untuk memenangkan tender proyek pemerintah di seluruh Indonesia.sbu-konstruksi.com siap membantu Anda dalam pengurusan SBU Konstruksi secara profesional dan cepat. Kami memastikan seluruh dokumen pendukung memenuhi standar Peraturan LKPP terbaru sehingga perusahaan Anda siap berkompetisi dalam setiap lelang yang ada.