Kepatuhan Regulasi Bank

Standar kompetensi kerja konstruksi adalah acuan kemampuan tenaga kerja sesuai regulasi pemerintah.Regulasi terbaru mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 dan aturan turunannya.Tanpa mengikuti standar, tenaga kerja tidak diakui secara profesional.sbu-konstruksi.com siap membantu memahami regulasi SKK terbaru.

SKK dan SKT merupakan sertifikat kompetensi, namun SKK menggantikan SKT dalam sistem terbaru.SKK memiliki jenjang dan klasifikasi lebih jelas sesuai regulasi.Penggunaan SKT lama sudah tidak berlaku untuk tender.sbu-konstruksi.com siap membantu migrasi dari SKT ke SKK.

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah regulasi utama yang mengatur seluruh proses pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya di lingkungan pemerintah. Peraturan presiden ini mencabut Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, membawa perubahan mendasar pada sistem pengadaan nasional termasuk penguatan penggunaan produk dalam negeri melalui ketentuan TKDN.Perpres 16/2018 memperkenalkan beberapa inovasi penting: penggunaan e-Katalog LKPP dan e-Purchasing untuk pengadaan rutin, pemberian peran agen pengadaan kepada pihak ketiga, penguatan mekanisme penunjukan langsung dalam kondisi tertentu, serta pengakuan terhadap Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa (SERTIFIKAT PBJ). Regulasi ini kemudian diperbarui oleh Perpres No. 12 Tahun 2021 yang menjadi perpres pengadaan barang dan jasa terbaru.Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa dapat berujung pada sanksi administratif, blacklist penyedia, hingga proses hukum. Sebaliknya, penyedia yang memahami dan mematuhi ketentuan Perpres ini memiliki posisi tawar lebih kuat, peluang lebih besar dalam proses seleksi, dan terhindar dari risiko gugatan hukum pascakontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan konstruksi Anda memahami dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa, termasuk pemenuhan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen kualifikasi lainnya. Dapatkan panduan lengkap dengan menghubungi tim konsultan kami.

Persyaratan SBU Konstruksi yang berlaku merujuk pada Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Badan Usaha. Regulasi ini memperbarui seluruh ketentuan teknis dan administrasi yang sebelumnya diatur dalam Permen PUPR No. 19 Tahun 2014. Perusahaan wajib memastikan dokumennya mengacu pada versi peraturan yang paling baru untuk menghindari penolakan pengajuan.Dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan pembuatan SBU: (1) NIB aktif dari OSS-RBA; (2) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan; (3) NPWP badan usaha aktif; (4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) bersertifikat; (5) Minimal 1 (satu) tenaga ahli dengan SKK Konstruksi yang valid sesuai subklasifikasi yang dimohon; (6) Bukti keanggotaan aktif di asosiasi badan usaha konstruksi yang terdaftar di LPJK; (7) Surat pernyataan kebenaran data.Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan pengajuan SBU ditolak oleh LSBU, sehingga perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah yang mensyaratkan SBU valid. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan SBU konstruksi dengan benar memiliki posisi kompetitif dalam proses prakualifikasi dan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari pengguna jasa.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan audit kesiapan dokumen perusahaan Anda sebelum pengajuan SBU, memastikan semua persyaratan terpenuhi sesuai regulasi terkini. Layanan kami mencakup konsultasi persyaratan, pengurusan dokumen pendukung, hingga pendampingan proses sertifikasi. Hubungi kami sekarang untuk mulai.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.