Peraturan Emisi Industri

Jenis SBU Konstruksi diklasifikasikan berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020 yang diadopsi dalam sistem LPJK dan OSS-RBA. Berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, terdapat tiga kelompok besar: SBU Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), SBU Jasa Konsultansi Konstruksi, dan SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi. Setiap kelompok terbagi atas subklasifikasi yang spesifik sesuai jenis pekerjaan.Untuk Jasa Pelaksana, kode utama meliputi: BG (Bangunan Gedung) seperti BG001 (hunian), BG002 (pendidikan), BG006 (industri), BG009 (komersial); SI (Sipil) seperti SI001 (jalan), SI002 (jembatan), SI003 (irigasi), SI004 (drainase); MK (Mekanikal) seperti MK001 dan MK002; EL (Elektrikal) seperti EL007, EL009, EL010, EL011; serta PL (Perampungan Lahan). Untuk Jasa Konsultansi, terdapat kode RE, SP, dan lainnya. Pemilihan kode yang tepat menentukan jenis proyek yang boleh dikerjakan.Kesalahan pemilihan kbli sbu atau kode klasifikasi mengakibatkan gugurnya penawaran dalam tender karena tidak sesuai persyaratan paket pekerjaan. Perusahaan yang memiliki daftar SBU konstruksi yang lengkap dan sesuai dengan bidang usahanya dapat memenangkan lebih banyak kontrak dari berbagai sektor pembangunan nasional.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memetakan klasifikasi KBLI yang paling sesuai dengan bidang usaha dan target pasar konstruksi Anda, kemudian menguruskan seluruh proses sertifikasi hingga SBU dengan kode yang tepat terbit resmi. Konsultasikan kebutuhan SBU Anda sekarang.

SBU Bangunan Gedung adalah subklasifikasi dalam SBU Jasa Pelaksana Konstruksi yang mencakup seluruh pekerjaan konstruksi gedung berbagai fungsi. Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 dan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, kode BG yang tersedia antara lain: BG001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel), BG002 (Bangunan Pendidikan), BG004 (Bangunan Komersial), BG006 (Bangunan Industri), BG007 (Bangunan Kesehatan), BG008 (Bangunan Hiburan), dan BG009 (Bangunan Komersial Khusus).Setiap kode SBU BG dikaitkan dengan KBLI spesifik dan mensyaratkan tenaga ahli bersertifikat SKK Konstruksi dengan subklasifikasi yang sesuai. Misalnya, SBU BG001 memerlukan SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung, sedangkan SBU BG007 untuk gedung kesehatan memerlukan tambahan persyaratan teknis khusus. Perusahaan dapat memilih satu atau beberapa kode BG sesuai bidang spesialisasi atau target diversifikasi proyek.Tanpa memiliki kode BG yang tepat, perusahaan konstruksi tidak dapat mengikuti tender pembangunan gedung pemerintah sesuai fungsinya. Memiliki SBU bangunan gedung dengan kode yang lengkap dan kualifikasi yang memadai membuka peluang di sektor pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan infrastruktur sosial yang terus berkembang.sbu-konstruksi.com siap membantu pengurusan SBU bangunan gedung dengan seluruh kode BG yang dibutuhkan perusahaan Anda. Kami memiliki rekam jejak dalam membantu ratusan kontraktor mendapatkan SBU BG yang valid dan siap digunakan untuk mengikuti tender. Segera hubungi tim kami untuk konsultasi awal.

Persyaratan SBU Konstruksi yang berlaku merujuk pada Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Badan Usaha. Regulasi ini memperbarui seluruh ketentuan teknis dan administrasi yang sebelumnya diatur dalam Permen PUPR No. 19 Tahun 2014. Perusahaan wajib memastikan dokumennya mengacu pada versi peraturan yang paling baru untuk menghindari penolakan pengajuan.Dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan pembuatan SBU: (1) NIB aktif dari OSS-RBA; (2) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan; (3) NPWP badan usaha aktif; (4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) bersertifikat; (5) Minimal 1 (satu) tenaga ahli dengan SKK Konstruksi yang valid sesuai subklasifikasi yang dimohon; (6) Bukti keanggotaan aktif di asosiasi badan usaha konstruksi yang terdaftar di LPJK; (7) Surat pernyataan kebenaran data.Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan pengajuan SBU ditolak oleh LSBU, sehingga perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah yang mensyaratkan SBU valid. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan SBU konstruksi dengan benar memiliki posisi kompetitif dalam proses prakualifikasi dan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari pengguna jasa.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan audit kesiapan dokumen perusahaan Anda sebelum pengajuan SBU, memastikan semua persyaratan terpenuhi sesuai regulasi terkini. Layanan kami mencakup konsultasi persyaratan, pengurusan dokumen pendukung, hingga pendampingan proses sertifikasi. Hubungi kami sekarang untuk mulai.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.

SBU Non Konstruksi adalah sertifikat badan usaha yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi non konstruksi, berbeda dengan SBU Konstruksi yang mengacu pada LPJK/Kementerian PUPR. SBU Non Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi profesi yang diakui pemerintah seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), INKINDO, atau PERKINDO, berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 dan regulasi sektoral masing-masing bidang usaha.Perbedaan utama antara SBU Non Konstruksi KADIN dan SBU Konstruksi LPJK terletak pada regulator penerbit dan jenis pekerjaan yang dicakup. SBU Non Konstruksi mencakup jasa seperti konsultansi manajemen, IT, keuangan, hukum, dan layanan bisnis lainnya. Kualifikasi dan persyaratannya juga berbeda, dengan penekanan pada kompetensi manajerial dan profesional daripada kompetensi teknik sipil. Pemilihan jenis SBU yang tepat bergantung pada KBLI perusahaan dan jenis pengadaan yang akan diikuti.Perusahaan yang salah mendaftarkan jenis SBU (konstruksi vs non konstruksi) akan menghadapi kendala saat mengikuti tender pengadaan karena ketidaksesuaian dokumen. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki SBU yang tepat sesuai bidang usahanya dapat memaksimalkan peluang di segmen pengadaan jasa pemerintah yang sesuai dengan kompetensi intinya.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda menentukan jenis SBU yang paling tepat—konstruksi atau non konstruksi—berdasarkan analisis KBLI, bidang usaha, dan target pengadaan. Tim konsultan kami berpengalaman menangani berbagai jenis pengurusan sertifikat badan usaha di seluruh Indonesia. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.