Pertanian · KBLI & OSS RBA

Legalitas KBLI 01118 tanpa celah kepatuhan

Pendampingan perizinan berusaha PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN sesuai OSS RBA: audit kesesuaian akta dan KBLI, NIB, hingga Sertifikat Standar / PB UMKU, agar operasional dan kualifikasi kemitraan perusahaan Anda terlindungi.

100% Compliance OSS RBA Pendampingan Expert Proses Transparan
Uraian Resmi BPS

Apa cakupan KBLI 01118?

Setiap kegiatan usaha pada OSS RBA wajib mengacu pada kode KBLI yang paling sesuai dengan aktivitas riil. Kode yang tepat menentukan tingkat risiko, jenis Sertifikat Standar, dan daftar PB UMKU yang harus dipenuhi. Ketidaksesuaian antara KBLI, akta, dan kegiatan di lapangan adalah penyebab umum penolakan dan temuan saat verifikasi.

Hierarki KBLI 01118

  • Kategori (huruf) — bagian dari golongan pokok 01
  • Golongan Pokok: 01
  • Golongan: 011
  • Subgolongan: 0111
  • Kelompok: 01118
Keunggulan Layanan

Mengapa pelaku usaha memilih kami

KBLI selaras kegiatan

Pemetaan aktivitas budidaya, panen, dan penjualan ke kode KBLI yang tepat agar OSS memproses risiko dan PB UMKU secara konsisten.

PB UMKU & risiko

Membaca daftar izin turunan dan tingkat risiko sebagai kerangka persiapan dokumen—bukan mengganti penjelasan resmi di portal OSS.

Lokasi & skala

Lahan, gudang, atau titik sortasi yang tercatat di OSS sebaiknya mencerminkan kegiatan nyata untuk mengurangi revisi data.

Rantai nilai

Dari benih dan input pertanian hingga pasar atau olahan: siapkan narasi usaha yang jelas jika Anda menambah KBLI di tahap berikutnya.

Cakupan Pekerjaan

Cakupan pekerjaan untuk KBLI 01118

Validasi KBLI & Akta

Memastikan kode KBLI, maksud-tujuan akta, dan kegiatan riil selaras.

NIB & Sertifikat Standar

Penerbitan NIB dan pemenuhan Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko.

PB UMKU Sektoral

Penyiapan izin teknis dari kementerian/lembaga pembina sektor.

Pasca-Izin

Perubahan data, penambahan KBLI, LKPM, dan perpanjangan.

Perizinan Teknis

PB UMKU yang terkait KBLI 01118

Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang disyaratkan instansi teknis:

Evaluasi Berbasis Risiko

Tingkat risiko OSS RBA untuk KBLI 01118

Regulasi acuan: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 — ruang lingkup Budi daya kapas.

Skala: Usaha Mikro

Tingkat Risiko: Rendah

Luas lahan: <25 Ha
Masa berlaku: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Skala: Usaha Kecil

Tingkat Risiko: Rendah

Luas lahan: <25 Ha
Masa berlaku: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Skala: Usaha Menengah

Tingkat Risiko: Menengah Tinggi

Luas lahan: >25 Ha
Masa berlaku: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  • Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
  • Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
  • Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  • Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  • Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
Skala: Usaha Besar

Tingkat Risiko: Menengah Tinggi

Luas lahan: >25 Ha
Masa berlaku: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  • Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
  • Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
  • Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  • Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
  • Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  • Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
Proses Kerja

Alur Pengurusan Terstruktur

  1. Konsultasi & Audit Berkas

    Kami menelaah akta, kegiatan riil, dan KBLI 01118, lalu menyampaikan gap analysis serta daftar kebutuhan dokumen.

  2. Penyiapan Dokumen & Tenaga Ahli

    Perubahan akta (jika perlu), penyiapan dokumen teknis, dan tenaga ahli / sertifikasi pendukung sesuai sektor.

  3. Input OSS & Kementerian

    Pendaftaran NIB, penambahan KBLI, pemenuhan komitmen Sertifikat Standar / PB UMKU di OSS dan instansi teknis.

  4. Verifikasi & Penerbitan

    Pemantauan verifikasi, penanganan revisi, hingga NIB dan izin terbit lengkap dengan arsip digital.

Kepatuhan & Dokumen

Dasar hukum, persyaratan, dan hasil akhir

Dasar Hukum

Risiko bila diabaikan: Ketidaksesuaian KBLI dengan aktivitas riil dan perizinan teknis dapat menyebabkan penolakan, sanksi administratif, dan hambatan kemitraan.

Rujukan umum; verifikasi versi terbaru pada JDIH atau portal OSS sebelum dijadikan dasar keputusan.

Dokumen dari Anda

  • Akta pendirian dan SK pengesahan Kemenkumham (atau bukti pendaftaran CV/Firma/perorangan)
  • NPWP perusahaan dan identitas pengurus (KTP, NPWP)
  • Akun OSS dan NIB aktif (atau data untuk pendaftaran baru)
  • Maksud dan tujuan usaha dalam akta yang memuat KBLI 01118
  • Bukti lokasi usaha dan kesesuaian ruang (KKPR) sesuai skala kegiatan

Output Resmi

  • Hasil audit kesesuaian KBLI, akta, dan kegiatan usaha (rekomendasi tertulis)
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 01118 tercantum
  • Sertifikat Standar / PB UMKU sesuai tingkat risiko (bila disyaratkan)
  • Arsip digital seluruh dokumen dan bukti pengajuan OSS
  • Checklist kewajiban pasca-izin: LKPM, perubahan data, dan perpanjangan
Konsultasi B2B

Konsultasi Perizinan KBLI 01118

Sampaikan profil usaha dan kebutuhan Anda. Konsultan sektor menghubungi Anda untuk audit awal kesesuaian KBLI, akta, dan perizinan.

  • Respons pada jam kerja
  • Estimasi biaya dan waktu disampaikan tertulis
  • Data Anda hanya untuk keperluan konsultasi
Nama wajib diisi.
Nama perusahaan wajib diisi.
Masukkan nomor yang valid (9-14 digit).
FAQ

FAQ KBLI 01118

Apa itu KBLI 01118 dan siapa yang wajib menggunakannya?
Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan. Pelaku usaha yang kegiatan utamanya sesuai uraian tersebut wajib mencantumkan kode ini pada NIB di OSS.
Apa dasar hukum perizinan untuk KBLI 01118?
Perizinan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2023, ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko (PP No. 28 Tahun 2025), KBLI 2020 (Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020), serta peraturan sektoral kementerian/lembaga terkait. Verifikasi versi terbaru pada JDIH atau portal OSS.
Berapa lama proses pengurusannya?
NIB umumnya terbit segera setelah data valid di OSS. Waktu keseluruhan bergantung pada tingkat risiko, kelengkapan dokumen, dan verifikasi instansi teknis. Kami menyampaikan estimasi tertulis setelah audit berkas.
Bagaimana jika KBLI di akta tidak sesuai?
KBLI di NIB harus sejalan dengan maksud dan tujuan dalam akta. Bila belum sesuai, diperlukan perubahan akta dan pengesahannya terlebih dahulu sebelum KBLI ditambahkan di OSS.
Apakah KBLI dapat ditambah atau diubah setelah NIB terbit?
Bisa. Penambahan atau perubahan KBLI dilakukan melalui perubahan data di OSS, dengan syarat kegiatan tercantum dalam akta dan memenuhi persyaratan sesuai tingkat risiko.
Apa saja kewajiban setelah izin terbit?
Pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode, menjaga kesesuaian kegiatan dengan izin, serta memperpanjang atau memperbarui izin yang memiliki masa berlaku.
Apakah petani atau pelaku usaha pertanian wajib punya NIB?
Bagi yang menjalankan usaha dalam lingkup perizinan berusaha, pendaftaran melalui OSS dan kepemilikan NIB (beserta komitmen PB UMKU sesuai risiko) umumnya menjadi dasar legalitas. Rincian bergantung pada bentuk usaha dan skala; gunakan OSS sebagai sumber keputusan resmi.
Bisakah satu usaha punya beberapa KBLI pertanian?
Ya. Anda dapat menambahkan KBLI lain jika aktivitasnya berbeda secara substansial—misalnya budidaya sekaligus pengolahan pangan—dengan perubahan data di OSS. Pastikan setiap KBLI mencerminkan kegiatan yang benar-benar Anda jalankan.
Apakah KBLI 01115 mencakup pengolahan kacang hijau menjadi makanan?
KBLI 01115 berfokus pada pertanian/budidaya dan pasca panen dasar sesuai definisi BPS. Pengolahan industri pangan biasanya memakai kode manufaktur pangan terpisah. Pilih kombinasi KBLI sesuai proses yang Anda lakukan.
Rujukan Validasi

Rujukan resmi untuk KBLI 01118 — PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN

Jika Anda perlu memvalidasi definisi, persyaratan, atau referensi regulasi untuk aktivitas usaha ini, gunakan rujukan resmi berikut. Untuk kebutuhan sertifikasi standar manajemen, rujukan ISO/IEC, BSN, dan KAN membantu memastikan istilah dan konteks akreditasi tepat.

Pendampingan profesional untuk legalitas & sertifikasi

Kami mendukung perusahaan dan tim manajemen di berbagai sektor di seluruh Indonesia.

Rujukan resmi untuk KBLI 01118 — PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN

Jika Anda perlu memvalidasi definisi, persyaratan, atau referensi regulasi untuk aktivitas usaha ini, gunakan rujukan resmi berikut. Untuk kebutuhan sertifikasi standar manajemen, rujukan ISO/IEC, BSN, dan KAN membantu memastikan istilah dan konteks akreditasi tepat.

Regulasi (verifikasi dasar hukum)

Standar & akreditasi (konteks sertifikasi)

Tautan mengarah ke situs pihak ketiga; isi dan kebijakan privasi mengikuti masing-masing penyedia.