KBLI 01727: PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG

Persyaratan khusus perizinan berusaha untuk tujuan perdagangan:

• pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [14 hari kerja];
• bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [7 hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP diterima].

Persyaratan umum perizinan berusaha:

1. untuk melakukan pengembangbiakan, pembesaran, penangkapan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan/atau perdagangan, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
2. SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah SIPJI Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike.
3. persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
• permohonan penerbitan SIPJI;
• proposal;
• surat pernyataan kebenaran data; dan
• berita acara verifikasi lapangan,
4. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 memuat informasi tentang:
   • nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;
   • tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   • sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan;
   • asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan, yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari alam atau pembelian;
   • sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;
   • perhitungan jumlah jenis ikan akan dimanfaatkan; dan
   • jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki,
5. surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh UPT dengan mekanisme:
   • pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   • petugas UPT melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan.
   • hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan.

Persyaratan khusus perizinan berusaha untuk tujuan perdagangan:

• pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [14 hari kerja];
• bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [7 hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP diterima].

Persyaratan umum perizinan berusaha:

1. untuk melakukan pengembangbiakan, pembesaran, penangkapan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan/atau perdagangan, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
2. SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah SIPJI Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike.
3. persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
• permohonan penerbitan SIPJI;
• proposal;
• surat pernyataan kebenaran data; dan
• berita acara verifikasi lapangan,
4. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 memuat informasi tentang:
   • nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;
   • tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   • sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan;
   • asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan, yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari alam atau pembelian;
   • sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;
   • perhitungan jumlah jenis ikan akan dimanfaatkan; dan
   • jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki,
5. surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh UPT dengan mekanisme:
   • pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   • petugas UPT melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan.
   • hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan.

Persyaratan khusus perizinan berusaha untuk tujuan perdagangan:

• pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [14 hari kerja];
• bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [7 hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP diterima].

Persyaratan umum perizinan berusaha:

1. untuk melakukan pengembangbiakan, pembesaran, penangkapan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan/atau perdagangan, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
2. SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah SIPJI Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike.
3. persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
• permohonan penerbitan SIPJI;
• proposal;
• surat pernyataan kebenaran data; dan
• berita acara verifikasi lapangan,
4. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 memuat informasi tentang:
   • nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;
   • tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   • sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan;
   • asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan, yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari alam atau pembelian;
   • sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;
   • perhitungan jumlah jenis ikan akan dimanfaatkan; dan
   • jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki,
5. surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh UPT dengan mekanisme:
   • pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   • petugas UPT melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan.
   • hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan.

Persyaratan khusus perizinan berusaha untuk tujuan perdagangan:

• pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [14 hari kerja];
• bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [7 hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP diterima].

Persyaratan umum perizinan berusaha:

1. untuk melakukan pengembangbiakan, pembesaran, penangkapan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan/atau perdagangan, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
2. SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah SIPJI Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike.
3. persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
• permohonan penerbitan SIPJI;
• proposal;
• surat pernyataan kebenaran data; dan
• berita acara verifikasi lapangan,
4. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 memuat informasi tentang:
   • nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;
   • tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   • sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan;
   • asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan, yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari alam atau pembelian;
   • sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;
   • perhitungan jumlah jenis ikan akan dimanfaatkan; dan
   • jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki,
5. surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh UPT dengan mekanisme:
   • pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
   • petugas UPT melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan.
   • hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan.