KBLI 03115: PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI LAUT

Persyaratan

Persyaratan

• Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku;
• Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
• Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan
• Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar;
• Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) 1 tahun sejak diterbitkan.
• Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
• Nelayan penangkap benih bening lobster untuk pembudidayaan harus merupakan nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster.
• Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi;
• Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
• Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
• Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru;
• Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
• Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
• Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan
• Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan

• Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan:

  1. Ukuran kapal;
  2. Alat Penangkapan Ikan; dan
  3. Daerah penangkapan ikan

• Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Daerah penangkapan ikan; dan
  4. Pelabuhan Pangkalan.

• Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

  1. Kepemilikan kapal;
  2. Daerah penangkapan ikan;
  3. Alat Penangkapan Ikan;
  4. Ukuran kapal; dan
  5. Pelabuhan Pangkalan.

• Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

  1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
  2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
  3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

• Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

  1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
  2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.

• Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan:

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Ukuran Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;
  4. Menyampaikan informasi:
     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat penangkapan ikan;
     3. Pelabuhan Pangkalan; dan
     4. Ukuran kapal.

• Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi:

  1. Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat Penangkapan Ikan;
     3. Pelabuhan Pangkalan;
     4. Ukuran panjang dan lebar kapal; dan
     5. Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
  2. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
     1. Daerah penangkapan ikan; dan
     2. Alat Penangkapan Ikan.

Persyaratan

• Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku;
• Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
• Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan
• Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar;
• Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) 1 tahun sejak diterbitkan.
• Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
• Nelayan penangkap benih bening lobster untuk pembudidayaan harus merupakan nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster.
• Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi;
• Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
• Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
• Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru;
• Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
• Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
• Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan
• Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan

• Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan:

  1. Ukuran kapal;
  2. Alat Penangkapan Ikan; dan
  3. Daerah penangkapan ikan

• Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Daerah penangkapan ikan; dan
  4. Pelabuhan Pangkalan.

• Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

  1. Kepemilikan kapal;
  2. Daerah penangkapan ikan;
  3. Alat Penangkapan Ikan;
  4. Ukuran kapal; dan
  5. Pelabuhan Pangkalan.

• Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

  1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
  2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
  3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

• Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

  1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
  2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.

• Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan:

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Ukuran Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;
  4. Menyampaikan informasi:
     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat penangkapan ikan;
     3. Pelabuhan Pangkalan; dan
     4. Ukuran kapal.

• Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi:

  1. Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat Penangkapan Ikan;
     3. Pelabuhan Pangkalan;
     4. Ukuran panjang dan lebar kapal; dan
     5. Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
  2. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
     1. Daerah penangkapan ikan; dan
     2. Alat Penangkapan Ikan.

Persyaratan

• Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku;
• Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
• Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan
• Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar;
• Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) 1 tahun sejak diterbitkan.
• Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
• Nelayan penangkap benih bening lobster untuk pembudidayaan harus merupakan nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster.
• Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi;
• Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
• Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
• Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru;
• Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
• Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
• Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan
• Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan

• Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan:

  1. Ukuran kapal;
  2. Alat Penangkapan Ikan; dan
  3. Daerah penangkapan ikan

• Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Daerah penangkapan ikan; dan
  4. Pelabuhan Pangkalan.

• Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

  1. Kepemilikan kapal;
  2. Daerah penangkapan ikan;
  3. Alat Penangkapan Ikan;
  4. Ukuran kapal; dan
  5. Pelabuhan Pangkalan.

• Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

  1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
  2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
  3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

• Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

  1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
  2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.

• Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan:

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Ukuran Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;
  4. Menyampaikan informasi:
     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat penangkapan ikan;
     3. Pelabuhan Pangkalan; dan
     4. Ukuran kapal.

• Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi:

  1. Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat Penangkapan Ikan;
     3. Pelabuhan Pangkalan;
     4. Ukuran panjang dan lebar kapal; dan
     5. Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
  2. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
     1. Daerah penangkapan ikan; dan
     2. Alat Penangkapan Ikan.