KBLI 08920: EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT)

Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) :

1. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP):

1. Teknis: Surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang;
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian:

1. Administartif:
   1. Surat permohonan;
   2. Nomor Induk Berusaha; dan
   3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.
2. Teknis:
   1. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah;
   2. Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;
   3. Neraca sumber daya dan cadangan; dan
   4. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK.
3. Lingkungan:
   1. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
4. Finansial:
   1. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
   2. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) :

1. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP):

1. Teknis: Surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang;
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian:

1. Administartif:
   1. Surat permohonan;
   2. Nomor Induk Berusaha; dan
   3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.
2. Teknis:
   1. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah;
   2. Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;
   3. Neraca sumber daya dan cadangan; dan
   4. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK.
3. Lingkungan:
   1. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
4. Finansial:
   1. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
   2. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) :

1. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP):

1. Teknis: Surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang;
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian:

1. Administartif:
   1. Surat permohonan;
   2. Nomor Induk Berusaha; dan
   3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.
2. Teknis:
   1. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah;
   2. Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;
   3. Neraca sumber daya dan cadangan; dan
   4. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK.
3. Lingkungan:
   1. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
4. Finansial:
   1. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
   2. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) :

1. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP):

1. Teknis: Surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
2. Lingkungan: Berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Finansial:
   1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
   2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang;
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian:

1. Administartif:
   1. Surat permohonan;
   2. Nomor Induk Berusaha; dan
   3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.
2. Teknis:
   1. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah;
   2. Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;
   3. Neraca sumber daya dan cadangan; dan
   4. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK.
3. Lingkungan:
   1. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
4. Finansial:
   1. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
   2. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.