KBLI 60202: AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi, dengan persyaratan sebagai berikut;

1. Pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak;
2. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
3. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku;
4. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan peraturan perundangndangan; dan
5. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran.

Pernyataan:

1. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaran pe-nyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sanggup memenuhi do-kumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing.
3. Sanggup memenuhi persyaratan hak labuh dan/atau izin penggu-naan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Sanggup memenuhi ketentuan penyeleng-garaan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran; dan
7. Sanggup Menyampaikan dokumen yang valid dan benar.
8. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi ter-larang, dan tidak untuk kepentingan pro-paganda bagi kelompok atau golongan tertentu untuk Lembaga Penyiaran Komunitas.

Rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:

1. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
2. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;
3. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran;
4. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham;
5. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta, mencantumkan daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha dan pemegang saham;
6. Stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan
7. Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi, dengan persyaratan sebagai berikut;

1. Pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak;
2. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
3. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku;
4. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan peraturan perundangndangan; dan
5. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran.

Pernyataan:

1. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaran pe-nyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sanggup memenuhi do-kumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing.
3. Sanggup memenuhi persyaratan hak labuh dan/atau izin penggu-naan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Sanggup memenuhi ketentuan penyeleng-garaan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran; dan
7. Sanggup Menyampaikan dokumen yang valid dan benar.
8. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi ter-larang, dan tidak untuk kepentingan pro-paganda bagi kelompok atau golongan tertentu untuk Lembaga Penyiaran Komunitas.

Rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:

1. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
2. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;
3. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran;
4. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham;
5. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta, mencantumkan daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha dan pemegang saham;
6. Stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan
7. Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi, dengan persyaratan sebagai berikut;

1. Pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak;
2. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
3. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku;
4. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan peraturan perundangndangan; dan
5. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran.

Pernyataan:

1. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaran pe-nyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sanggup memenuhi do-kumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing.
3. Sanggup memenuhi persyaratan hak labuh dan/atau izin penggu-naan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Sanggup memenuhi ketentuan penyeleng-garaan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran; dan
7. Sanggup Menyampaikan dokumen yang valid dan benar.
8. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi ter-larang, dan tidak untuk kepentingan pro-paganda bagi kelompok atau golongan tertentu untuk Lembaga Penyiaran Komunitas.

Rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:

1. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
2. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;
3. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran;
4. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham;
5. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta, mencantumkan daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha dan pemegang saham;
6. Stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan
7. Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi, dengan persyaratan sebagai berikut;

1. Pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak;
2. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
3. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku;
4. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerjasama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan peraturan perundangndangan; dan
5. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran.

Pernyataan:

1. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaran pe-nyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sanggup memenuhi do-kumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing.
3. Sanggup memenuhi persyaratan hak labuh dan/atau izin penggu-naan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Sanggup memenuhi ketentuan penyeleng-garaan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan Uji Laik Operasi Penyiaran; dan
7. Sanggup Menyampaikan dokumen yang valid dan benar.
8. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi ter-larang, dan tidak untuk kepentingan pro-paganda bagi kelompok atau golongan tertentu untuk Lembaga Penyiaran Komunitas.

Rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:

1. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
2. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;
3. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran;
4. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham;
5. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta, mencantumkan daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha dan pemegang saham;
6. Stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan
7. Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.