Terbitnya Permen PU No. 6 Tahun 2025 pada 22 Desember 2025 menandai babak baru pengaturan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan ini secara tegas mencabut Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 melalui Pasal 24. Bagi pelaku usaha jasa konstruksi, perubahan ini bukan sekadar pergantian nomenklatur kementerian, melainkan pergeseran cara negara mengawasi dan menjatuhkan sanksi.
Perbedaan paling mencolok terletak pada batang tubuh. Permen lama hanya memuat 5 pasal dengan 2 lampiran. Permen baru merangkum 25 pasal dalam 7 bab dengan 4 lampiran. Cakupannya pun diperluas: bukan hanya standar kegiatan usaha dan produk, tetapi juga pelaksanaan pengawasan serta pengenaan sanksi secara tersendiri.
Ringkasan berikut memetakan perubahan pokok yang perlu Anda ketahui, mulai dari induk peraturan, kualifikasi usaha, syarat baru SBU, hingga rezim sanksi berjenjang. Bagian akhir menyertakan catatan kehati-hatian atas beberapa kejanggalan redaksional yang perlu Anda konfirmasi ke salinan resmi.
Poin Kunci
- Permen PU No. 6 Tahun 2025 mencabut Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 dan berinduk pada PP No. 28 Tahun 2025, menggantikan PP No. 5 Tahun 2021.
- Kualifikasi usaha jasa konstruksi kini dibagi Kecil 1, 2, 3, Menengah, dan Besar, dengan subklasifikasi spesialis yang juga berkualifikasi.
- Syarat SBU bertambah: sistem manajemen anti penyuapan, keanggotaan asosiasi, pelaporan beneficial ownership, dan laporan kegiatan usaha tahunan.
- Rezim sanksi berjenjang baru mencakup peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pencabutan PB, dan daftar hitam.
- SBU lama tetap berlaku, tetapi wajib dikonversi dalam 6 bulan sejak surat pimpinan unit Jasa Konstruksi terbit.
Apa yang Baru dan Mengapa Anda Perlu Memperhatikannya
Yang paling mendasar berubah adalah induk peraturan. Permen PUPR 6/2021 berdiri di atas PP 5/2021, sedangkan Permen PU 6/2025 berdiri di atas PP 28/2025. Kementerian penyelenggara pun berubah nomenklatur, dari PUPR menjadi PU. Tabel berikut merangkum perbedaan umum kedua peraturan.
| Aspek | Permen PUPR 6/2021 | Permen PU 6/2025 |
|---|---|---|
| Induk PP | PP 5/2021 | PP 28/2025 |
| Kementerian | PUPR | PU |
| Judul dan cakupan | Standar kegiatan usaha dan produk | Standar kegiatan usaha, produk, jasa, pelaksanaan pengawasan, dan pengenaan sanksi |
| Batang tubuh | 5 pasal | 25 pasal, 7 bab |
| Lampiran | 2 lampiran | 4 lampiran |
| Sektor | Jasa konstruksi, SDA, jalan dan jalan tol | Jasa konstruksi, SDA, bina marga, cipta karya |
Perluasan sektor ke cipta karya adalah tambahan yang patut dicatat. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kini berdiri sebagai bidang tersendiri dengan standar dan sanksi yang diatur eksplisit.
Perubahan Kualifikasi dan Syarat SBU di Jasa Konstruksi
Perubahan paling teknis terjadi pada kualifikasi usaha dan syarat Sertifikat Badan Usaha (SBU). Permen lama hanya mengenal kualifikasi K, M, dan B untuk BUJKN, dengan subklasifikasi spesialis yang tidak memiliki kualifikasi. Permen baru merinci pekerjaan konstruksi menjadi Kecil 1, 2, 3, Menengah, dan Besar, sementara konsultansi dibagi Kecil, Menengah, dan Besar.
Subklasifikasi spesialis kini juga berkualifikasi. Beberapa di antaranya dibatasi, misalnya subklasifikasi KK014 hanya untuk Menengah atau Besar, serta BS013, BS014, BS015, BS018, BS019, dan IN003/IN010 juga hanya untuk Menengah atau Besar. Pembatasan ini mengubah peta pelaku usaha, khususnya bagi badan usaha kecil yang sebelumnya dapat mengambil pekerjaan spesialis.
Kriteria penilaian yang semula hanya merujuk pada pasal PP tanpa angka kini dimuat langsung di Lampiran I A.3. Penjualan tahunan konstruksi bergerak dari K1 dengan batas paling banyak Rp2 miliar hingga Besar di atas Rp50 miliar. Ekuitas minimum berkisar dari Rp300 juta untuk K1 sampai Rp10 miliar untuk Besar. Peralatan minimal 1 unit bagi Kecil dan Menengah, serta 2 unit per subklasifikasi bagi Besar.
Pada sisi personel, Permen lama mengenal PJBU, PJTBU, dan PJSKBU. Permen baru memakai PJBU, PJTBU, dan PJKBU dengan jenjang KKNI minimum per kualifikasi serta aturan rangkap jabatan yang lebih rinci. Inilah titik yang sering terlewat: penyesuaian jenjang personel kerap memakan waktu lebih lama daripada pengurusan dokumen administrasi.
Syarat baru yang ditambahkan untuk memperoleh SBU mencakup sistem manajemen anti penyuapan, keanggotaan asosiasi, pelaporan beneficial ownership, serta laporan kegiatan usaha tahunan dan pengembangan usaha berkelanjutan untuk perpanjangan. Syarat sistem manajemen anti penyuapan dapat dipenuhi lewat sertifikat, PANCEK KPK, atau surat komitmen dengan tenggat bertahap. Bagi BUJK PMA, modal asing dibatasi maksimal 70 persen untuk pemegang saham ASEAN dan 67 persen untuk non-ASEAN. Masa berlaku SBU ditetapkan 3 tahun, dengan perpanjangan paling lambat 30 hari sebelum habis.
Pemenuhan komitmen peralatan juga berubah. Permen lama mewajibkan bukti diserahkan ke LSBU dalam 30 hari setelah SBU terbit. Permen baru memakai surat pernyataan komitmen kesanggupan yang dicatat di SIJK, dengan pengecualian untuk konsultansi.
Perubahan di Sektor Sumber Daya Air dan Bina Marga
Pada sektor sumber daya air, Permen lama hanya memuat satu standar izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha, dengan detail teknis air tanah seperti geolistrik, sumur resapan, dan log bor. Permen baru memecahnya menjadi beberapa perizinan berusaha: Izin Pengusahaan SDA, Izin Pengusahaan SDA untuk kegiatan yang sudah berjalan sebelum UU 6/2023 dengan sanksi denda administratif, Izin Pengalihan Alur Sungai termasuk versi kegiatan yang sudah dilakukan, dan Izin Pemanfaatan Irigasi.
Mekanismenya kini lewat Unit Pelayanan Publik dan Tim Verifikasi, dengan tenggat yang dipatok: 7 hari untuk izin pengusahaan, 14 hari untuk irigasi, dan 16 hari untuk rekomendasi teknis pengalihan alur sungai. Ada ketentuan baru tentang PLTS terapung, urutan prioritas, dan pembatalan izin bila bangunan tidak difungsikan dalam 1 tahun atau konstruksi tidak dimulai dalam 5 tahun. Fokusnya kini air permukaan, sementara detail teknis air tanah versi lama tidak diulang.
Di bina marga, Permen lama hanya memuat dua standar umum, yaitu bagian jalan dan bagian jalan tol. Permen baru menambahkan perizinan berusaha untuk aktivitas jalan tol dengan KBLI 52213, skala besar, risiko menengah rendah, verifikasi otomatis, dan daftar kewajiban laporan. Perizinan UMKU non-tol dan tol dirinci per jenis kegiatan dengan tenggat verifikasi yang berbeda: 17 hari untuk non-tol, 12 hari untuk tol, dan 22 hari untuk simpang susun.
Sanksi Berjenjang: Apa yang Benar-Benar Baru
Inilah bagian yang paling patut diperhatikan. Permen lama hanya menyinggung pengawasan secara sepintas per KBLI. Permen baru membangun rezim sanksi tersendiri di Bab III dan IV serta Lampiran III dan IV. Sanksi dijatuhkan berjenjang, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dengan besaran yang dirinci per sektor.
| Sektor | Urutan Sanksi | Catatan Khas |
|---|---|---|
| Jasa konstruksi | Peringatan tertulis, denda administratif (PNBP), penghentian sementara, pencabutan PB, daftar hitam | Tanpa SBU saat melaksanakan layanan: penghentian sementara plus denda 10 persen nilai kontrak |
| Sumber daya air | Peringatan 3 kali (masing-masing 7 hari), penghentian sementara 14 hari, pembekuan 14 hari, daya paksa polisional, pencabutan | Tahapan relatif panjang, memberi ruang perbaikan sebelum pencabutan |
| Bina marga (jalan tol) | Peringatan lalu pencabutan | Dua tahap saja, paling singkat |
| Bina marga (UMKU) | Peringatan, penghentian sementara paling lama 1 tahun, denda berupa pencairan jaminan atau asuransi, pencabutan | Denda diwujudkan lewat pencairan jaminan, bukan setoran tunai |
| Cipta karya (SPAM) | Peringatan 3 kali (masing-masing 10 hari), penghentian 14 hari, pembekuan 3 bulan, pencabutan | Masa pembekuan paling lama di antara sektor lain |
Beberapa rincian sanksi jasa konstruksi patut dicatat. Denda tidak menyampaikan laporan tahunan ditetapkan Rp1 juta untuk kualifikasi Menengah dan Besar, serta Rp200 ribu untuk Kecil. Bupati atau Walikota berwenang atas BUJKN kecil dan menengah. Daftar hitam mencakup NIB, PJBU, dan PJTBU, dan perizinan berusaha baru baru dapat diajukan setelah minimal 3 tahun.
Pada sektor cipta karya yang baru diatur, perizinan berusaha Penyelenggaraan SPAM dengan KBLI 36001 berisiko menengah tinggi. Kewenangan penerbitan ada pada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dengan penerbitan paling lama 30 hari kerja. Peninjauan ulang dilakukan tiap 5 tahun, dan perizinan batal demi hukum bila sarana terbengkalai 1 tahun. Pelaku usahanya mencakup BUMN, BUMD, BUM Desa, BUP KPBU, dan BUKS, dengan dokumen wajib berupa rencana bisnis, kajian kelayakan, dokumen perencanaan, dan rekomendasi teknis.
Ketentuan Peralihan dan Tenggat yang Perlu Anda Kejar
Pasal 20 sampai 22 mengatur peralihan yang tidak boleh Anda lewatkan. Sertifikasi BUJK lewat SIJK terintegrasi baru berjalan setelah terbit surat pimpinan unit Jasa Konstruksi. SBU yang sudah ada tetap berlaku, tetapi wajib dikonversi dalam 6 bulan sejak surat itu terbit, tanpa asesmen, dengan masa berlaku mengikuti SBU lama. Bila tidak dikonversi, SBU dinyatakan tidak berlaku.
Kontrak dan tender yang sedang berjalan dilindungi. Selama SIJK belum siap, Permen PUPR 8/2022 tetap menjadi rujukan. Pimpinan unit memiliki kewenangan diskresi menurut Pasal 20 ayat (3). Untuk pelaku usaha air minum yang sudah ada, pendaftaran di OSS wajib dilakukan dalam 4 bulan. Pasal 23 juga menjaga beberapa peraturan lama, termasuk Permen 20/PRT/M/2010, Permen PUPR 8/2022, 3/2023, 2/2024, dan 4/2024, sepanjang tidak bertentangan.
Pelajaran praktisnya, jangan menunggu surat pimpinan unit terbit baru bersiap. Kumpulkan dokumen sistem manajemen anti penyuapan, keanggotaan asosiasi, dan pelaporan beneficial ownership lebih awal. Tenggat 6 bulan terdengar panjang, tetapi antrean konversi biasanya menumpuk di bulan-bulan terakhir.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah SBU lama saya masih berlaku setelah Permen PU 6/2025 terbit?
Masih berlaku. Namun, SBU tersebut wajib dikonversi dalam 6 bulan sejak surat pimpinan unit Jasa Konstruksi terbit. Bila tidak dikonversi, SBU dinyatakan tidak berlaku.
Apakah kontrak yang sedang berjalan ikut terdampak?
Tidak. Kontrak dan tender yang sedang berjalan dilindungi oleh ketentuan peralihan. Yang berubah adalah standar dan syarat untuk pengurusan izin baru atau perpanjangan.
Berapa denda bila tidak menyampaikan laporan tahunan?
Menurut ringkasan Permen PU 6/2025, denda ditetapkan Rp1 juta untuk kualifikasi Menengah dan Besar, serta Rp200 ribu untuk Kecil. Konfirmasikan angka ini ke salinan resmi karena ada kejanggalan redaksional di Lampiran IV.
Kesimpulan
Permen PU 6/2025 membawa tiga perubahan besar: kualifikasi usaha yang lebih rinci, syarat SBU yang lebih ketat, dan rezim sanksi berjenjang yang sebelumnya tidak diatur tegas. Bagi pelaku jasa konstruksi, langkah paling mendesak adalah memetakan posisi kualifikasi, menyiapkan dokumen syarat baru, dan memantau terbitnya surat pimpinan unit sebagai titik mulai tenggat konversi SBU. Jika Anda membutuhkan pendampingan dalam menilai dampak peraturan ini terhadap badan usaha Anda, konsultasikan langsung dengan yaplegal.id.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum, bukan nasihat hukum atas kasus tertentu, dan tidak menimbulkan hubungan advokat dengan klien. Ringkasan ini disusun dari dokumen perbandingan yang perlu diverifikasi ke salinan resmi di JDIH Kementerian PU. Untuk penilaian yang sesuai dengan situasi badan usaha Anda, konsultasikan langsung dengan yaplegal.id.
Sumber & referensi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Standar Produk, dan Standar Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, serta Pengenaan Sanksi. https://jdih.pu.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.go.id
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. https://peraturan.go.id
