Kebijakan Investasi

Tender proyek pemerintah dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Setiap perusahaan yang ingin cara ikut tender proyek pemerintah wajib mendaftarkan diri di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan memiliki SBU Konstruksi yang valid sesuai klasifikasi paket pekerjaan yang ditenderkan. Dasar hukumnya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya melalui Perpres No. 12 Tahun 2021.Langkah-langkah mengikuti tender proyek pemerintah: (1) Daftar akun di SPSE LPSE instansi terkait; (2) Upload dokumen kualifikasi meliputi SBU, SKK, akta perusahaan, NPWP, dan laporan keuangan; (3) Unduh dokumen lelang dan pelajari HPS (Harga Perkiraan Sendiri); (4) Siapkan penawaran harga dan dokumen teknis; (5) Submit penawaran sebelum batas waktu. Proses evaluasi meliputi tahap prakualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga.Perusahaan yang tidak memenuhi syarat dokumen, seperti SBU kedaluwarsa atau SKK yang tidak sesuai, akan dinyatakan gugur di tahap administrasi. Sebaliknya, perusahaan yang mempersiapkan diri dengan baik, memiliki rekam jejak proyek, dan menyusun penawaran kompetitif berpeluang besar menang lelang dan mendapatkan kontrak dari anggaran negara.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda mempersiapkan seluruh persyaratan dokumen untuk mengikuti tender proyek pemerintah, mulai dari pengurusan SBU, SKK Konstruksi, hingga pendampingan teknis dalam proses penawaran di LPSE. Hubungi kami untuk konsultasi strategi tender yang efektif.

SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) adalah dua dokumen berbeda yang saling melengkapi dalam sistem perizinan jasa konstruksi Indonesia. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS-RBA telah mengintegrasikan keduanya, namun keduanya tetap memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda. Perbedaan SBU dan SIUJK paling mendasar adalah: SBU membuktikan kompetensi teknis badan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha resmi yang memperbolehkan perusahaan beroperasi di bidang jasa konstruksi.SBU diterbitkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) terakreditasi LPJK dan berlaku 3 tahun, mencakup klasifikasi dan kualifikasi teknis. SIUJK diterbitkan melalui sistem OSS-RBA dalam bentuk Sertifikat Standar yang aktif setelah SBU diterima. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), SIUJK tidak lagi diterbitkan secara terpisah oleh pemerintah daerah, melainkan terintegrasi dalam sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM.Perusahaan yang hanya memiliki SIUJK tanpa SBU aktif tidak dapat membuktikan kompetensi teknisnya, sehingga tidak memenuhi syarat prakualifikasi tender proyek konstruksi. Sebaliknya, perusahaan dengan SBU dan SIUJK yang valid dan sinkron dapat beroperasi legal, mengikuti lelang pemerintah, dan membangun reputasi profesional yang berkelanjutan.sbu-konstruksi.com siap membantu proses pembuatan SBU dan SIUJK secara terintegrasi, memastikan kedua dokumen tersinkronisasi dengan benar di sistem OSS. Tim kami berpengalaman menangani berbagai kasus perizinan konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. Hubungi kami untuk layanan pengurusan yang cepat dan terpercaya.

Proses membuat SBU di OSS bagi perusahaan konstruksi baru dimulai dari sistem OSS-RBA (Online Single Submission Berbasis Risiko) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, pengajuan SBU melalui OSS bersifat wajib bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi sebelum dapat beroperasi secara legal dan mengikuti pengadaan pemerintah.Tahapan pembuatan SBU konstruksi: (1) Pastikan perusahaan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) aktif dari OSS; (2) Login ke portal OSS, pilih menu Perizinan Berusaha dan ajukan Sertifikat Standar untuk KBLI jasa konstruksi yang relevan; (3) Upload dokumen: akta pendirian, NPWP, laporan keuangan teraudit, KTP pengurus, dan SKK Konstruksi tenaga ahli sesuai klasifikasi; (4) Verifikasi oleh LSBU yang ditunjuk; (5) Terbitnya SBU dalam sistem terintegrasi. Seluruh proses berlangsung secara digital dan transparan.Perusahaan konstruksi baru yang belum memiliki SBU tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah, BUMN, maupun proyek swasta berskala besar. Kegagalan memenuhi persyaratan dokumen juga dapat mengakibatkan penundaan operasional yang merugikan. Dengan SBU aktif, perusahaan dapat langsung terdaftar di SPSE LPSE dan mulai mengikuti proses pengadaan secara resmi.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda dalam setiap langkah pembuatan SBU baru melalui OSS, mulai dari pengecekan kesiapan dokumen, pengisian data klasifikasi yang tepat, koordinasi dengan LSBU, hingga SBU resmi terbit. Proses kami transparan, cepat, dan berpengalaman. Hubungi kami sekarang.

Biaya pembuatan SBU Konstruksi bervariasi tergantung pada kualifikasi, jumlah klasifikasi yang diajukan, dan kesiapan dokumen perusahaan. Berdasarkan ketentuan LSBU terakreditasi LPJK, komponen biaya umumnya meliputi biaya sertifikasi LSBU, biaya audit laporan keuangan oleh KAP, biaya SKK Konstruksi tenaga ahli yang dibutuhkan, serta biaya jasa konsultan pendamping bila diperlukan. Transparansi biaya menjadi kunci dalam memilih mitra pengurusan SBU yang terpercaya.Secara umum, biaya sbu konstruksi untuk kualifikasi Kecil (K1-K3) berkisar lebih rendah dibanding kualifikasi Menengah (M1-M2) dan Besar (B1-B2) karena persyaratan tenaga ahli dan audit keuangannya berbeda. Biaya pembuatan SBU Gapensi melalui asosiasi Gapensi atau biaya pembuatan SBU Gapeksindo juga memperhitungkan iuran keanggotaan asosiasi yang merupakan syarat wajib sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Hindari penawaran biaya yang sangat rendah tanpa kejelasan proses, karena berisiko menghasilkan SBU tidak sah.Investasi yang tepat dalam pengurusan SBU konstruksi memberikan manfaat jangka panjang berupa akses ke pasar tender yang lebih luas. Sebaliknya, penghematan biaya dengan jalur tidak resmi berisiko menghasilkan sertifikat palsu yang dapat menyebabkan sanksi hukum berat dan pencabutan izin usaha sesuai UU No. 2 Tahun 2017.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan layanan jasa pembuatan SBU konstruksi dengan harga transparan, proses terdokumentasi, dan hasil yang dapat diverifikasi di sistem LPJK resmi. Kami juga membantu perencanaan anggaran pengurusan SBU sesuai kualifikasi yang ditargetkan. Hubungi kami untuk simulasi biaya tanpa kewajiban.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.