Perizinan Agraria

Proses membuat SBU di OSS bagi perusahaan konstruksi baru dimulai dari sistem OSS-RBA (Online Single Submission Berbasis Risiko) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, pengajuan SBU melalui OSS bersifat wajib bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi sebelum dapat beroperasi secara legal dan mengikuti pengadaan pemerintah.Tahapan pembuatan SBU konstruksi: (1) Pastikan perusahaan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) aktif dari OSS; (2) Login ke portal OSS, pilih menu Perizinan Berusaha dan ajukan Sertifikat Standar untuk KBLI jasa konstruksi yang relevan; (3) Upload dokumen: akta pendirian, NPWP, laporan keuangan teraudit, KTP pengurus, dan SKK Konstruksi tenaga ahli sesuai klasifikasi; (4) Verifikasi oleh LSBU yang ditunjuk; (5) Terbitnya SBU dalam sistem terintegrasi. Seluruh proses berlangsung secara digital dan transparan.Perusahaan konstruksi baru yang belum memiliki SBU tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah, BUMN, maupun proyek swasta berskala besar. Kegagalan memenuhi persyaratan dokumen juga dapat mengakibatkan penundaan operasional yang merugikan. Dengan SBU aktif, perusahaan dapat langsung terdaftar di SPSE LPSE dan mulai mengikuti proses pengadaan secara resmi.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda dalam setiap langkah pembuatan SBU baru melalui OSS, mulai dari pengecekan kesiapan dokumen, pengisian data klasifikasi yang tepat, koordinasi dengan LSBU, hingga SBU resmi terbit. Proses kami transparan, cepat, dan berpengalaman. Hubungi kami sekarang.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan anggaran negara (APBN/APBD). Regulasi utamanya adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, serta pedoman teknis dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui berbagai Peraturan Lembaga (Perlem LKPP).Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: (1) PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pemegang kewenangan anggaran; (2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak; (3) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung di bawah ambang batas; (4) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja) untuk tender dan seleksi; (5) PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan); serta (6) Penyedia Barang/Jasa yang merupakan badan usaha atau perorangan.Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU valid dan dokumen kualifikasi lengkap tidak dapat menjadi peserta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Memahami struktur pelaku pengadaan membantu perusahaan konstruksi membangun komunikasi yang tepat dengan pihak berwenang dan meningkatkan peluang mendapatkan kontrak.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memenuhi seluruh syarat kualifikasi sebagai penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengurusan SBU, SKK Konstruksi, dan dokumen pendukung lainnya. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha konstruksi Anda bersama kami.

Tender proyek swasta adalah proses seleksi penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi swasta di luar mekanisme pengadaan pemerintah. Meskipun tidak terikat Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagian besar pemberi kerja swasta berskala besar tetap mensyaratkan SBU Konstruksi yang valid sebagai bukti kompetensi, mengacu pada standar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Info lelang proyek swasta umumnya tersebar melalui platform digital, asosiasi profesi, dan jaringan bisnis.Cara mendapatkan info tender proyek swasta: (1) Daftar di platform pengadaan swasta seperti konstruksi.co.id, Faspro, atau layanan serupa; (2) Aktif di asosiasi konstruksi (Gapensi, Gapeksindo, INKINDO); (3) Bangun portofolio proyek yang terdokumentasi dengan baik; (4) Pastikan SBU Konstruksi dan SKK aktif serta sesuai dengan jenis pekerjaan yang diincar; (5) Siapkan profil perusahaan yang profesional. Persyaratan tender proyek bangunan swasta umumnya mencakup akta perusahaan, NPWP, pengalaman kerja, dan tenaga ahli yang kompeten.Perusahaan konstruksi tanpa SBU aktif sering kali langsung didiskualifikasi sejak tahap seleksi awal oleh pemberi kerja swasta yang serius. Sebaliknya, perusahaan bersertifikat dengan rekam jejak yang baik lebih mudah mendapatkan kepercayaan klien korporasi dan dapat mengikuti tender proyek konstruksi bernilai tinggi tanpa hambatan administrasi.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda membangun kelengkapan dokumen perizinan yang diakui di pasar tender swasta maupun pemerintah, mulai dari SBU, SKK, hingga profil perusahaan yang kompetitif. Hubungi kami untuk strategi pengembangan bisnis konstruksi yang terarah.

Pengurusan SBU online kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui sistem digital berkat integrasi antara OSS-RBA (Online Single Submission Berbasis Risiko) dan sistem LSBU terakreditasi LPJK. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, seluruh proses dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan SBU Konstruksi dilaksanakan secara digital tanpa perlu kunjungan fisik ke kantor LSBU. Hal ini mempercepat dan mempermudah proses urus SBU bagi perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.Alur pengurusan SBU konstruksi secara online: (1) Login ke portal OSS-RBA (oss.go.id); (2) Pilih menu Perizinan Berusaha → Sertifikat Standar untuk KBLI konstruksi yang dipilih; (3) Upload seluruh dokumen persyaratan secara digital; (4) Sistem OSS meneruskan ke LSBU yang ditunjuk untuk verifikasi dan asesmen; (5) Bila lulus asesmen, SBU diterbitkan dan terintegrasi di OSS. Durasi proses umumnya berkisar 14–30 hari kerja untuk pengajuan lengkap, namun bisa lebih cepat dengan pendampingan yang tepat.Pengajuan yang tidak lengkap atau tidak sesuai format akan dikembalikan oleh LSBU, menunda proses dan berpotensi menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan tender. Dengan pendampingan profesional, tingkat penolakan dapat diminimalisir dan waktu pengurusan dipersingkat secara signifikan.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan layanan pengurusan SBU online secara end-to-end: dari audit kelayakan dokumen, persiapan upload, monitoring proses di sistem OSS, hingga konfirmasi terbitnya SBU. Kami telah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia mendapatkan SBU mereka tepat waktu. Hubungi kami untuk layanan pengurusan SBU yang cepat dan profesional.

Penunjukan langsung konstruksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi tanpa proses kompetisi, di mana pemerintah langsung menunjuk satu penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 38, aturan penunjukan langsung hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas: keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau keamanan negara, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia (monopoli teknis), pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia, serta repeat order dalam kondisi tertentu.Prosedur penunjukan langsung untuk konstruksi tetap mensyaratkan penyedia memiliki SBU Konstruksi yang valid sesuai pekerjaan yang dimaksud, serta SKK Konstruksi tenaga ahli yang kompeten. Proses meliputi: undangan kepada penyedia tertentu, negosiasi teknis dan harga, klarifikasi dokumen, hingga penandatanganan kontrak. Meski lebih cepat dari proses tender, penunjukan langsung tetap harus dipertanggungjawabkan secara administratif kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung dapat berujung pada temuan audit BPK, sanksi administratif bagi pejabat pengadaan, dan investigasi KPK. Bagi penyedia konstruksi, memahami batas-batas legal penunjukan langsung penting untuk menghindari keterlibatan dalam praktik pengadaan yang tidak sesuai regulasi, yang dapat berujung pada blacklist dan sanksi hukum.sbu-konstruksi.com siap membantu memastikan perusahaan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia dalam mekanisme penunjukan langsung maupun tender reguler, termasuk SBU Konstruksi aktif, SKK Konstruksi, dan rekam jejak proyek yang terdokumentasi. Hubungi kami untuk konsultasi perizinan konstruksi.