Undang Undang Nomor 3

Tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pekerjaan konstruksi diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021. Proses ini mencakup dua fase besar: perencanaan pengadaan (penyusunan rencana umum pengadaan, pemaketan, penganggaran) dan pelaksanaan pengadaan (pemilihan penyedia, penetapan kontrak, pelaksanaan dan pengawasan). Memahami seluruh tahapan ini krusial bagi perusahaan konstruksi yang ingin aktif di pasar pengadaan pemerintah.Tahapan detail pemilihan penyedia untuk konstruksi meliputi: (1) Pengumuman/undangan; (2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen; (3) Pemberian penjelasan (aanwijzing); (4) Penyampaian dokumen penawaran; (5) Pembukaan penawaran; (6) Evaluasi administrasi, teknis, dan harga; (7) Negosiasi (bila diperlukan); (8) Penetapan dan pengumuman pemenang; (9) Masa sanggah; (10) Penandatanganan kontrak. Seluruh proses dilakukan melalui sistem SPSE LKPP secara elektronik dan transparan.Perusahaan yang tidak mempersiapkan diri dengan baik—terutama dalam hal kelengkapan SBU, SKK, dan dokumen administrasi—sering kali gugur di tahap evaluasi administrasi yang merupakan tahap paling awal. Memahami tahapan lelang proyek secara mendalam memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memaksimalkan peluang keberhasilan di setiap tahapan seleksi.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan konstruksi Anda dalam memahami dan menavigasi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari kesiapan dokumen kualifikasi hingga strategi penawaran yang kompetitif. Kami juga menyediakan layanan pengurusan SBU dan SKK Konstruksi sebagai fondasi utama keikutsertaan dalam pengadaan. Hubungi kami sekarang.

Penunjukan langsung konstruksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi tanpa proses kompetisi, di mana pemerintah langsung menunjuk satu penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 38, aturan penunjukan langsung hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas: keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau keamanan negara, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia (monopoli teknis), pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia, serta repeat order dalam kondisi tertentu.Prosedur penunjukan langsung untuk konstruksi tetap mensyaratkan penyedia memiliki SBU Konstruksi yang valid sesuai pekerjaan yang dimaksud, serta SKK Konstruksi tenaga ahli yang kompeten. Proses meliputi: undangan kepada penyedia tertentu, negosiasi teknis dan harga, klarifikasi dokumen, hingga penandatanganan kontrak. Meski lebih cepat dari proses tender, penunjukan langsung tetap harus dipertanggungjawabkan secara administratif kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung dapat berujung pada temuan audit BPK, sanksi administratif bagi pejabat pengadaan, dan investigasi KPK. Bagi penyedia konstruksi, memahami batas-batas legal penunjukan langsung penting untuk menghindari keterlibatan dalam praktik pengadaan yang tidak sesuai regulasi, yang dapat berujung pada blacklist dan sanksi hukum.sbu-konstruksi.com siap membantu memastikan perusahaan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia dalam mekanisme penunjukan langsung maupun tender reguler, termasuk SBU Konstruksi aktif, SKK Konstruksi, dan rekam jejak proyek yang terdokumentasi. Hubungi kami untuk konsultasi perizinan konstruksi.

SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) kini diterbitkan melalui sistem SBU OSS RBA yang terintegrasi dengan portal LPJK Net SBU. Transformasi digital ini didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor konstruksi.Prosedur pengurusan SBU online dimulai dengan validasi NIB (Nomor Induk Berusaha) di portal OSS, kemudian dilanjutkan dengan permohonan ke LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha). Perusahaan harus mengunggah data peralatan, neraca keuangan, serta menunjuk PJT (Penanggung Jawab Teknis) dan PJK (Penanggung Jawab Klasifikasi) yang memiliki SKK Konstruksi aktif.Ketidakpatuhan dalam sinkronisasi data OSS dan LPJK mengakibatkan SBUJK tidak muncul dalam sistem SIKAP LKPP, sehingga perusahaan tidak bisa ikut tender proyek. Manfaat memiliki SBUJK yang terverifikasi adalah kemudahan dalam proses e-tendering dan pengakuan kualifikasi usaha (Kecil, Menengah, atau Besar) secara nasional.sbu-konstruksi.com siap membantu memandu Anda melalui setiap tahapan teknis di OSS RBA. Kami memastikan integrasi data antara portal OSS dan sistem informasi LPJK berjalan lancar tanpa kendala teknis demi kelancaran bisnis konstruksi Anda.

Proses perpanjang sbu kini harus mengikuti ketentuan terbaru dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Sertifikat Badan Usaha memiliki masa berlaku 3 tahun, dan permohonan perpanjangan harus diajukan melalui portal lpjk net sbu yang terhubung dengan sistem OSS RBA sebelum masa berlaku berakhir.Dokumen yang dibutuhkan meliputi laporan kegiatan usaha tahunan, bukti pengalaman kerja terbaru (kontrak dan BAST), serta pembaruan data tenaga ahli SKK Konstruksi. Untuk perusahaan kualifikasi Menengah dan Besar, diwajibkan pula melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (KAP) sesuai standar kualifikasi sbu 2022.Keterlambatan melakukan perpanjangan sbu lpjk akan mengakibatkan status SBU menjadi tidak aktif/beku. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek online dan nomor registrasinya akan hilang dari database penyedia di LKPP. Manfaat perpanjangan tepat waktu adalah menjaga kontinuitas bisnis dan kredibilitas di mata perbankan maupun pemberi tugas.sbu-konstruksi.com siap membantu menangani proses perpanjang sbu di oss secara menyeluruh. Kami melakukan audit dokumen internal terlebih dahulu untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sehingga proses verifikasi di LSBU berjalan tanpa hambatan.

Memahami perbedaan sbu dan siujk sangat penting setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Dahulu, SIUJK adalah izin usaha yang diterbitkan Pemda, namun kini telah digantikan oleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar berupa SBU Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK sebagai dokumen legalitas utama.Sertifikat badan usaha adalah bukti kompetensi teknis, sedangkan NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, badan usaha tidak lagi memerlukan izin usaha jasa konstruksi fisik (SIUJK lama) selama sudah memiliki NIB dengan KBLI konstruksi yang terverifikasi dan SBU yang aktif.Kesalahan persepsi mengenai sbu dan siujk dapat menghambat pendaftaran di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tanpa SBU yang telah terverifikasi sebagai sertifikat standar, NIB Anda tidak akan dianggap lengkap untuk kategori risiko tinggi. Memiliki SBU yang benar memastikan perusahaan Anda legal secara hukum untuk melakukan pengadaan jasa pemerintah.sbu-konstruksi.com siap membantu Anda melakukan transisi dari izin lama ke sistem SBU OSS RBA. Kami memastikan kode KBLI perusahaan Anda tepat sasaran agar selaras dengan peraturan pbj terbaru dalam setiap proses pelelangan.