Pemangku kepentingan dalam pembangunan jalan tol di Sumatera Utara perlu melakukan kerja lebih ekstra dalam merealisasikan pembebasan lahan agar penyelesaiannya bisa tepat waktu.
Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut Syah Afandin di Medan, Minggu (29/1/2017), mengatakan sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tol itu direncanakan selesai pada tahun 2017.
Namun realita di lapangan, masih banyak lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan jalan tol tersebut belum dibebaskan.
Untuk itu, penanggung jawab pembangunan tersebut perlu melakukan upaya lebih ekstra agar pembebasan lahan yang dibutuhkan bisa 100 persen.
Penanggung jawab pembangunan tersebut harus bisa melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar rela membebaskan lahannya.
Penanggung jawab pembangunannya tidak boleh merasa apriori kepada masyarakat dan merasa masyarakat akan menolak untuk memberikan lahannya. “Jangan sampai merasa, nanti masyarakat tidak merespons. Tidak boleh seperti itu,” katanya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu berkeyakinan, masyarakat juga ingin pembangunan jalan tol tersebut segera terealisasi karena akan membawa pengaruh positif dalam perekonomian daerah.
Kemungkinan, masih terhambatnya pembebasan lahan tersebut disebabkan belum efektifnya komunikasi dan pendekatan yang dilakukan selama ini.
Untuk itu, pemangku kepentingan pembangunan jalan tol itu perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sambil menyusun pendekatan yang sesuai dengan aturan.
Kalau sudah sesuai dengan aturan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pembebasan lahan tersebut tidak perlu khawatir akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari.
“Namun masyarakat juga diharapkan bersikap legowo dan terbuka, jangan karena ada kepentingan, lalu sewenang-wenang menetapkan harga,” katanya.
Selain memaksimalkan pendekatan, pemangku kepentingan dalam pembangunan jalan tol tersebut diharapkan tidak terlalu banyak calo dalam pembebasan lahan.
“Kita dengar di lapangan ada pihak ketiga yang ikut campur sehingga fluktuasi harga begitu kencang,” ujar Syah Afandin. (Ant)
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
