WE Online, Jakarta –

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Republik Demokratic of Timor Leste (RDTL) bertekad memperluas kerja sama bidang infrastruktur.

“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Timor Leste pada Januari 2016,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Basuki Hadimuljono menjawab pers usai menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan serta Pembangunan Kota dan Wilayah dengan Timor Leste di Jakarta, Senin (10/7/2017).

RDTL diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi (PUTK) Republik Demokratic of Timor Leste (RDTL) Eng Gastao Fransisco de Sousa.

Menurut Basuki, melalui MoU ini merupakan penegasan kembali komitmen Indonesia sebagai mitra utama dalam pembangunan di Timor Leste serta meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Kerja sama ini, kata Basuki, merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) dan telah menjadi salah satu agenda Nawa Cita.

“Ini juga kelanjutan dari perpanjangan kesepakatan kedua kementerian sejak 2011 hingga April 2015 dan saat itu disepakati perlunya amandemen MoU dengan perluasan kerja sama, ” kata Basuki.

Pada MoU baru telah mengakomodir beberapa perubahan, antara lain nomenklatur baru kementerian dari kedua negara serta perluasan lingkup kerja sama dalam bidang perumahan dan pengembangan wilayah.

Manfaat kerja sama selama ini, sangat positif, seperti penugasan tenaga ahli dari Indonesia, pelatihan, pemagangan dan seminar/program alih pengetahuan serta pengalaman dalam memperkuat kemampuan Timor Leste dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pendampingan dalam penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).

Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi peluang kerja sama ekonomi antara pengusaha kedua negara (bussiness to bussiness).

“Kami juga telah mengirimkan tenaga-tenaga ahli sebagai advisor di bidang Pekerjaan Umum ke Timor Leste. Kini bahkan ditambah lagi dengan bidang perumahan. Dalam pembahasan tadi juga disampaikan kebutuhan untuk penguatan bidang regulasi dan NSPK di Timor Leste. Kami akan coba perkuat, tambah Basuki.

Sementara itu, Menteri PUTK Timor Leste Eng Gastao Fransisco de Sousa mengungkapkan, perluasan kerja sama dengan menambahkan sektor perumahan dan pembangunan wilayah dan kota tersebut sangat penting bagi Timor Leste.

Sungai perbatasan Basuki juga menambahkan bahwa kedua negara perlu memberikan perhatian atas pengelolaan sungai yang melintasi kedua negara atau sungai perbatasan.

“Contohnya Sungai Noelmina yang melintasi Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Utara (Indonesia) dengan Distrik Oecussdi (Timor Leste) dan Sungai Benanain yang melintasi Kabupaten Belu dan Malaka (Indonesia) dengan Distrik Cova Lima dan Bobonaro (Timor Leste),” katanya.

Menurut Basuki, hal itu harus dibicarakan lebih lanjut dalam penanganan wilayah sungai yang berbatasan tersebut sehingga saling menguntungkan bagi kedua negara maupun bagi keberlanjutan sumber daya airnya.

Saat ini telah dibentuk Forum Joint Border Committee (Technical Sub Committee River and Water Management).

Menteri Basuki berharap kedua negara dapat segera merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang meliputi aspek konservasi, aspek pengendalian daya rusak, dan aspek pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai tersebut melalui prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM).

Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di perbatasan dan mengoptimalkan pengelolaan batas negara sehingga mengurangi potensi konflik.

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Asia Tenggara Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Denny Abdi dan Duta Besar RDTL untuk Indonesia Alberto X.P Carlos dan para pejabat Kementerian PUTK RDTL. (Ant)