WE Online, Jakarta –

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno membahas penyelesaian beberapa infrastruktur di Jakarta, seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengolahan air limbah, pengendalian banjir dan rumah susun, di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Menteri Basuki mengatakan salah satu masalah yang dihadapi Jakarta adalah masifnya penggunaan air tanah yang menyebabkan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR yakni meningkatkan pasokan air bagi warga Jakarta melalui sistem perpipaan dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Waduk Karian. 

SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 3.200 liter per detik.

“Jika SPAM Jatiluhur tahap I dan SPAM Karian dapat kita selesaikan, ini akan menjadi capaian bagi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam melayani masyarakat. Direncanakan dua proyek SPAM ini akan menggunakan skema KPBU. Pemerintah Pusat siap memberikan dukungan Viability Gap Fund (VGF) dan dukungan APBN jika dibutuhkan,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/3/2018)

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai kesiapan jaringan distribusi pada kedua SPAM tersebut, yang akan berpengaruh pada penetapan tarif. Investasi pembangunan SPAM Jatiluhur I diperkirakan sebesar Rp4 triliun, SPAM Jatiluhur II sekitar Rp6 triliun, dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp6 triliun.

“Kementerian PUPR bisa membantu sebagian atau seluruhnya untuk pembangunan jaringan distribusi utama. Nanti, jaringan distribusi tersier dan sambungan rumah bisa dilaksanakan oleh Pemda DKI dan PDAM. Dengan demikian, besaran tarif bisa terjangkau,” kata Sri. 

Untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Ibukota, Kementerian PUPR juga akan membangun Jakarta Sewerage System dengan prioritas pada zona 1 dan zona 6 dari rencana 15 Zona (Zona 0-14). Proyek ini diharapkan dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada 2022.  

Pada zona 1 di Pluit, IPAL yang dibangun akan memiliki kapasitas 198 ribu meter kubik per hari dengan cakupan layanan 4.901 hektar. Sementara Zona 6 yang berlokasi di Duri Kosambi dengan kapasitas 282 ribu meter kubik perhari dengan total cakupan layanan 5.875 hektar.

“Untuk pengolahan limbah, kita akan melakukan percepatan di zona 6, yaitu pembangunan pumping station yang akan selesai pada Agustus 2018. Konstruksi semuanya ditargetkan bisa dimulai pada November akhir 2019,” ungkap Sri.

Selain itu juga dibahas kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung yang terhenti karena kendala lahan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan. 

“Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Sodetan Ciliwung dengan nilai kontrak Rp500 miliar dan progresnya sudah 50 persen. Namun, terhenti karena adanya lahan yang belum bebas di lokasi inlet sudetan, seluas 13.000 m3 di daerah Bidaracina, Kecamatan Jatinegara,” ujar Imam. 

Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun Sewa Pasar Rumput yang saat ini progresnya sudah 38,9 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2018. Rusun sewa 3 tower ini memiliki jumlah 1.985 unit tipe 36 yang nantinya akan dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan akan terus mendukung Kementerian PUPR meningkatkan pelayanan bagi warga Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur. Salah satunya melalui penyediaan lahan yang dibutuhkan.