WE Online, Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pelelangan dini untuk tahun anggaran 2019. Pelelangan dini ini merupakan strategi menggenjot pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dari hasil evaluasi Bappenas terhadap 21 sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, hasilnya sebanyak sembilan program masuk kategori tercapai (on track), delapan program perlu kerja keras dan empat program sulit tercapai.

“Evaluasi ini dilakukan oleh Bappenas dan juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dan bapak presiden memberikan arahan bahwa tidak ada perubahan sasaran pokok RPJMN 2015-2019,” kata Basuki di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Ia pun optimis untuk sasaran yang masuk kategori on track dengan kerja keras, target bisa tercapai pada tahun ini. Sejumlah strategi dan upaya dilakukan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan. Dalam pemrograman, difokuskan pada infrastruktur yang menjadi prioritas strategis nasional dengan tidak melupakan pembangunan infrastruktur kerakyatan.

Kemudian, dengan adanya pelelangan dini, Kementerian PUPR bisa mempercepat tahapan pelaksanaan proyek infrastruktur.

“Dalam pelaksanaannya, monitor terus dilakukan, bahkan Presiden Jokowi mengecek progres proyek infrastruktur tidak satu dua kali. Kalau presiden saja dua kali berarti menterinya harus empat kali, dirjennya harus lebih sering lagi. Pekerjaan juga dilakukan menggunakan dua shift seminggu, sehingga proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga,” jelasnya.

Baca Juga: Pengamat: Tanggapan Prabowo Soal Pembangunan Infrastruktur Kurang Tepat

Baca Juga: Jokowi Bantah Pernyataan Prabowo Soal Pembangunan Infrastruktur

Sembilan sasaran yang ditargetkan tercapai, yakni pembangunan jalan dan jembatan termasuk tol, bendungan, irigasi, kawasan permukiman baru/kota baru, rehabilitasi irigasi, pelatihan konstruksi, dan sertifikasi konstruksi.

Kemudian delapan sasaran yang dapat tercapai dengan kerja keras, yakni kemantapan jalan, irigasi tambak, air baku, air irigasi dari bendungan, tampungan air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.

“Sebagai ilustrasi, pembangunan yang akan tercapai adalah pembangunan jalan baru termasuk jalan perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua akan tercapai. Untuk jalan tol dari target 1.000 km, saat ini sudah terbangun 782 km dan 2019 akan bertambah menjadi total 1.852 km. Kemudian pembangunan Bendungan dari target 65, saat ini progresnya, 55 on going di mana 14 bendungan sudah selesai dan 10 bendungan akan dilelang tahun ini. Pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru, ada yang sudah selesai rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi, insyaallah akan tercapai,” paparnya.

Sementara empat sasaran yang akan sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR, dan penyediaan hunian layak. Dalam pengendalian banjir untuk mencapai sasaran, diperlukan keterpaduan penanganan dari hulu hingga hilir wilayah sungai.

“Kami bukan melakukan flood control saja, namun flood management yang mencakup penanganan terpadu dari hulu sampai ke hilir. Sebagai contoh banjir di Sungai Jeneberang akibat tanaman jagung di lereng kawasan hulu tanpa menggunakan terasering. Sehingga tanah mudah erosi,” pungkasnya.