Pengadaan jasa satuan pengamanan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/Kerja Sama Operasi/Kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/Kerja Sama Operasi/Kemitraan/bentuk kerjasama lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan di buktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan atau Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme b. akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme dalam proses pengadaan ini. c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, danatau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam lain d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kerja Sama Operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan a. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil b. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil c. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi d. Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil e. Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan koperasi danatau f. Koperasi dengan koperasi. Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO leadfirm. Leadfirm Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota Kerja Sama Operasi.

Kerja Sama Operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 satu Kerja Sama Operasi a. untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 tiga perusahaan dan b. untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 lima perusahaan.

Evaluasi persyaratan pada angka 9 huruf a. sampai dengan huruf f . dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari Kerja Sama OperasiKemitraanbentuk kerjasama lain.Sesuai dengan Bab V Lembar Data Kualifikasi