Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Mengapa SBU Jasa Konstruksi penting?

SBU Jasa Konstruksi penting karena merupakan syarat untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Apa saja syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi?

Syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi meliputi dokumen perusahaan, tenaga ahli yang bersertifikat, izin usaha, serta keanggotaan asosiasi yang terakreditasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU Jasa Konstruksi?

Waktu pengurusan SBU Jasa Konstruksi bervariasi, namun biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi.

Apakah SBU Jasa Konstruksi bisa digunakan untuk proyek pemerintah?

Ya, SBU Jasa Konstruksi adalah salah satu persyaratan utama untuk mengikuti proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah SBU Jasa Konstruksi wajib bagi semua perusahaan konstruksi?

Ya, SBU Jasa Konstruksi wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam bidang konstruksi di Indonesia dan mengikuti lelang proyek.

Berapa lama masa berlaku SBU Jasa Konstruksi?

Masa berlaku SBU Jasa Konstruksi adalah 3 tahun, namun perusahaan harus melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang?

Ya, SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apa perbedaan antara SBU Konstruksi dan Izin Usaha Konstruksi?

SBU adalah sertifikat kompetensi badan usaha konstruksi, sementara Izin Usaha Konstruksi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia?

Ya, SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan sesuai peraturan berlaku secara nasional dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia?

Jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia meliputi bidang bangunan gedung, jalan, jembatan, dan banyak lagi, tergantung klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.

Apakah perusahaan perlu memiliki tenaga ahli untuk mendapatkan SBU?

Ya, tenaga ahli dengan sertifikasi yang relevan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi.

Apakah SBU bisa dicabut?

SBU bisa dicabut jika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi persyaratan pemutakhiran data tahunan.

Siapa yang menerbitkan SBU Jasa Konstruksi?

SBU Jasa Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi dan diakui oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Bagaimana cara memastikan keabsahan SBU Jasa Konstruksi?

Keabsahan SBU Jasa Konstruksi dapat dicek melalui situs resmi LPJK atau asosiasi penerbit yang berwenang.

Apakah ada biaya untuk memperpanjang SBU?

Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk proses perpanjangan SBU Jasa Konstruksi.

Bagaimana jika SBU Jasa Konstruksi kadaluarsa?

Jika SBU kadaluarsa, perusahaan harus mengajukan perpanjangan atau mengurus SBU baru untuk dapat terus beroperasi dalam proyek konstruksi.

Apakah perusahaan kecil juga memerlukan SBU Jasa Konstruksi?

Ya, perusahaan konstruksi dari semua skala memerlukan SBU untuk beroperasi secara legal, meskipun klasifikasi dan subklasifikasinya mungkin berbeda.

Bagaimana cara mengurus SBU Jasa Konstruksi untuk proyek internasional?

Untuk proyek internasional, perusahaan harus memiliki SBU dan izin tambahan sesuai dengan regulasi negara tujuan, serta memiliki kemitraan dengan badan usaha setempat jika diperlukan.

Apakah ada batasan klasifikasi untuk SBU Jasa Konstruksi?

Ya, klasifikasi SBU bergantung pada kapasitas perusahaan dan bidang yang ingin dijalani, misalnya gedung, jalan, atau mekanikal-elektrikal.

Apa saja risiko jika perusahaan tidak memiliki SBU?

Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek resmi dan dapat dikenakan sanksi karena beroperasi secara ilegal.

Apakah jasa penerbitan SBU memerlukan legalitas tambahan?

Perusahaan yang menyediakan jasa penerbitan SBU perlu memiliki izin usaha resmi serta afiliasi dengan asosiasi yang diakui LPJK.

Apa saja manfaat memiliki SBU bagi perusahaan konstruksi?

SBU meningkatkan reputasi, membuka peluang untuk proyek besar, serta memastikan perusahaan mematuhi standar nasional di bidang konstruksi.

Apakah SBU bisa diperoleh secara online?

Sebagian besar proses administrasi untuk memperoleh SBU dapat dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh asosiasi atau LPJK.

Berapa lama waktu pemutakhiran data tahunan SBU?

Pemutakhiran data tahunan biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen.

Apakah sertifikat tenaga ahli diperlukan untuk setiap subklasifikasi SBU?

Ya, perusahaan harus menyediakan tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Apakah SBU diperlukan untuk proyek di sektor swasta?

Walaupun proyek swasta tidak selalu mewajibkan SBU, memiliki SBU meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan.

Apakah SBU hanya berlaku untuk konstruksi bangunan?

Tidak, SBU berlaku untuk berbagai bidang konstruksi seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan mekanikal-elektrikal.

Apa perbedaan antara SBU dan SIUJK?

SBU adalah sertifikat kemampuan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha untuk badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Apa peran LPJK dalam penerbitan SBU?

LPJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan penerbitan SBU melalui asosiasi konstruksi yang terakreditasi.

Apakah ada syarat pengalaman untuk mendapatkan SBU?

Ya, perusahaan harus memiliki pengalaman minimal tertentu, yang bervariasi tergantung pada klasifikasi yang diajukan.

Bisakah satu perusahaan memiliki beberapa SBU?

Ya, perusahaan bisa memiliki beberapa SBU jika memenuhi persyaratan untuk klasifikasi yang berbeda-beda.

Apakah ada denda jika SBU tidak diperpanjang?

Tidak ada denda langsung, tetapi perusahaan akan kehilangan izin untuk beroperasi secara legal dalam bidang konstruksi.

Gambaran singkat untuk perencanaan penawaran

Jasa Lainnya

Pengadaan Penyedia Jasa Kebersihan dan Perawatan Taman Mahkamah Agung RI

Satu halaman untuk meninjau nama paket, indikator pagu, wilayah pekerjaan, dan metode—sebelum Anda membuka dokumen resmi di portal LPSE. Cocok bagi tim legal, keuangan, dan operasional yang menyelaraskan administrasi pengadaan.

LPSE Mahkamah Agung RI

Sumber pengumuman mengacu pada data yang dipublikasikan melalui sistem LPSE.

Rp. 20.152.960.000,00

Indikatif nilai pagu

Jl. sunter tengah - Jakarta Utara (Kota) Jl. Kemanggisan Illir V - Jakarta Barat (Kota) Jl. Kemanggisan Illir - Jakarta Barat (Kota) Jl SMPN 171 Ciracas Kampung Rambutan - Jakarta Timur (Kota) Jl Widya Chandra III Gatot Subroto - Jakarta Selatan (Kota) jl. Denpasar Raya No.20 - Jakarta Selatan (Kota) Jl. Pulo Mas Bar. VI No.9-13, RT.7/RW.11, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur (Kota) jl. Ahmad Yani Kav.58 - Jakarta Pusat (Kota) Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 - Jakarta Pusat (Kota)

Cakupan lokasi

03-Desember-2022 s/d 08-Desember-2022

Referensi jadwal / tanggal

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Metode pemilihan

Buka pengumuman di LPSE Tinjau kelengkapan dokumen

Verifikasi akhir selalu mengikuti dokumen dan pengumuman resmi di portal LPSE serta ketentuan yang berlaku pada satuan kerja terkait.

Informasi Lengkap Pengadaan Jasa Lainnya

Ringkasan yang rapi dan mudah dipindai untuk membantu tim Anda menyiapkan dokumen penawaran secara tepat.

Terpercaya

Data langsung dari LPSE resmi

Pembaruan Berkala

Informasi mengikuti pembaruan data yang tersedia.

Lengkap

Semua detail tender tersedia

Dukungan

Bantuan penyiapan kelengkapan dokumen.

Siap Mengikuti Pengadaan Ini?

Pastikan persyaratan administrasi dan legalitas Anda lengkap (SBU, SKK, ISO, CSMS, dan dokumen pendukung lain bila diminta).

Konsultasi Gratis

Detail Informasi Pengadaan

Nama Paket	Pengadaan Penyedia Jasa Kebersihan dan Perawatan Taman Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
K/L/PD	Mahkamah Agung
Nilai Pagu	Rp. 20.152.960.000,00 (20,0 M)
Lokasi Pekerjaan	Jl. sunter tengah - Jakarta Utara (Kota) Jl. Kemanggisan Illir V - Jakarta Barat (Kota) Jl. Kemanggisan Illir - Jakarta Barat (Kota) Jl SMPN 171 Ciracas Kampung Rambutan - Jakarta Timur (Kota) Jl Widya Chandra III Gatot Subroto - Jakarta Selatan (Kota) jl. Denpasar Raya No.20 - Jakarta Selatan (Kota) Jl. Pulo Mas Bar. VI No.9-13, RT.7/RW.11, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur (Kota) jl. Ahmad Yani Kav.58 - Jakarta Pusat (Kota) Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 - Jakarta Pusat (Kota)
Tanggal	03-Desember-2022 s/d 08-Desember-2022
Metode	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya

Syarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Surat Izin Usaha	Memiliki Klasifikasi KBLI 8121-Jasa Kebersihan Umum Bangunan 8130-Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, 8129-Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya dan 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
Nomor Induk Berusaha NIB	Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB yang diterbitkan OSS dan telah berbasis resiko dan Efektif
Sertifikat Badan Usaha SBU	Jasa Pembersih Kode5.00.06.01 dan Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia APKLINDO

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/Kerja Sama Operasi/Kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/Kerja Sama Operasi/Kemitraan/bentuk kerjasama lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam