Tidak semua proyek infrastruktur transportasi di Kementerian Perhubungan diminati swasta, karena masih ada yang dikelola pemerintah mengingat memerlukan subsidi, kata pengamat transportasi Djoko Setiawarno.
“Sudah banyak proyek infrastruktur yang dikelola swasta seperti bandara dan pelabuhan. Untuk bandara, baru saja dikerjasamakan sejumlah bandara dengan BUMN demikian pula dengan pelabuhan,” kata Djoko di Jakarta, Jumat.
Dia mencontohkan, terminal penumpang tipe A Tirtonadi di Solo, sudah bisa dilepas pengelolaannya ke pihak swasta, minimal diupayakann BLU (Badan Layanan Usaha) karena tahun 2016, terminal tersebut sudah surplus.
Pendapatan sekarang sekitar Rp 5,5 miliar, sementara biaya operasional Rp 4,8 miliar, jadi sudah kompetitif untuk dilepas ke swasta.
“Demikian juga jalur kereta bisa dilepas ke swasta. Tapi nampaknya untuk kereta api barang lebih memungkinkan ketimbang kereta api angkutan orang,” katanya.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai tak mudah mengundang sektor swasta untuk berinvestasi di sektor perhubungan walau ada potensi imbal hasil yang menjanjikan.
“Mengundang swasta (berinvestasi) ada syaratnya, yaitu dokumen perencanaan yang kredibel dan baik, serta rencana bisnis yang solid, yang diterima perbankan. Selain itu juga proses perencanaan yang bijaksana,” katanya.
Dalam pengoperasian Program Tol Laut, Kemenhub telah membuka keterlibatan sejumlah perusahaan swasta, juga dalam pengoperasian jembatan timbang. Selain itu, perusahaan swasta telah lama terlibat sebagai regulated agent (RA) di bandara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan sebelumnya menegaskan bahwa, keterlibatan lebih banyak pihak swasta dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional, bukan berarti pemerintah menjual aset.
“Kita mau segera itu dikerjakan, jadi supaya swasta hidup. Tapi jangan salah persepsi lagi dan nanti dibilang dijual. Jangan begitu,” katanya saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2).
Menko Luhut menjelaskan, pentingnya peran dari swasta agar lebih banyak dilibatkan dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional.
Menurut Menko Luhut, hal tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi demi peningkatan roda perekonomian, dan juga agar mengurangi beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Data Kemenhub menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi (non-road) tahun 2015-2019 sebesar Rp1.283 triliun dari jumlah itu kemampuan pendanaan APBN sebesar Rp491 triliun sehingga terdapat gap pembiayaan investasi yang diharapkan dipenuhi dari swasta dan BUMN sebesar Rp791 triliun.
Menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi semakin ketat. Perusahaan Anda mungkin sudah memiliki kualitas kerja yang baik, tetapi tanpa memiliki sertifikasi yang tepat, seperti SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau Sertifikat ISO, peluang untuk memenangkan tender besar bisa lenyap. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan proyek-proyek besar yang seharusnya dapat Anda menangkan malah jatuh ke tangan kompetitor.
Bayangkan jika, setelah berbulan-bulan merencanakan dan mengajukan tender, Anda kalah hanya karena kurangnya sertifikasi yang diperlukan. Kompetitor Anda yang memiliki SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO tampak lebih profesional dan terpercaya di mata pemberi tender. Rasa frustrasi melihat kesempatan berlalu begitu saja karena kurangnya pengakuan formal akan kualitas dan standar yang sebenarnya Anda miliki.
Kini saatnya untuk mengubah strategi Anda. Dengan mengamankan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Sertifikat ISO, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan tender, tetapi juga mengokohkan reputasi perusahaan Anda sebagai pemimpin industri yang terpercaya. Sertifikasi ini adalah investasi yang tidak hanya membuka pintu ke proyek-proyek besar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada klien bahwa Anda adalah pilihan terbaik. Segera lengkapi sertifikasi Anda, dan buktikan bahwa perusahaan Anda siap memenangkan persaingan di pasar konstruksi!
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Sertifikasi.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan sertifikasi profesi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Kami menawarkan:
- Proses Cepat: Layanan yang efisien dan responsif.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Anda.
- Investasi dengan ReturnTerbaik: Paket layanan dengan nilai maksimal.
Kami siap mendampingi proses sertifikasi yang meliputi :
- ISO 9001 (QMS), 14001 (EMS), 45001 (OHSAS) , 22000, 27001 (ITSMS), 37001 (SMAP)
- SKK Konstruksi (SKA/SKT): Sipil, Mekanikal, Manajemen Pelaksanaan, K3, Manajemen Proyek.
- SBU (Sertifikat Badan Usaha) LPJK Kementerian PUPR: BUJK Nasional (Kecil Menengah, Besar, Spesialis), BUJK Asing
- SMK3 KEMNAKER RI PP 50 Tahun 2012
- AHLI K3 UMUM KEMNAKER
- Sertifikasi Alat Kemnaker RI: SIA/SILO/Suket K3 Alat (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Sertifikasi Operator Alat Kemnaker RI: Surat Ijin Operator SIO (Excavator, Buldozer, Crane, Wheel Loader dll)
- Pengurusan PT, CV & Virtual Office
- NIB (Nomer Induk Berusaha)
- LAI AKP (Laporan Akuntan Publik)
- SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Serkom Kelistrikan / SKTTK DJK ESDM
- SBU JPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) DJK ESDM
- SIUJPTL (Surat Ijin Usaha Badan Jasa Penunjang Tenaga Listrik)
