Jadwal Pelatihan Akuntansi Bnsp 2025

Sertifikat PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) adalah sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai bukti keahlian seseorang dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan personel yang terlibat dalam proses pengadaan di instansi pemerintah, berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 89. Sertifikat ini terdiri dari beberapa level, dimulai dari Sertifikat PBJ Level 1.Cara mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa LKPP: (1) Ikuti pelatihan pengadaan yang diakui LKPP; (2) Daftar ujian pengadaan barang dan jasa melalui sistem ujian online LKPP; (3) Lulus ujian dengan nilai sesuai standar kompetensi; (4) Sertifikat akan diterbitkan dan dapat diakses di sistem LKPP. Ada perdebatan mengenai apakah sertifikat PBJ berlaku seumur hidup — berdasarkan regulasi terkini, sertifikat memerlukan pembaruan kompetensi berkala melalui CPD (Continuing Professional Development).Personel pengadaan tanpa sertifikat PBJ tidak dapat ditugaskan sebagai Pokja atau Pejabat Pengadaan, yang menghambat kelancaran proses belanja pemerintah. Penyedia konstruksi yang memiliki tim internal bersertifikat PBJ juga lebih memahami mekanisme pengadaan dari sisi pembeli, sehingga dapat menyiapkan dokumen penawaran yang lebih sesuai ekspektasi evaluator.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda dan tim pengadaannya memahami seluruh aspek sertifikasi dan regulasi pengadaan, termasuk mempersiapkan dokumen kualifikasi penyedia yang sesuai dengan standar evaluasi Pokja. Hubungi kami untuk panduan lengkap pengadaan konstruksi yang komprehensif.

Sertifikat PBJ Level 1 adalah bukti kompetensi dasar bagi individu yang ingin menjadi pelaku pengadaan barang jasa di lingkungan instansi pemerintah. Sertifikasi ini diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional.Prosedur dimulai dengan mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, baik secara daring maupun luring, yang mencakup materi dari perpres pengadaan barang dan jasa terbaru. Setelah pelatihan, peserta wajib mengikuti ujian sertifikasi yang mencakup pemahaman tentang perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengelolaan kontrak konstruksi maupun non-konstruksi.Bagi perusahaan, memiliki personel dengan sertifikat pengadaan barang dan jasa yang valid adalah nilai tambah saat mengikuti tender, terutama untuk posisi manajer proyek. Tanpa pemahaman yang kuat tentang peraturan lkpp terbaru, risiko terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan proyek yang berujung pada temuan audit BPK sangatlah tinggi.sbu-konstruksi.com siap membantu mengedukasi tim teknis Anda mengenai korelasi antara sertifikat pbj dengan tata cara mengikuti tender proyek secara benar. Kami memastikan tim Anda memahami regulasi terkini agar operasional perusahaan tetap sesuai jalur hukum.

Perpres Jasa Konstruksi terbaru yang berlaku mengacu pada kerangka regulasi yang telah diperbarui pasca UU No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Cipta Kerja). Perubahan fundamental terletak pada PP No. 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggantikan PP No. 22 Tahun 2020. Regulasi ini mengubah secara signifikan sistem sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi, termasuk integrasi SBU Konstruksi ke dalam sistem OSS-RBA dan pengalihan fungsi LPJK ke bawah Kementerian PUPR secara langsung.Perubahan utama yang harus dipahami pelaku jasa konstruksi: (1) SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan) lama digantikan dengan SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja) yang diterbitkan melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) berlisensi BNSP; (2) Seluruh badan usaha wajib memperbarui SBU sesuai skema baru berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022; (3) Asosiasi badan usaha harus terakreditasi ulang sesuai ketentuan baru; (4) Sistem pengawasan kepatuhan diperkuat melalui integrasi data OSS-LPJK-SPSE.Perusahaan yang tidak segera memperbarui SBU ke skema baru pasca transisi akan kehilangan kemampuan untuk mengikuti tender dan berpotensi beroperasi di luar koridor hukum. Sebaliknya, perusahaan yang proaktif memperbarui seluruh perizinannya ke sistem terbaru berada dalam posisi yang lebih kuat secara legal dan kompetitif.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda melakukan transisi ke sistem sertifikasi terbaru, termasuk pembaruan SBU Konstruksi ke skema Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, konversi SKA/SKT ke SKK Konstruksi, dan seluruh proses administrasi yang diperlukan. Hubungi kami untuk asesmen kesiapan perusahaan Anda sekarang.

Klaim sertifikat LPJK lama merujuk pada proses pengakuan dan konversi sertifikat jasa konstruksi (SKA, SKT, SBU) yang diterbitkan sebelum implementasi sistem baru berdasarkan PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Pasca reformasi regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), seluruh sertifikasi jasa konstruksi yang sebelumnya diterbitkan LPJK harus dimigrasikan ke skema baru, di mana SKA dan SKT dikonversi menjadi SKK Konstruksi dan SBU diperbarui sesuai klasifikasi terkini.Proses migrasi sertifikat: (1) Cek validitas sertifikat lama di sistem LPJK melalui lpjk.net; (2) Identifikasi padanan kode klasifikasi antara skema lama dan skema baru berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022; (3) Ajukan permohonan konversi SKA/SKT ke SKK melalui LSP yang telah berlisensi BNSP; (4) Perbarui SBU perusahaan ke skema OSS-RBA melalui LSBU terakreditasi; (5) Pastikan seluruh data tersinkronisasi di sistem OSS dan database LPJK. Batas waktu transisi yang ditetapkan pemerintah harus dipatuhi untuk menghindari masa kekosongan sertifikasi.Perusahaan dan tenaga ahli yang melewatkan batas waktu migrasi sertifikat menghadapi risiko dianggap tidak memiliki sertifikasi yang valid, sehingga tidak dapat mengikuti tender dan pengadaan konstruksi. Sebaliknya, yang proaktif melakukan migrasi tepat waktu tetap dapat beroperasi tanpa gangguan dalam sistem pengadaan yang terus berkembang.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan dan tenaga ahli Anda mengelola seluruh proses migrasi sertifikat LPJK, dari pengecekan status sertifikat lama, pengurusan konversi SKK, hingga pembaruan SBU ke skema terbaru. Pastikan perusahaan Anda tidak tertinggal dalam transisi regulasi yang penting ini. Hubungi kami sekarang.

Jawabannya adalah tidak. Sejak implementasi PP No. 5 Tahun 2021, seluruh sertifikat badan usaha sbu konstruksi wajib berbentuk digital dengan QR Code yang terintegrasi dengan OSS RBA dan LPJK. SBU format lama yang dikeluarkan oleh asosiasi sebelum sistem transisi sudah dinyatakan tidak berlaku secara hukum untuk keperluan lelang proyek nasional.Jika Anda masih memegang sertifikat model lama, Anda harus melakukan proses konversi atau pengajuan baru melalui LSBU. Proses ini melibatkan pemutakhiran data badan usaha sesuai dengan KBLI 2020 atau pembaruan KBLI 2025 yang terbaru. Tanpa QR Code yang valid, dokumen Anda akan dianggap tidak sah oleh sistem LPSE LKPP.sbu-konstruksi.com siap memandu Anda melakukan migrasi data dari sistem lama ke sistem lpjk sbu terbaru. Jangan sampai operasional perusahaan terhenti hanya karena masalah format dokumen. Kami bantu percepat proses perpanjangan sbu Anda agar sesuai standar digital terbaru.