Topic Hub & Arsip Terkurasi

Kantor Akuntan Publik

Pusat kurasi informasi teknis, standar regulasi, artikel panduan, glosarium istilah, dan program layanan resmi seputar Kantor Akuntan Publik dari tim ahli sertifikasi.co.id.

12 Publikasi Terkait
6 Definisi Istilah
6 FAQ Terverifikasi
Tim Editorial sertifikasi.co.id

Layanan Unggulan Terkait Kantor Akuntan Publik

Solusi legalitas, pelatihan kompetensi, dan pendampingan sertifikasi profesional resmi di sertifikasi.co.id.

Sertifikasi Resmi

Sertifikasi & Pelatihan Profesi

Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja terakreditasi resmi untuk perseorangan dan perusahaan.

Pelajari Selengkapnya
Layanan Utama

Perizinan Usaha & Legalitas Perusahaan

Pendampingan pemenuhan standar regulasi, perizinan berusaha, sertifikat badan usaha, dan kepatuhan hukum.

Pelajari Selengkapnya
Priority Advisory

Konsultasi Teknis & Manajemen Kepatuhan

Asistensi teknis dari tim konsultan senior untuk verifikasi dokumen, gap analysis, dan konsultasi operasional.

Pelajari Selengkapnya

Publikasi & Artikel: Kantor Akuntan Publik

Daftar pembahasan mendalam dan panduan implementasi yang relevan dengan topik ini:

Kamus & Glosarium Istilah

Definisi dan pengertian istilah teknis terkait topik Kantor Akuntan Publik:

Blacklist Detail

Blacklist — dari bahasa Inggris, secara harfiah daftar hitam — adalah istilah populer yang dalam terminologi resmi pengadaan pemerintah Indonesia disebut Daf...

Indemnity Detail

Indemnity — dari bahasa Latin indemnitas (bebas dari kerugian), diserap melalui bahasa Inggris — adalah kewajiban satu pihak untuk menanggung atau mengganti ...

Izin Lokasi / KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Detail

KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021,...

Kontrak Detail

Kontrak — dari bahasa Latin contractus, diserap melalui bahasa Belanda/Inggris contract — dalam konteks pengadaan pemerintah adalah perjanjian tertulis antar...

Overhead Detail

Overhead — dari bahasa Inggris overhead cost (biaya di atas/tidak langsung) — dalam konteks perusahaan jasa konstruksi dan konsultansi adalah biaya operasion...

RUP (Rencana Umum Pengadaan) — Fondasi Transparansi Pengadaan Detail

RUP (Rencana Umum Pengadaan) adalah dokumen perencanaan resmi yang memuat paket pengadaan yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD, termasuk nilai, lokasi, sumber ...

Tanya Jawab (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Kantor Akuntan Publik:

SBU Bangunan Gedung adalah subklasifikasi dalam SBU Jasa Pelaksana Konstruksi yang mencakup seluruh pekerjaan konstruksi gedung berbagai fungsi. Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 dan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, kode BG yang tersedia antara lain: BG001 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel), BG002 (Bangunan Pendidikan), BG004 (Bangunan Komersial), BG006 (Bangunan Industri), BG007 (Bangunan Kesehatan), BG008 (Bangunan Hiburan), dan BG009 (Bangunan Komersial Khusus).Setiap kode SBU BG dikaitkan dengan KBLI spesifik dan mensyaratkan tenaga ahli bersertifikat SKK Konstruksi dengan subklasifikasi yang sesuai. Misalnya, SBU BG001 memerlukan SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung, sedangkan SBU BG007 untuk gedung kesehatan memerlukan tambahan persyaratan teknis khusus. Perusahaan dapat memilih satu atau beberapa kode BG sesuai bidang spesialisasi atau target diversifikasi proyek.Tanpa memiliki kode BG yang tepat, perusahaan konstruksi tidak dapat mengikuti tender pembangunan gedung pemerintah sesuai fungsinya. Memiliki SBU bangunan gedung dengan kode yang lengkap dan kualifikasi yang memadai membuka peluang di sektor pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan infrastruktur sosial yang terus berkembang.sbu-konstruksi.com siap membantu pengurusan SBU bangunan gedung dengan seluruh kode BG yang dibutuhkan perusahaan Anda. Kami memiliki rekam jejak dalam membantu ratusan kontraktor mendapatkan SBU BG yang valid dan siap digunakan untuk mengikuti tender. Segera hubungi tim kami untuk konsultasi awal.
Persyaratan SBU Konstruksi yang berlaku merujuk pada Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Badan Usaha. Regulasi ini memperbarui seluruh ketentuan teknis dan administrasi yang sebelumnya diatur dalam Permen PUPR No. 19 Tahun 2014. Perusahaan wajib memastikan dokumennya mengacu pada versi peraturan yang paling baru untuk menghindari penolakan pengajuan.Dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan pembuatan SBU: (1) NIB aktif dari OSS-RBA; (2) Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan; (3) NPWP badan usaha aktif; (4) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) bersertifikat; (5) Minimal 1 (satu) tenaga ahli dengan SKK Konstruksi yang valid sesuai subklasifikasi yang dimohon; (6) Bukti keanggotaan aktif di asosiasi badan usaha konstruksi yang terdaftar di LPJK; (7) Surat pernyataan kebenaran data.Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan pengajuan SBU ditolak oleh LSBU, sehingga perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah yang mensyaratkan SBU valid. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan SBU konstruksi dengan benar memiliki posisi kompetitif dalam proses prakualifikasi dan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari pengguna jasa.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan audit kesiapan dokumen perusahaan Anda sebelum pengajuan SBU, memastikan semua persyaratan terpenuhi sesuai regulasi terkini. Layanan kami mencakup konsultasi persyaratan, pengurusan dokumen pendukung, hingga pendampingan proses sertifikasi. Hubungi kami sekarang untuk mulai.
Pengurusan SBU online kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui sistem digital berkat integrasi antara OSS-RBA (Online Single Submission Berbasis Risiko) dan sistem LSBU terakreditasi LPJK. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, seluruh proses dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan SBU Konstruksi dilaksanakan secara digital tanpa perlu kunjungan fisik ke kantor LSBU. Hal ini mempercepat dan mempermudah proses urus SBU bagi perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.Alur pengurusan SBU konstruksi secara online: (1) Login ke portal OSS-RBA (oss.go.id); (2) Pilih menu Perizinan Berusaha → Sertifikat Standar untuk KBLI konstruksi yang dipilih; (3) Upload seluruh dokumen persyaratan secara digital; (4) Sistem OSS meneruskan ke LSBU yang ditunjuk untuk verifikasi dan asesmen; (5) Bila lulus asesmen, SBU diterbitkan dan terintegrasi di OSS. Durasi proses umumnya berkisar 14–30 hari kerja untuk pengajuan lengkap, namun bisa lebih cepat dengan pendampingan yang tepat.Pengajuan yang tidak lengkap atau tidak sesuai format akan dikembalikan oleh LSBU, menunda proses dan berpotensi menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan tender. Dengan pendampingan profesional, tingkat penolakan dapat diminimalisir dan waktu pengurusan dipersingkat secara signifikan.sbu-konstruksi.com siap membantu dengan layanan pengurusan SBU online secara end-to-end: dari audit kelayakan dokumen, persiapan upload, monitoring proses di sistem OSS, hingga konfirmasi terbitnya SBU. Kami telah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia mendapatkan SBU mereka tepat waktu. Hubungi kami untuk layanan pengurusan SBU yang cepat dan profesional.
SBU BG001 adalah klasifikasi khusus untuk Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel, namun dalam praktiknya sering berkaitan dengan standar sbu gedung pendidikan sesuai KBLI 2020. Regulasi ini mengacu pada Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.Persyaratan untuk mendapatkan kode BG001 sbu meliputi dokumen administrasi seperti akta pendirian, laporan keuangan tahun terakhir, serta bukti kepemilikan peralatan utama. Selain itu, badan usaha wajib memiliki tenaga kerja tetap dengan kualifikasi SKK Sipil yang relevan dengan pekerjaan struktur bangunan gedung sesuai standar UU Bangunan Gedung.Jika perusahaan nekat mengambil pekerjaan tanpa kode SBU BG001 atau kualifikasi yang sesuai, maka akan dianggap melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa. Hal ini berakibat pada pembatalan kontrak secara sepihak dan klaim kegagalan bangunan yang berat karena tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.sbu-konstruksi.com siap membantu Anda memproses pembuatan SBU konstruksi untuk klasifikasi BG001 hingga BG009. Konsultan kami akan memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif sehingga perusahaan Anda layak mengerjakan proyek gedung perkantoran maupun sekolah.
Tahapan pengadaan barang dan jasa untuk infrastruktur publik seperti sbu jalan dan sbu jembatan harus mengikuti alur ketat yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Alur dimulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang di portal SPSE, hingga tahap evaluasi dokumen penawaran oleh pejabat pengadaan barang dan jasa.Penyedia jasa wajib melampirkan sertifikat badan usaha jasa konstruksi dengan subklasifikasi Bangunan Sipil (SI) yang sesuai, misalnya kode SI001 atau SI003. Prosedur seleksi melibatkan evaluasi teknis terhadap alat berat yang dimiliki, metode kerja, serta pemenuhan aturan TKDN pengadaan barang dan jasa untuk mendukung industri dalam negeri.Kegagalan dalam mengikuti tahapan lelang proyek secara prosedural, seperti keterlambatan mengunggah dokumen di LPSE, akan mengakibatkan diskualifikasi instan. Keuntungan mengikuti prosedur secara benar adalah kesempatan mendapatkan tender proyek konstruksi dengan nilai kontrak besar dan jangka panjang dari kementerian atau dinas terkait.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda mempersiapkan seluruh dokumen kualifikasi untuk klasifikasi sbu sipil. Dengan dukungan kami, peluang Anda untuk menang lelang proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan semakin terbuka lebar.
Proses perpanjang sbu kini harus mengikuti ketentuan terbaru dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Sertifikat Badan Usaha memiliki masa berlaku 3 tahun, dan permohonan perpanjangan harus diajukan melalui portal lpjk net sbu yang terhubung dengan sistem OSS RBA sebelum masa berlaku berakhir.Dokumen yang dibutuhkan meliputi laporan kegiatan usaha tahunan, bukti pengalaman kerja terbaru (kontrak dan BAST), serta pembaruan data tenaga ahli SKK Konstruksi. Untuk perusahaan kualifikasi Menengah dan Besar, diwajibkan pula melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (KAP) sesuai standar kualifikasi sbu 2022.Keterlambatan melakukan perpanjangan sbu lpjk akan mengakibatkan status SBU menjadi tidak aktif/beku. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak dapat mengikuti tender proyek online dan nomor registrasinya akan hilang dari database penyedia di LKPP. Manfaat perpanjangan tepat waktu adalah menjaga kontinuitas bisnis dan kredibilitas di mata perbankan maupun pemberi tugas.sbu-konstruksi.com siap membantu menangani proses perpanjang sbu di oss secara menyeluruh. Kami melakukan audit dokumen internal terlebih dahulu untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sehingga proses verifikasi di LSBU berjalan tanpa hambatan.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Mengenai Kantor Akuntan Publik?

Tim representatif resmi sertifikasi.co.id siap memberikan asistensi teknis, jadwal sertifikasi, dan persyaratan lengkap.

Chat WhatsApp Resmi