Topic Hub & Arsip Terkurasi

Perkindo

Pusat kurasi informasi teknis, standar regulasi, artikel panduan, glosarium istilah, dan program layanan resmi seputar Perkindo dari tim ahli sertifikasi.co.id.

1 Publikasi Terkait
4 Definisi Istilah
3 FAQ Terverifikasi
Tim Editorial sertifikasi.co.id

Layanan Unggulan Terkait Perkindo

Solusi legalitas, pelatihan kompetensi, dan pendampingan sertifikasi profesional resmi di sertifikasi.co.id.

Konsultasi Cepat
Sertifikasi Resmi

Sertifikasi & Pelatihan Profesi

Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja terakreditasi resmi untuk perseorangan dan perusahaan.

Pelajari Selengkapnya
Layanan Utama

Perizinan Usaha & Legalitas Perusahaan

Pendampingan pemenuhan standar regulasi, perizinan berusaha, sertifikat badan usaha, dan kepatuhan hukum.

Pelajari Selengkapnya
Priority Advisory

Konsultasi Teknis & Manajemen Kepatuhan

Asistensi teknis dari tim konsultan senior untuk verifikasi dokumen, gap analysis, dan konsultasi operasional.

Pelajari Selengkapnya

Publikasi & Artikel: Perkindo

Daftar pembahasan mendalam dan panduan implementasi yang relevan dengan topik ini:

Kamus & Glosarium Istilah

Definisi dan pengertian istilah teknis terkait topik Perkindo:

Aanwijzing Detail

Aanwijzing — dari bahasa Belanda yang berarti penjelasan atau petunjuk — adalah tahap pemberian penjelasan dokumen pemilihan oleh Pokja Pemilihan kepada selu...

Aanwijzing Lapangan Detail

Aanwijzing Lapangan adalah tahap penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan secara langsung di lokasi pekerjaan (site visit), berbeda dari aanwijzing regule...

Addendum Kontrak Detail

Addendum Kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.Dasar hukum mengacu pada prinsip kontraktual dalam K...

Afdeling Detail

Afdeling — dari bahasa Belanda yang berarti bagian atau divisi — dalam konteks administrasi pengadaan merujuk pada unit organisasi internal yang bertanggung ...

Tanya Jawab (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Perkindo:

SBU Non Konstruksi adalah sertifikat badan usaha yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi non konstruksi, berbeda dengan SBU Konstruksi yang mengacu pada LPJK/Kementerian PUPR. SBU Non Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi profesi yang diakui pemerintah seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), INKINDO, atau PERKINDO, berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 dan regulasi sektoral masing-masing bidang usaha.Perbedaan utama antara SBU Non Konstruksi KADIN dan SBU Konstruksi LPJK terletak pada regulator penerbit dan jenis pekerjaan yang dicakup. SBU Non Konstruksi mencakup jasa seperti konsultansi manajemen, IT, keuangan, hukum, dan layanan bisnis lainnya. Kualifikasi dan persyaratannya juga berbeda, dengan penekanan pada kompetensi manajerial dan profesional daripada kompetensi teknik sipil. Pemilihan jenis SBU yang tepat bergantung pada KBLI perusahaan dan jenis pengadaan yang akan diikuti.Perusahaan yang salah mendaftarkan jenis SBU (konstruksi vs non konstruksi) akan menghadapi kendala saat mengikuti tender pengadaan karena ketidaksesuaian dokumen. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki SBU yang tepat sesuai bidang usahanya dapat memaksimalkan peluang di segmen pengadaan jasa pemerintah yang sesuai dengan kompetensi intinya.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda menentukan jenis SBU yang paling tepat—konstruksi atau non konstruksi—berdasarkan analisis KBLI, bidang usaha, dan target pengadaan. Tim konsultan kami berpengalaman menangani berbagai jenis pengurusan sertifikat badan usaha di seluruh Indonesia. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang.
Jasa konsultansi konstruksi adalah layanan profesional yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 14 Tahun 2021, jasa konsultansi dibedakan menjadi jasa konsultansi konstruksi (yang berkaitan langsung dengan pekerjaan konstruksi) dan jasa konsultansi non konstruksi (layanan bisnis dan manajemen umum). Perusahaan yang bergerak di bidang ini wajib memiliki SBU Jasa Konsultansi Konstruksi yang diterbitkan LSBU terakreditasi.SBU untuk jasa konsultansi konstruksi menggunakan kode klasifikasi yang berbeda dari kontraktor, antara lain kode RE (Rekayasa Konstruksi) untuk perencana dan SP (Spesialisasi Pengawas) untuk konsultan pengawas. Kualifikasi dibagi menjadi Kecil (K), Menengah (M), dan Besar (B) dengan persyaratan tenaga ahli SKK Konstruksi pada level manajerial dan teknis. Perusahaan konsultan juga harus terdaftar di asosiasi seperti INKINDO atau PERKINDO yang terakreditasi LPJK.Tanpa SBU Jasa Konsultansi Konstruksi yang valid, perusahaan konsultan tidak dapat mengikuti seleksi jasa konsultansi di LPSE pemerintah maupun BUMN. Dengan SBU aktif, perusahaan dapat mengakses paket perencanaan dan pengawasan konstruksi bernilai signifikan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan konsultan konstruksi Anda mendapatkan SBU Jasa Konsultansi yang tepat, mulai dari penentuan kode klasifikasi, pemenuhan SKK Konstruksi tenaga ahli, pendaftaran asosiasi, hingga penerbitan sertifikat resmi. Konsultasikan kebutuhan SBU konsultan Anda sekarang.
SBU SP009 adalah kode subklasifikasi dalam SBU Jasa Konsultansi Konstruksi yang mencakup layanan Jasa Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung. Berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, kode SP009 diperuntukkan bagi perusahaan konsultan yang menyediakan jasa manajemen konstruksi dan pengawasan teknis pada proyek pembangunan gedung. Dasar hukum kewajiban pengawasan konstruksi gedung juga diatur dalam UU Bangunan Gedung (UU No. 28 Tahun 2002) dan perubahannya.Persyaratan SBU SP009 mencakup: tenaga ahli bersertifikat SKK Konstruksi bidang pengawasan bangunan gedung (minimal jenjang 7 untuk kualifikasi Menengah), rekam jejak pengalaman pekerjaan pengawasan gedung sejenis, laporan keuangan teraudit, serta keanggotaan aktif di asosiasi konsultan yang diakui LPJK seperti INKINDO atau PERKINDO. Perusahaan dapat memiliki kualifikasi Kecil, Menengah, atau Besar sesuai kapasitas yang dimiliki.Tanpa SBU pengawasan konstruksi kode SP009, perusahaan konsultan tidak dapat mengikuti seleksi paket manajemen konstruksi dan pengawasan gedung pemerintah yang diwajibkan pada hampir seluruh proyek konstruksi bertingkat. Sebaliknya, konsultan dengan SBU SP009 aktif berpeluang mendapat paket pengawasan dari Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah yang terus mengalokasikan anggaran pembangunan gedung.sbu-konstruksi.com siap membantu pengurusan SBU SP009 untuk perusahaan konsultan pengawas konstruksi Anda, mulai dari audit kesiapan dokumen, pemenuhan SKK Konstruksi tenaga ahli pengawas, koordinasi dengan LSBU terakreditasi, hingga terbitnya sertifikat resmi. Hubungi kami untuk konsultasi gratis hari ini.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Mengenai Perkindo?

Tim representatif resmi sertifikasi.co.id siap memberikan asistensi teknis, jadwal sertifikasi, dan persyaratan lengkap.

Chat WhatsApp Resmi