Susunan Perundang Undangan

Penunjukan langsung konstruksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi tanpa proses kompetisi, di mana pemerintah langsung menunjuk satu penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 38, aturan penunjukan langsung hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas: keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau keamanan negara, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia (monopoli teknis), pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia, serta repeat order dalam kondisi tertentu.Prosedur penunjukan langsung untuk konstruksi tetap mensyaratkan penyedia memiliki SBU Konstruksi yang valid sesuai pekerjaan yang dimaksud, serta SKK Konstruksi tenaga ahli yang kompeten. Proses meliputi: undangan kepada penyedia tertentu, negosiasi teknis dan harga, klarifikasi dokumen, hingga penandatanganan kontrak. Meski lebih cepat dari proses tender, penunjukan langsung tetap harus dipertanggungjawabkan secara administratif kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung dapat berujung pada temuan audit BPK, sanksi administratif bagi pejabat pengadaan, dan investigasi KPK. Bagi penyedia konstruksi, memahami batas-batas legal penunjukan langsung penting untuk menghindari keterlibatan dalam praktik pengadaan yang tidak sesuai regulasi, yang dapat berujung pada blacklist dan sanksi hukum.sbu-konstruksi.com siap membantu memastikan perusahaan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia dalam mekanisme penunjukan langsung maupun tender reguler, termasuk SBU Konstruksi aktif, SKK Konstruksi, dan rekam jejak proyek yang terdokumentasi. Hubungi kami untuk konsultasi perizinan konstruksi.

SBU melekat pada badan hukum perusahaan (PT/CV), bukan pada individu pemiliknya. Jadi, jika terjadi akuisisi atau penjualan saham perusahaan, SBU tersebut tetap berlaku selama nama badan hukumnya tetap sama. Namun, Anda wajib melaporkan perubahan susunan direksi dan pemilik modal di sistem OSS RBA dan melakukan pemutakhiran data di portal lpjk net badan usaha.Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, perubahan struktur organisasi yang signifikan mewajibkan perusahaan melakukan verifikasi ulang terhadap Tenaga Ahli Tetap (TAT) yang memegang SKK Konstruksi. Jika pemilik baru mengganti seluruh tim teknis, maka sertifikat sbu tersebut harus diajukan kembali melalui proses perubahan data di LSBU agar tetap sah.Kami di sbu-konstruksi.com melayani konsultasi due diligence legalitas konstruksi bagi Anda yang sedang melakukan merger atau akuisisi. Kami memastikan jasa sbu konstruksi Anda tetap aktif dan compliant terhadap aturan LPJK selama proses transisi kepemilikan.

Perubahan akta perusahaan — entah itu pergantian direksi, perubahan nama, atau perubahan modal — adalah momen yang sering diabaikan kontraktor dalam konteks perizinan konstruksi, padahal dampaknya bisa signifikan. Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 dan ketentuan OSS-RBA, data perusahaan yang tercantum dalam SBU harus konsisten dengan data terkini di sistem OSS. Perubahan yang material — terutama perubahan nama perusahaan atau perubahan bidang usaha — pada dasarnya memerlukan pembaruan data di OSS dan notifikasi ke LSBU.Panduan praktis berdasarkan jenis perubahan: (1) Pergantian direksi tanpa perubahan nama PT — SBU masih dapat digunakan, namun data di OSS harus diperbarui mengikuti akta terbaru, dan NIB yang diperbarui harus konsisten dengan SBU; (2) Perubahan nama perusahaan — ini adalah perubahan material yang memerlukan proses pembaruan SBU secara formal ke LSBU, karena nama di SBU tidak lagi cocok dengan identitas perusahaan saat ini; (3) Perubahan alamat atau susunan saham minor — relatif tidak berdampak pada validitas SBU selama NIB aktif; (4) Perubahan KBLI yang menghapus KBLI konstruksi dari daftar OSS — ini akan menonaktifkan Sertifikat Standar dan otomatis mengganggu SBU. Pokja dalam tender akan memverifikasi konsistensi data lintas dokumen.Jeda waktu antara perubahan akta dan pembaruan data di OSS sering menjadi celah masalah. Dalam praktiknya, SBU lama masih bisa digunakan selama data di OSS belum diperbarui — namun begitu Pokja menemukan ketidakkonsistenan antara akta terbaru dan SBU, ini menjadi dasar gugur yang valid.sbu-konstruksi.com siap membantu perusahaan Anda memastikan seluruh data perizinan — dari OSS, LPJK, hingga SBU — selalu sinkron setelah setiap perubahan korporasi, sehingga kelancaran keikutsertaan dalam tender tidak terganggu. Hubungi kami untuk audit konsistensi dokumen perizinan konstruksi Anda.